Pro-Kontra Usulan Soeharto Jadi Pahlawan Nasional, Wamensos: Masih Dikaji TP2GP

MerahPutih.com - Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono menyampaikan usulan nama Presiden ke-2 Soeharto untuk menjadi Pahlawan Nasional 2025 masih dikaji Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Pusat (TP2GP). Namun, politisi Partai Rakyat Adil Makmur itu belum mengetahui kabar dari kajian tersebut.

“Sekarang semua itu ada di tangan TP2GP apakah masuk tidak Pak Harto,” kata Wamensos Agus kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (24/5).

Baca juga:

Pesan Usman Hamid di Perayaan 70 Tahun Konferensi Asia-Afrika, Ingatkan Soal Soekarno dan Soeharto

Wacana Gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto, Setara Institute: Tak Memenuhi Syarat!

Pesan Usman Hamid di Perayaan 70 Tahun Konferensi Asia-Afrika, Ingatkan Soal Soekarno dan Soeharto

Usulan nama Soeharto menjadi calon Pahlawan Nasional tahun ini menimbulkan pro dan kontra. Presiden ke-2 Indonesia itu dianggap memiliki beberapa kebijakan kontroversial selama memimpin negara sepanjang 32 tahun.

Salah satu aktivis 98 yang menolak pemberian gelar pahlawan ke Soeharto adalah Masinton Pasaribu. Bupati Tapanuli Tengah itu menegaskan dirinya tidak setuju dengan pemberian gelar pahlawan nasional terhadap Presiden ke-2 RI Soeharto.

"Ini sejarah kan masih berjalan terus. Pemberian gelar itu jangan dulu," ujar Masinton saat ditemui di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, Rabu (21/5).

Kader PDI Perjuangan (PDIP) itu pun mengajak seluruh aktivis '98 untuk merenungkan secara bersama-sama perihal gelar pahlawan nasional untuk Soeharto.

"Kalau Pak Harto diberikan gelar pahlawan, nah terus yang aktivis yang memperjuangkan gerakan pada saat itu berarti pengkhianatan?," tukasnya.

Baca juga:

Polemik Usulan Soeharto Jadi Pahlawan Nasional, Setara Institute Khawatir soal Kebangkitan Orba

Lalu, Masinton yang merupakan politikus PDI-P ini mengingatkan bahwa sejarah masih terus berjalan hingga sudah reformasi seperti saat ini.

Dia kembali mengajak para aktivis untuk merenung bahwa gerakan reformasi pada 1998 silam adalah dalam rangka memperjuangkan demokrasi dan perubahan di Indonesia.

"Maka ketika muncul polemik pemberian gelar, ya menurut saya jangan diteruskan (usulan Soeharto-nya)," imbuh Masinton. (Pon)