Program Makan Bergizi Gratis Dinilai Jadi Jantung Pertumbuhan Ekonomi Inklusif, Kualitas SDM, dan Pengentasan Stunting

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Minggu, 01 Juni 2025
Program Makan Bergizi Gratis Dinilai Jadi Jantung Pertumbuhan Ekonomi Inklusif, Kualitas SDM, dan Pengentasan Stunting

Ilustrasi Makan Bergizi Gratis. (MerahPutih.com/Didik Setiawan)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah dinilai sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif. Anggota DPR RI, Tutik Kusuma Wardhani, menyoroti bagaimana program ini secara signifikan memberdayakan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta membuka jutaan lapangan kerja baru.

"Program MBG dirancang untuk memberdayakan UMKM dan ekonomi kerakyatan," kata Tutik, Minggu (1/6).

Proyeksi dari Badan Bergizi Nasional menunjukkan bahwa setiap dapur umum atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terlibat dalam MBG berpotensi menciptakan 111 lapangan kerja baru.

Baca juga:

Survei IPO: Kinerja Presiden Prabowo Subianto Dinilai Memuaskan, Program MBG Unggul di Mata Publik

Dengan target lebih dari 30.000 SPPG di seluruh Indonesia, diperkirakan akan ada sekitar 1,5 juta lapangan kerja baru yang tercipta. Angka ini mencakup tenaga relawan, staf dapur, hingga petugas keamanan.

Wakil rakyat asal Bali ini menegaskan bahwa MBG berkontribusi nyata pada ekonomi daerah. Ini karena Badan Gizi Nasional akan bekerja sama dengan petani, peternak, dan nelayan setempat untuk memenuhi kebutuhan bahan baku makanan bagi SPPG. Tutik meyakini bahwa program strategis nasional dari pemerintahan Prabowo-Gibran ini akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Program MBG adalah salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan gizi, khususnya bagi anak-anak sekolah," jelas Anggota Komisi IX DPR RI itu.

Senada dengan Tutik, Tenaga Ahli Badan Gizi Nasional, Ade Tias Maulana, menjelaskan bahwa tujuan utama MBG adalah meningkatkan kualitas gizi dan sumber daya manusia, serta memastikan pemenuhan gizi yang tepat sasaran bagi masyarakat.

Baca juga:

MBG Picu Insiden Keracunan, Pengamat Ingatkan Jangan Malah Jadi Bumerang untuk Anak-Anak

Studi Bank Dunia tahun 2024 memperkuat argumen ini, menunjukkan bahwa pemberian makan bergizi tidak hanya meningkatkan tingkat kehadiran dan partisipasi anak di sekolah, tetapi juga secara efektif mengurangi angka malnutrisi dan stunting.

Meskipun pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2024 melambat menjadi 5,03% (dibandingkan 5,05% di 2023), Bali menunjukkan angka yang lebih baik dengan 5,48%. Namun, pertumbuhan ekonomi Bali juga mengalami perlambatan jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang mencapai 5,71%. Di tengah kondisi ini, program MBG diharapkan dapat memberikan dorongan positif bagi ekonomi daerah.

#Makan Bergizi Gratis #Dapur MBG #DPR RI
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
DPR Desak BMKG Lakukan Pembenahan Total untuk Kirim Peringatan Dini Sampai ke Pelosok
Lasarus juga menyoroti fakta bahwa negara telah mengalokasikan anggaran yang signifikan untuk pemenuhan peralatan dan kebutuhan operasional BMKG
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 Desember 2025
DPR Desak BMKG Lakukan Pembenahan Total untuk Kirim Peringatan Dini Sampai ke Pelosok
Indonesia
Beri Efek Jera, DPR Minta Menhut Ungkap 12 Perusahaan Penyebab Banjir Bandang Sumatra
DPR meminta Menteri Kehutanan, Raja Juli, membuka nama 12 perusahaan yang menjadi penyebab banjir bandang di Sumatra.
Soffi Amira - Rabu, 10 Desember 2025
Beri Efek Jera, DPR Minta Menhut Ungkap 12 Perusahaan Penyebab Banjir Bandang Sumatra
Indonesia
6 RUU Dicabut, ini Daftar 64 RUU yang Masuk Prolegnas Prioritas 2026
Terdapat 64 rancangan undang-undang (RUU) yang siap menjadi fokus pembahasan pada tahun legislatif mendatang. ?
Dwi Astarini - Selasa, 09 Desember 2025
6 RUU Dicabut, ini Daftar 64 RUU yang Masuk Prolegnas Prioritas 2026
Indonesia
SPPG Jadi Motor Ekonomi Lokal, Cak Imin: Jangan Ada Bahan Impor
Cak Imin menegaskan dapur SPPG dalam program MBG harus memakai bahan lokal dan menjadi penggerak ekonomi masyarakat. Larangan bahan impor diterapkan bertahap.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 09 Desember 2025
SPPG Jadi Motor Ekonomi Lokal, Cak Imin: Jangan Ada Bahan Impor
Indonesia
DPR Minta Riset Kebencanaan Harus 'Membumi', Kesiapsiagaan Bencana Melalui Pendidikan dan Riset
Indonesia sering disebut sebagai negara dengan istilah supermarket bencana
Angga Yudha Pratama - Selasa, 09 Desember 2025
DPR Minta Riset Kebencanaan Harus 'Membumi', Kesiapsiagaan Bencana Melalui Pendidikan dan Riset
Indonesia
DPR Setujui Prolegnas Prioritas 2026: 6 RUU Jadi Fokus Legislasi
DPR RI resmi mengesahkan Prolegnas Prioritas 2026 dan perubahan kedua Prolegnas 2025–2029, termasuk enam RUU baru seperti KUHAP dan Patriot Bond.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 08 Desember 2025
DPR Setujui Prolegnas Prioritas 2026: 6 RUU Jadi Fokus Legislasi
Indonesia
DPR Sentil Kemenhut Soal Loyonya Penegakan Hukum Kehutanan, Taubat Ekologi Bisa Jadi Solusi
Komisi IV siap memberikan dukungan politik agar persoalan ini dapat diselesaikan melalui aksi nyata
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 06 Desember 2025
DPR Sentil Kemenhut Soal Loyonya Penegakan Hukum Kehutanan, Taubat Ekologi Bisa Jadi Solusi
Indonesia
Pemerintah Didesak Bentuk BRR Ad Hoc untuk Pemulihan Cepat Pasca Bencana Sumatera
Keterlibatan masyarakat dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi juga menjadi perhatian utama
Angga Yudha Pratama - Jumat, 05 Desember 2025
Pemerintah Didesak Bentuk BRR Ad Hoc untuk Pemulihan Cepat Pasca Bencana Sumatera
Indonesia
DPR Serukan 'Taubat Ekologi' ke Menhut Raja Juli Sebagai Refleksi Kerusakan Lingkungan
Slamet menekankan bahwa penyelesaian masalah kerusakan hutan tidak cukup hanya melalui regulasi dan kebijakan teknis semata
Angga Yudha Pratama - Jumat, 05 Desember 2025
DPR Serukan 'Taubat Ekologi' ke Menhut Raja Juli Sebagai Refleksi Kerusakan Lingkungan
Indonesia
DPR Minta Bapeten Berada Langsung di Bawah KLH untuk Perkuat Pengawasan Bahan Radioaktif
Aqib mengusulkan agar Menteri Lingkungan Hidup dan Bapeten mengadakan rapat koordinasi khusus
Angga Yudha Pratama - Jumat, 05 Desember 2025
DPR Minta Bapeten Berada Langsung di Bawah KLH untuk Perkuat Pengawasan Bahan Radioaktif
Bagikan