Profil Cik Ujang, Wagub Sumsel Terpilih yang Sebelumnya Jadi Pengusaha

Soffi AmiraSoffi Amira - Minggu, 09 Februari 2025
Profil Cik Ujang, Wagub Sumsel Terpilih yang Sebelumnya Jadi Pengusaha

Wakil Gubernur terpilih Sumatera Selatan, Cik Ujang. Foto: ANTARA

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Cik Ujang merupakan Anggota DPRD Kabupaten Lahat 2 periode dari 2009–2014 dan 2014–2019. Kini, ia resmi menjabat sebagai Wakil Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) yang menjadi pasangan dari Herman Deru selaku Gubernur 2024-2029.

Pasangan ini didukung dari enam partai, yaitu Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Demokrat, Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Solidaritas Indonesia (PSI), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Adapun, latar belakang Cik Ujang sendiri merupakan seorang tokoh politik asal Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. Ia Lahir dan besar di Lahat, sehingga memiliki kedekatan emosional dengan masyarakat setempat.

Cik Ujang dikenal sebagai seorang pengusaha sebelum memutuskan terjun ke dunia politik. Lini bisnisnya bergerak di berbagai bidang usaha, termasuk properti dan konstruksi.

Baca juga:

Profil Apolo Safanpo, Mantan Rektor dan Dosen yang Jadi Gubernur Pertama Papua Selatan

Pria kelahiran 2 Mei 1968 itu juga menjabat sebagai Ketua DPD partai Demokrat Sumatera Selatan. Pada 2018 lalu, Cik Ujang berhasil memenangkan pemilihan kepala daerah dan dilantik sebagai Bupati Lahat.

Pada masa itu, Cik Ujang fokus pada pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tak heran Kabupaten Lahat menjadi portfolio bagi Cik Ujang dan membawanya semakin dikenal di tingkat provinsi.

Universitas Sjakhyakirti Palembang ini juga tercatat menikah dengan Lidyawati,S.Hut dan memiliki tiga orang anak, yaitu Khanza Uly Anggraini, M. Gathan Raka Al Tsaqif, dan Aurel Bara Ghania. (Pon)

Baca juga:

Beprestasi di Bidang Militer, ini Profil Gubernur Sulawesi Utara Yulius Selvanus Komaling

#Sumatera Selatan #Gubernur #Kepala Daerah #Profil
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Golkar Beri Sinyal Dukung Kepala Daerah Dipilih Anggota DPRD, Sebut Lebih Demokratis, Beda dengan Orde Baru
Partai Golkar baru akan menyetujui pemilihan kepala daerah lewat DPRD jika partisipasi publik tetap berjalan maksimal.
Dwi Astarini - Jumat, 09 Januari 2026
Golkar Beri Sinyal Dukung Kepala Daerah Dipilih Anggota DPRD, Sebut Lebih Demokratis, Beda dengan Orde Baru
Indonesia
PDIP akan Bahas Wacana Pilkada lewat DPRD di Rakernas
Ada pembicaraan informal, tapi belum masuk pada tahap pendekatan politik yang intens.
Dwi Astarini - Kamis, 08 Januari 2026
PDIP akan Bahas Wacana Pilkada lewat DPRD di Rakernas
Indonesia
PDIP Tegaskan Pilkada Harus Langsung, bukan Diwakilkan Oligarki DPRD
Pilkada yang dilakukan lewat DPRD justru lebih banyak menimbulkan mudarat ketimbang manfaat.
Dwi Astarini - Rabu, 07 Januari 2026
PDIP Tegaskan Pilkada Harus Langsung, bukan Diwakilkan Oligarki DPRD
Indonesia
Golkar Sebut Biaya Pilkada Langsung Berpotensi Merusak Kualitas Demokrasi
Pemilihan di DPRD dilakukan secara terbuka melalui voting terbuka guna mencegah praktik transaksional. Selain itu,hanya memilih kepala daerah tanpa wakil.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 07 Januari 2026
Golkar Sebut Biaya Pilkada Langsung Berpotensi Merusak Kualitas Demokrasi
Indonesia
Pengamat Ungkap Keuntungan Kepala Daerah Dipilih DPRD, Lebih Irit Anggaran, Minim Gesekan hingga Perkuat Konsolidasi
Pilkada langsung yang digelar setiap lima tahun dinilai menyerap biaya besar yang berdampak pada anggaran negara.
Dwi Astarini - Selasa, 06 Januari 2026
Pengamat Ungkap Keuntungan Kepala Daerah Dipilih DPRD, Lebih Irit Anggaran, Minim Gesekan hingga Perkuat Konsolidasi
Indonesia
Ikuti Jejak Golkar, Gerindra Usulkan Kepala Daerah Dipilih Lewat DPRD
Partai Gerindra mengikuti jejak Golkar, yakni mengusulkan kepala daerah dipilih oleh DPRD.
Soffi Amira - Senin, 29 Desember 2025
Ikuti Jejak Golkar, Gerindra Usulkan Kepala Daerah Dipilih Lewat DPRD
Indonesia
Mendagri Minta Gubernur Tetapkan UMP 2026 Paling Lambat 24 Desember
Mendagri, Tito Karnavian, meminta gubernur untuk menetapkan UMP 2026 paling lambat 24 Desember 2025.
Soffi Amira - Rabu, 17 Desember 2025
Mendagri Minta Gubernur Tetapkan UMP 2026 Paling Lambat 24 Desember
Indonesia
Prabowo Ingatkan Kepala Daerah Papua tak Gunakan Dana Otsus untuk Jalan-Jalan
Presiden RI, Prabowo Subianto, mengingatkan kepala daerah di Papua tidak menggunakan dana otsus untuk jalan-jalan.
Soffi Amira - Selasa, 16 Desember 2025
Prabowo Ingatkan Kepala Daerah Papua tak Gunakan Dana Otsus untuk Jalan-Jalan
Indonesia
Imbas Kasus Bupati Aceh Selatan, Mendagri Larang Semua Kepala Daerah Keluar Negeri Sampai 15 Januari
Sebelumnya Bupati Aceh Selatan, Mirwan MS sempat umrah di tengah situasi bencana banjir dan tanah longsor di daerahnya.
Wisnu Cipto - Selasa, 09 Desember 2025
Imbas Kasus Bupati Aceh Selatan, Mendagri Larang Semua Kepala Daerah Keluar Negeri Sampai 15 Januari
Indonesia
Gara-Gara Kepergian Mirwan MS Saat Bencana, Mendagri Larang Kepala Daerah Tinggalkan Wilayah Sampai 15 Januari
Tito meminta kepala daerah siaga dan fokus berada di wilayah masing-masing di tengah cuaca ekstrem yang terjadi belakangan ini. Terutama bagi daerah yang rawan bencana.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 09 Desember 2025
Gara-Gara Kepergian Mirwan MS Saat Bencana, Mendagri Larang Kepala Daerah Tinggalkan Wilayah Sampai 15 Januari
Bagikan