Angga Yudha Pratama
Merahputih.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kini menjadi sorotan utama dalam upaya pemerintah menekan angka stunting di Indonesia.
Utusan Khusus Presiden bidang Energi dan Lingkungan, Hashim Djojohadikusumo, menilai sejumlah kendala dalam implementasi awal program ini sebagai dinamika yang wajar namun memerlukan pengawasan ketat dari seluruh lapisan masyarakat.
Baca juga:
Uya Kuya Mencak-Mencak Dicatut Punya 750 Dapur MBG, Polda Metro Jaya 'Gercep' Turun Tangan
Pengawalan Ketat di Level Desa
Dalam acara Jaga Desa Award 2026 di Jakarta, Minggu (19/4) malam, Hashim mengajak Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (Abpednas) untuk terlibat aktif memantau jalannya program di lapangan.
Keterlibatan perangkat desa dianggap krusial guna memastikan bantuan makanan sampai ke tangan penerima dengan kualitas yang terjaga.
Baca juga:
Uya Kuya Mencak-Mencak Dicatut Punya 750 Dapur MBG, Polda Metro Jaya 'Gercep' Turun Tangan
"Kita lihat memang ada kelemahan-kelemahan, misalnya keracunan, ada timbulnya belatung-belatung, dan sebagainya; tetapi saya kira ini suatu hal yang cukup wajar karena program MBG ini program pertama yang dilaksanakan, yang meliputi begitu banyak penerima manfaat," ujar Hashim.
Inovasi Digital dan Integritas Mutu
Pemerintah kini mendorong penggunaan aplikasi Jaksa Garda Desa (Jaga Desa) besutan Kejaksaan Agung untuk mencegah penyelewengan. Dengan aplikasi ini, lebih dari 300 ribu anggota Abpednas di seluruh Indonesia dapat melaporkan kondisi makanan secara real-time melalui fitur foto.
Baca juga:
Judika Kembali dengan “Sakit Tak Bertepi” yang Penuh Perasaan, Berikut Liriknya
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menegaskan bahwa lembaga tersebut memegang komitmen penuh dalam pengawasan mutu. "Tentu saja ini menjadi pengawasan menyeluruh, tidak hanya pemanfaatan dananya, tetapi juga kualitas menu," tegas Dadan.
