Program Tapera Perlu Disosialisasikan, Jangan Sampai Pegawai Merasa Gaji Dipotong

Ikhsan Aryo DigdoIkhsan Aryo Digdo - Kamis, 30 Mei 2024
Program Tapera Perlu Disosialisasikan, Jangan Sampai Pegawai Merasa Gaji Dipotong

Anggota Komisi IX DPR RI Darul Siska. (Foto: dok DPR)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Presiden Joko Widodo mengumumkan bahwa Pemerintah tengah berencana untuk mengikutkan pegawai swasta dalam program tabungan perumahan rakyat (Tapera).

Nantinya 3 persen gaji dari para pegawai akan dipotong untuk iuran tapera. Anggota Komisi IX DPR RI Darul Siska menuturkan berdasarkan tinjauan lapangan, banyak masyarakat belum mengetahui secara rinci terkait penggunaan dana Tapera tersebut.

Ia pun mendorong agar sosialisasi terkait rencana ini digencarkan agar masyarakat memahami keuntungan dari kebijakan tersebut.

“Kebijakan itu harus dibicarakan dengan baik, disosialisasikan kepada pegawai-pegawai swasta itu sehingga mereka tidak (merasa) merasa ujug-ujug (gajinya) dipotong gitu,” jelas Darul kepada awak media di Jakarta, Rabu (29/5).

Baca juga:

Potongan Iuran Tapera Tidak Bisa Selesaikan Masalahan Kebutuhan Rumah Masyarakat

Dia menuturkan sosialisasi perlu dilakukan untuk memberi pemahaman soal keuntungan program ini.

“Memang ditanamkan kesadaran (masyarakat) bahwa uang yang dipotong itu harus dengan keikhlasan dia dan itu untuk kebaikan, supaya pada waktu pada waktunya nanti suatu waktu bisa punya rumah sendiri,” jelas Politisi Fraksi Partai Golkar ini.

Darul Siska melihat, kebijakan ini ditujukan untuk memberikan rumah yang layak bagi rakyat Indonesia.

“Intinya semua kebijakan yang dibuat oleh pemerintah itu adalah bertujuan untuk kebaikan. Ada Tapera itu supaya pada waktunya semua pegawai, semua orang yang sudah bekerja, bisa punya rumah tempat dia tinggal,” ungkap dia.

Baca juga:

Pekerja Perlu Penjelasan Detail Soal Potongan Iuran Tapera

Ia juga menegaskan bahwa memiliki rumah merupakan suatu keharusan.

“Karena rumah itu kan sesuatu yang dibutuhkan oleh yang bersangkutan, dibutuhkan juga oleh anaknya supaya bisa tumbuh sehat dan tidak stunting. Jadi dibutuhkan rumah yang sehat,” tutup Darul Siska. (knu)

#DPR
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
DPR Soroti Antrean Panjang RS Lokal, Pasien Lebih Nyaman Berobat ke Penang
Kendala utama di Indonesia bukan pada kualitas dokter, melainkan pada ekosistem layanan yang mencakup transparansi biaya dan efisiensi birokrasi
Angga Yudha Pratama - 57 menit lalu
DPR Soroti Antrean Panjang RS Lokal, Pasien Lebih Nyaman Berobat ke Penang
Indonesia
Isi Curhatan KPK ke DPR: SDM Minim, Masalah Gaji, Hingga Butuh Alat Canggih
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto mengungkapkan kendala utama lembaga antirasuah saat ini ke DPR.
Wisnu Cipto - 1 jam, 24 menit lalu
Isi Curhatan KPK ke DPR: SDM Minim, Masalah Gaji, Hingga Butuh Alat Canggih
Berita Foto
Raker KPK dengan Komisi III DPR Bahas Harmonisasi UU KPK dengan KUHP & KUHAP
Ketua KPK Setyo Budiyanto (tengah) mengikuti rapat kerja (Raker) dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (28/1/2026).
Didik Setiawan - Rabu, 28 Januari 2026
Raker KPK dengan Komisi III DPR Bahas Harmonisasi UU KPK dengan KUHP & KUHAP
Indonesia
Anggaran Kementerian PPPA 2026 Terjun Bebas, Nyawa Perempuan dan Anak Jadi Taruhan?
Selain masalah finansial, DPR RI menyoroti transformasi modus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)
Angga Yudha Pratama - Rabu, 28 Januari 2026
Anggaran Kementerian PPPA 2026 Terjun Bebas, Nyawa Perempuan dan Anak Jadi Taruhan?
Indonesia
Anggaran Kementerian PPPA Melorot, DPR RI Soroti Maraknya Kasus Child Grooming
Selain masalah anggaran, Azis menyoroti fenomena child grooming dan kekerasan berbasis digital yang kini menyasar anak-anak melalui media sosial
Angga Yudha Pratama - Rabu, 28 Januari 2026
Anggaran Kementerian PPPA Melorot, DPR RI Soroti Maraknya Kasus Child Grooming
Indonesia
Komisi III DPR Desak Kasus Jambret Mati Karena Dikejar Hogi Minaya Dihentikan, Bukan Restorative Justice
anggota Komisi III DPR RI Rikwanto juga meminta agar kasus ini dihentikan karena menurutnya, tidak ada kasus lalu lintas.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 28 Januari 2026
Komisi III DPR Desak Kasus Jambret Mati Karena Dikejar Hogi Minaya Dihentikan, Bukan Restorative Justice
Indonesia
DPR RI Minta Polri Setop Kriminalisasi Hogi Minaya yang Bela Istri
Penegakan hukum itu bukan hanya soal menerapkan pasal, tetapi juga memastikan keadilan benar-benar dirasakan oleh masyarakat
Angga Yudha Pratama - Rabu, 28 Januari 2026
DPR RI Minta Polri Setop Kriminalisasi Hogi Minaya yang Bela Istri
Indonesia
DPR RI Endus Dugaan Kriminalisasi di Kasus Hogi Minaya, Korban Bela Diri Tak Bisa Dipidana
Safaruddin mengingatkan bahwa UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, khususnya Pasal 34, telah mengatur alasan pembenar bagi seseorang yang melakukan pembelaan diri terhadap ancaman
Angga Yudha Pratama - Rabu, 28 Januari 2026
DPR RI Endus Dugaan Kriminalisasi di Kasus Hogi Minaya, Korban Bela Diri Tak Bisa Dipidana
Indonesia
KPK Didesak Segera Susun Strategi Pemberantasan Korupsi yang Lebih Sistematis
Sistem yang membuka celah gelap dinilai menjadi motor penggerak korupsi yang selama ini luput dari perhatian mendalam
Angga Yudha Pratama - Rabu, 28 Januari 2026
KPK Didesak Segera Susun Strategi Pemberantasan Korupsi yang Lebih Sistematis
Indonesia
Jadi Deputi Gubernur BI, Thomas Djiwandono Diharap Perkuat Sinergi Moneter dan Fiskal di Bank Indonesia
Rekam jejak Thomas sebagai mantan Wakil Menteri Keuangan dan Anggota Dewan Komisioner OJK ex officio memberikan perspektif yang sangat lengkap
Angga Yudha Pratama - Rabu, 28 Januari 2026
Jadi Deputi Gubernur BI, Thomas Djiwandono Diharap Perkuat Sinergi Moneter dan Fiskal di Bank Indonesia
Bagikan