Program Makan Bergizi Gratis Dinilai Jadi Jantung Pertumbuhan Ekonomi Inklusif, Kualitas SDM, dan Pengentasan Stunting

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Minggu, 01 Juni 2025
Program Makan Bergizi Gratis Dinilai Jadi Jantung Pertumbuhan Ekonomi Inklusif, Kualitas SDM, dan Pengentasan Stunting

Ilustrasi Makan Bergizi Gratis. (MerahPutih.com/Didik Setiawan)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah dinilai sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif. Anggota DPR RI, Tutik Kusuma Wardhani, menyoroti bagaimana program ini secara signifikan memberdayakan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta membuka jutaan lapangan kerja baru.

"Program MBG dirancang untuk memberdayakan UMKM dan ekonomi kerakyatan," kata Tutik, Minggu (1/6).

Proyeksi dari Badan Bergizi Nasional menunjukkan bahwa setiap dapur umum atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terlibat dalam MBG berpotensi menciptakan 111 lapangan kerja baru.

Baca juga:

Survei IPO: Kinerja Presiden Prabowo Subianto Dinilai Memuaskan, Program MBG Unggul di Mata Publik

Dengan target lebih dari 30.000 SPPG di seluruh Indonesia, diperkirakan akan ada sekitar 1,5 juta lapangan kerja baru yang tercipta. Angka ini mencakup tenaga relawan, staf dapur, hingga petugas keamanan.

Wakil rakyat asal Bali ini menegaskan bahwa MBG berkontribusi nyata pada ekonomi daerah. Ini karena Badan Gizi Nasional akan bekerja sama dengan petani, peternak, dan nelayan setempat untuk memenuhi kebutuhan bahan baku makanan bagi SPPG. Tutik meyakini bahwa program strategis nasional dari pemerintahan Prabowo-Gibran ini akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Program MBG adalah salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan gizi, khususnya bagi anak-anak sekolah," jelas Anggota Komisi IX DPR RI itu.

Senada dengan Tutik, Tenaga Ahli Badan Gizi Nasional, Ade Tias Maulana, menjelaskan bahwa tujuan utama MBG adalah meningkatkan kualitas gizi dan sumber daya manusia, serta memastikan pemenuhan gizi yang tepat sasaran bagi masyarakat.

Baca juga:

MBG Picu Insiden Keracunan, Pengamat Ingatkan Jangan Malah Jadi Bumerang untuk Anak-Anak

Studi Bank Dunia tahun 2024 memperkuat argumen ini, menunjukkan bahwa pemberian makan bergizi tidak hanya meningkatkan tingkat kehadiran dan partisipasi anak di sekolah, tetapi juga secara efektif mengurangi angka malnutrisi dan stunting.

Meskipun pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2024 melambat menjadi 5,03% (dibandingkan 5,05% di 2023), Bali menunjukkan angka yang lebih baik dengan 5,48%. Namun, pertumbuhan ekonomi Bali juga mengalami perlambatan jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang mencapai 5,71%. Di tengah kondisi ini, program MBG diharapkan dapat memberikan dorongan positif bagi ekonomi daerah.

#Makan Bergizi Gratis #Dapur MBG #DPR RI
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Kejagung Tetapkan Komisaris PT YAT sebagai Tersangka Baru Korupsi MBG, Diduga Markup Anggaran Motor Listrik Rp 1,03 Triliun
Kejagung menetapkan AM, Komisaris PT YAT, sebagai tersangka baru kasus dugaan korupsi program MBG. Diduga markup pengadaan motor listrik senilai Rp 1,03 triliun.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 12 Juni 2026
Kejagung Tetapkan Komisaris PT YAT sebagai Tersangka Baru Korupsi MBG, Diduga Markup Anggaran Motor Listrik Rp 1,03 Triliun
Indonesia
Penetapan Harga Acuan Baru, DPR Minta Peternak Berani Laporkan Mafia Telur
Kebijakan ini menjadi krusial setelah para peternak mengeluhkan anjloknya harga telur hingga menyentuh Rp 24.000 per kilogram.
Dwi Astarini - Jumat, 12 Juni 2026
Penetapan Harga Acuan Baru, DPR Minta Peternak Berani Laporkan Mafia Telur
Indonesia
Harga Pertamax Naik 32 Persen, DPR Minta ESDM Transparan soal Dasar Perhitungannya
Anggota Komisi XII DPR RI mendesak Kementerian ESDM dan Pertamina menjelaskan secara transparan dasar kenaikan harga Pertamax yang disebut mencapai 32 persen.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 12 Juni 2026
Harga Pertamax Naik 32 Persen, DPR Minta ESDM Transparan soal Dasar Perhitungannya
Indonesia
BPJS Kesehatan Defisit Rp 2 Triliun Tiap Bulan, DPR Minta Evaluasi Total
Persoalan defisit tidak boleh dipandang sebagai masalah rutin yang cukup diatasi melalui suntikan dana jangka pendek. 

Dwi Astarini - Jumat, 12 Juni 2026
BPJS Kesehatan Defisit Rp 2 Triliun Tiap Bulan, DPR Minta Evaluasi Total
Indonesia
MBG Diminta Setop Sementara, Ekonom Soroti Anggaran hingga Kasus Keracunan
Ekonom Achmad Nur Hidayat meminta program MBG dihentikan sementara. Ia menyoroti anggaran hingga kasus keracunan.
Soffi Amira - Jumat, 12 Juni 2026
MBG Diminta Setop Sementara, Ekonom Soroti Anggaran hingga Kasus Keracunan
Indonesia
Istana Buka Peluang Kantin Sekolah Jadi Dapur MBG, BGN Masih Lakukan Kajian
Istana menyebut pemanfaatan kantin sekolah sebagai dapur program Makan Bergizi Gratis masih dalam tahap kajian Badan Gizi Nasional.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 11 Juni 2026
Istana Buka Peluang Kantin Sekolah Jadi Dapur MBG, BGN Masih Lakukan Kajian
Indonesia
Pertamina-Kementerian ESDM Bakal Dimintai Keterangan Soal Lonjakan Harga Pertamax
Kelompok masyarakat pengguna produk PSO merupakan prioritas utama perlindungan ekonomi dari hantaman inflasi global
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 Juni 2026
Pertamina-Kementerian ESDM Bakal Dimintai Keterangan Soal Lonjakan Harga Pertamax
Indonesia
DPR Endus Kejanggalan Dana Kementerian HAM, Tantang Transparansi Penggunaan Uang Rakyat
Kementerian HAM sejatinya mengajukan kebutuhan total sebesar Rp3,982 triliun, namun otoritas fiskal hanya menyetujui pagu indikatif sebesar Rp728,1 miliar
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 Juni 2026
DPR Endus Kejanggalan Dana Kementerian HAM, Tantang Transparansi Penggunaan Uang Rakyat
Indonesia
Menkeu Ikutin Perintah Prabowo Soal Pengurangan Anggaran MBG
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengemukakan akan ada pengurangan anggaran program MBG.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 11 Juni 2026
Menkeu Ikutin Perintah Prabowo Soal Pengurangan Anggaran MBG
Indonesia
Cak Imin: MBG Harus Tepat Sasaran dan Menjadi Motor Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
Cak Imin menegaskan program MBG harus tepat sasaran dengan mengacu pada DTSEN serta mampu mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat, terutama di wilayah 3T.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 11 Juni 2026
Cak Imin: MBG Harus Tepat Sasaran dan Menjadi Motor Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
Bagikan