Program Makan Bergizi Gratis Dinilai Jadi Jantung Pertumbuhan Ekonomi Inklusif, Kualitas SDM, dan Pengentasan Stunting
Ilustrasi Makan Bergizi Gratis. (MerahPutih.com/Didik Setiawan)
Merahputih.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah dinilai sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif. Anggota DPR RI, Tutik Kusuma Wardhani, menyoroti bagaimana program ini secara signifikan memberdayakan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta membuka jutaan lapangan kerja baru.
"Program MBG dirancang untuk memberdayakan UMKM dan ekonomi kerakyatan," kata Tutik, Minggu (1/6).
Proyeksi dari Badan Bergizi Nasional menunjukkan bahwa setiap dapur umum atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terlibat dalam MBG berpotensi menciptakan 111 lapangan kerja baru.
Baca juga:
Survei IPO: Kinerja Presiden Prabowo Subianto Dinilai Memuaskan, Program MBG Unggul di Mata Publik
Dengan target lebih dari 30.000 SPPG di seluruh Indonesia, diperkirakan akan ada sekitar 1,5 juta lapangan kerja baru yang tercipta. Angka ini mencakup tenaga relawan, staf dapur, hingga petugas keamanan.
Wakil rakyat asal Bali ini menegaskan bahwa MBG berkontribusi nyata pada ekonomi daerah. Ini karena Badan Gizi Nasional akan bekerja sama dengan petani, peternak, dan nelayan setempat untuk memenuhi kebutuhan bahan baku makanan bagi SPPG. Tutik meyakini bahwa program strategis nasional dari pemerintahan Prabowo-Gibran ini akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"Program MBG adalah salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan gizi, khususnya bagi anak-anak sekolah," jelas Anggota Komisi IX DPR RI itu.
Senada dengan Tutik, Tenaga Ahli Badan Gizi Nasional, Ade Tias Maulana, menjelaskan bahwa tujuan utama MBG adalah meningkatkan kualitas gizi dan sumber daya manusia, serta memastikan pemenuhan gizi yang tepat sasaran bagi masyarakat.
Baca juga:
MBG Picu Insiden Keracunan, Pengamat Ingatkan Jangan Malah Jadi Bumerang untuk Anak-Anak
Studi Bank Dunia tahun 2024 memperkuat argumen ini, menunjukkan bahwa pemberian makan bergizi tidak hanya meningkatkan tingkat kehadiran dan partisipasi anak di sekolah, tetapi juga secara efektif mengurangi angka malnutrisi dan stunting.
Meskipun pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2024 melambat menjadi 5,03% (dibandingkan 5,05% di 2023), Bali menunjukkan angka yang lebih baik dengan 5,48%. Namun, pertumbuhan ekonomi Bali juga mengalami perlambatan jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang mencapai 5,71%. Di tengah kondisi ini, program MBG diharapkan dapat memberikan dorongan positif bagi ekonomi daerah.
Bagikan
Angga Yudha Pratama
Berita Terkait
DPR Desak BMKG Lakukan Pembenahan Total untuk Kirim Peringatan Dini Sampai ke Pelosok
Beri Efek Jera, DPR Minta Menhut Ungkap 12 Perusahaan Penyebab Banjir Bandang Sumatra
6 RUU Dicabut, ini Daftar 64 RUU yang Masuk Prolegnas Prioritas 2026
SPPG Jadi Motor Ekonomi Lokal, Cak Imin: Jangan Ada Bahan Impor
DPR Minta Riset Kebencanaan Harus 'Membumi', Kesiapsiagaan Bencana Melalui Pendidikan dan Riset
DPR Setujui Prolegnas Prioritas 2026: 6 RUU Jadi Fokus Legislasi
DPR Sentil Kemenhut Soal Loyonya Penegakan Hukum Kehutanan, Taubat Ekologi Bisa Jadi Solusi
Pemerintah Didesak Bentuk BRR Ad Hoc untuk Pemulihan Cepat Pasca Bencana Sumatera
DPR Serukan 'Taubat Ekologi' ke Menhut Raja Juli Sebagai Refleksi Kerusakan Lingkungan