Program Makan Bergizi Gratis Dinilai Jadi Jantung Pertumbuhan Ekonomi Inklusif, Kualitas SDM, dan Pengentasan Stunting

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Minggu, 01 Juni 2025
Program Makan Bergizi Gratis Dinilai Jadi Jantung Pertumbuhan Ekonomi Inklusif, Kualitas SDM, dan Pengentasan Stunting

Ilustrasi Makan Bergizi Gratis. (MerahPutih.com/Didik Setiawan)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah dinilai sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif. Anggota DPR RI, Tutik Kusuma Wardhani, menyoroti bagaimana program ini secara signifikan memberdayakan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta membuka jutaan lapangan kerja baru.

"Program MBG dirancang untuk memberdayakan UMKM dan ekonomi kerakyatan," kata Tutik, Minggu (1/6).

Proyeksi dari Badan Bergizi Nasional menunjukkan bahwa setiap dapur umum atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terlibat dalam MBG berpotensi menciptakan 111 lapangan kerja baru.

Baca juga:

Survei IPO: Kinerja Presiden Prabowo Subianto Dinilai Memuaskan, Program MBG Unggul di Mata Publik

Dengan target lebih dari 30.000 SPPG di seluruh Indonesia, diperkirakan akan ada sekitar 1,5 juta lapangan kerja baru yang tercipta. Angka ini mencakup tenaga relawan, staf dapur, hingga petugas keamanan.

Wakil rakyat asal Bali ini menegaskan bahwa MBG berkontribusi nyata pada ekonomi daerah. Ini karena Badan Gizi Nasional akan bekerja sama dengan petani, peternak, dan nelayan setempat untuk memenuhi kebutuhan bahan baku makanan bagi SPPG. Tutik meyakini bahwa program strategis nasional dari pemerintahan Prabowo-Gibran ini akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Program MBG adalah salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan gizi, khususnya bagi anak-anak sekolah," jelas Anggota Komisi IX DPR RI itu.

Senada dengan Tutik, Tenaga Ahli Badan Gizi Nasional, Ade Tias Maulana, menjelaskan bahwa tujuan utama MBG adalah meningkatkan kualitas gizi dan sumber daya manusia, serta memastikan pemenuhan gizi yang tepat sasaran bagi masyarakat.

Baca juga:

MBG Picu Insiden Keracunan, Pengamat Ingatkan Jangan Malah Jadi Bumerang untuk Anak-Anak

Studi Bank Dunia tahun 2024 memperkuat argumen ini, menunjukkan bahwa pemberian makan bergizi tidak hanya meningkatkan tingkat kehadiran dan partisipasi anak di sekolah, tetapi juga secara efektif mengurangi angka malnutrisi dan stunting.

Meskipun pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2024 melambat menjadi 5,03% (dibandingkan 5,05% di 2023), Bali menunjukkan angka yang lebih baik dengan 5,48%. Namun, pertumbuhan ekonomi Bali juga mengalami perlambatan jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang mencapai 5,71%. Di tengah kondisi ini, program MBG diharapkan dapat memberikan dorongan positif bagi ekonomi daerah.

#Makan Bergizi Gratis #Dapur MBG #DPR RI
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
DPR Tagih Janji OJK Buat Perizinan Selevel Platform Global
OJK harus meningkatkan kecepatan respons terhadap pelanggaran dengan melibatkan Satgas PASTI
Angga Yudha Pratama - Jumat, 23 Januari 2026
DPR Tagih Janji OJK Buat Perizinan Selevel Platform Global
Indonesia
Revisi UU BNPB Diharap Masuk Prolegnas, DPR Ingin Kepala Badan Bisa Langsung Kerja Bareng Kepala Daerah
BNPB harus bisa langsung bekerja sama dengan gubernur, bupati, pemerintah daerah, bahkan dengan Polres, Polsek, dan Kodim
Angga Yudha Pratama - Jumat, 23 Januari 2026
Revisi UU BNPB Diharap Masuk Prolegnas, DPR Ingin Kepala Badan Bisa Langsung Kerja Bareng Kepala Daerah
Indonesia
DPR Minta Guru dan Murid Korban Bencana Tak Sekadar Dibangunkan Gedung, Tapi Dipulihkan Mentalnya
Trauma mendalam akibat bencana dapat menghambat perkembangan intelektual anak jika tidak ditangani oleh tenaga ahli
Angga Yudha Pratama - Jumat, 23 Januari 2026
DPR Minta Guru dan Murid Korban Bencana Tak Sekadar Dibangunkan Gedung, Tapi Dipulihkan Mentalnya
Indonesia
Guru Jambi Tampar Siswa 'Pirang' Berujung Laporan Polisi, Komisi III DPR RI Pasang Badan Minta Kasus Dihentikan
Mantan Wakapolri ini menambahkan bahwa kehadiran para guru ke gedung parlemen merupakan sinyal kuat bahwa masyarakat masih haus akan kepastian hukum yang berkeadilan
Angga Yudha Pratama - Jumat, 23 Januari 2026
Guru Jambi Tampar Siswa 'Pirang' Berujung Laporan Polisi, Komisi III DPR RI Pasang Badan Minta Kasus Dihentikan
Indonesia
KPK Restui Tanah Koruptor untuk Perumahan Rakyat, DPR Sebut Lebih Bermanfaat bagi Masyarakat
Merupakan langkah progresif yang berpihak pada rakyat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah yang hingga kini masih banyak belum memiliki rumah.
Dwi Astarini - Jumat, 23 Januari 2026
KPK Restui Tanah Koruptor untuk Perumahan Rakyat, DPR Sebut Lebih Bermanfaat bagi Masyarakat
Indonesia
Siswa Aceh Utara Belajar di Lumpur, DPR Desak Bantuan Perabotan
Ia menekankan bahwa pemerintah harus hadir dengan bantuan konkret agar anak-anak tidak berlama-lama terjebak dalam situasi pendidikan yang tidak layak
Angga Yudha Pratama - Kamis, 22 Januari 2026
Siswa Aceh Utara Belajar di Lumpur, DPR Desak Bantuan Perabotan
Indonesia
DPR Curiga Program Magang Cuma Akal-akalan Perusahaan Cari Upah Murah, Buruh Tetap Terancam
Perusahaan dianggap memiliki celah untuk membuang pekerja lama demi efisiensi biaya melalui skema magang
Angga Yudha Pratama - Kamis, 22 Januari 2026
DPR Curiga Program Magang Cuma Akal-akalan Perusahaan Cari Upah Murah, Buruh Tetap Terancam
Indonesia
Wakil Ketua Komisi IX DPR Usul 2 Skenario Pembagian MBG selama Ramadan
Menekankan pentingnya pengaturan pola distribusi makanan agar keamanan pangan dan kandungan gizi tetap terjamin.
Dwi Astarini - Kamis, 22 Januari 2026
Wakil Ketua Komisi IX DPR Usul 2 Skenario Pembagian MBG selama Ramadan
Indonesia
Komisi I DPR Minta Pemerintah Mainkan Peran Diplomasi Internasional, Cegah Perang Dunia III
Indonesia mesti memiliki posisi moral dan politik yang kuat sebagai negara nonblok dan pengusung perdamaian dunia.
Dwi Astarini - Kamis, 22 Januari 2026
Komisi I DPR Minta Pemerintah Mainkan Peran Diplomasi Internasional, Cegah Perang Dunia III
Indonesia
Dugaan Siswa Fiktif Terima MBG Gegerkan Sampang, Legislator Tegaskan Wajib Diusut
Jika benar sebuah sekolah menerima program negara tanpa siswa yang nyata, ini bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan bisa menjadi pelanggaran serius dalam dunia pendidikan.
Dwi Astarini - Kamis, 22 Januari 2026
Dugaan Siswa Fiktif Terima MBG Gegerkan Sampang, Legislator Tegaskan Wajib Diusut
Bagikan