Profil Cik Ujang, Wagub Sumsel Terpilih yang Sebelumnya Jadi Pengusaha
Wakil Gubernur terpilih Sumatera Selatan, Cik Ujang. Foto: ANTARA
MerahPutih.com - Cik Ujang merupakan Anggota DPRD Kabupaten Lahat 2 periode dari 2009–2014 dan 2014–2019. Kini, ia resmi menjabat sebagai Wakil Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) yang menjadi pasangan dari Herman Deru selaku Gubernur 2024-2029.
Pasangan ini didukung dari enam partai, yaitu Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Demokrat, Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Solidaritas Indonesia (PSI), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Adapun, latar belakang Cik Ujang sendiri merupakan seorang tokoh politik asal Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. Ia Lahir dan besar di Lahat, sehingga memiliki kedekatan emosional dengan masyarakat setempat.
Cik Ujang dikenal sebagai seorang pengusaha sebelum memutuskan terjun ke dunia politik. Lini bisnisnya bergerak di berbagai bidang usaha, termasuk properti dan konstruksi.
Baca juga:
Profil Apolo Safanpo, Mantan Rektor dan Dosen yang Jadi Gubernur Pertama Papua Selatan
Pria kelahiran 2 Mei 1968 itu juga menjabat sebagai Ketua DPD partai Demokrat Sumatera Selatan. Pada 2018 lalu, Cik Ujang berhasil memenangkan pemilihan kepala daerah dan dilantik sebagai Bupati Lahat.
Pada masa itu, Cik Ujang fokus pada pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tak heran Kabupaten Lahat menjadi portfolio bagi Cik Ujang dan membawanya semakin dikenal di tingkat provinsi.
Universitas Sjakhyakirti Palembang ini juga tercatat menikah dengan Lidyawati,S.Hut dan memiliki tiga orang anak, yaitu Khanza Uly Anggraini, M. Gathan Raka Al Tsaqif, dan Aurel Bara Ghania. (Pon)
Baca juga:
Beprestasi di Bidang Militer, ini Profil Gubernur Sulawesi Utara Yulius Selvanus Komaling
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
Golkar Beri Sinyal Dukung Kepala Daerah Dipilih Anggota DPRD, Sebut Lebih Demokratis, Beda dengan Orde Baru
PDIP akan Bahas Wacana Pilkada lewat DPRD di Rakernas
PDIP Tegaskan Pilkada Harus Langsung, bukan Diwakilkan Oligarki DPRD
Golkar Sebut Biaya Pilkada Langsung Berpotensi Merusak Kualitas Demokrasi
Pengamat Ungkap Keuntungan Kepala Daerah Dipilih DPRD, Lebih Irit Anggaran, Minim Gesekan hingga Perkuat Konsolidasi
Ikuti Jejak Golkar, Gerindra Usulkan Kepala Daerah Dipilih Lewat DPRD
Mendagri Minta Gubernur Tetapkan UMP 2026 Paling Lambat 24 Desember
Prabowo Ingatkan Kepala Daerah Papua tak Gunakan Dana Otsus untuk Jalan-Jalan
Imbas Kasus Bupati Aceh Selatan, Mendagri Larang Semua Kepala Daerah Keluar Negeri Sampai 15 Januari
Gara-Gara Kepergian Mirwan MS Saat Bencana, Mendagri Larang Kepala Daerah Tinggalkan Wilayah Sampai 15 Januari