Pro Kontra Tuduhan Makar, Begini Penjelasan Pakar Hukum Pidana

MerahPutih.Com - Kata makar belakangan mengisi ruang publik. Kasus pelaporan terhadap Eggi Sudjana dengan tudingan makar membuat masyarakat bertanya-tanya, apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan makar? Apalagi Eggi membantah keras tuduhan tersebut.

Pengamat sekaligus pakar hukum pidana Frans Hendra Winarta menjelaskan bahwa setiap upaya menggulingkan pemerintah meskipun dalam bentuk ucapan dapat digolongkan sebagai tindakan makar.

"Upaya untuk menggulingkan pemerintahan, baik itu dalam pikiran atau ucapan, supaya pemerintahan tidak berjalan dengan efektif dan efisien, bisa digolongkan sebagai makar," ujar Frans di Jakarta, Kamis (9/5).

Lebih lanjut Frans mengatakan, dalam peraturan terkait hukum pidana, tindakan makar tidak hanya dibatasi sebagai aksi bersenjata yang melawan pemerintah. Namun segala tindakan, pemikiran baik lisan maupun tulisan, serta ucapan yang bertujuan untuk menggulingkan pemerintahan dapat digolongkan sebagai makar.

"Apalagi kalau yang bersangkutan menghasut atau memprovokasi banyak pihak untuk melawan pemerintah apalagi hingga bertujuan mengganggu jalannya pemerintahan, itu tidak boleh dan sudah diatur dalam hukum pidana kita (KUHP)," kata Frans sebagaimana dilansir Antara.

Menurut Frans tindakan yang tergolong makar adalah tindakan yang inkonstitusional, karena bertentangan dengan UUD 1945. Tindakan makar ini dikatakan Frans juga dapat disebut sebagai pemberontakan, sehingga dapat dijerat hukuman kurungan hingga 15 tahun.

Sebagaimana diketahui Polda Metro Jaya pada Kamis (9/5)menetapkan pengacara sekaligus aktivis Eggi Sudjana sebagai tersangka dugaan makar terkait pernyataan ajakan "people power" yang dilakukannya menyusul hasil hitung cepat hasil Pilpres 2019.

Peningkatan status Eggi jadi tersangka tersebut dilakukan pada Rabu (8/5) setelah penyidik melakukan gelar perkara.

Eggi dijerat dengan Pasal 107 KUHP dan atau Pasal 110 KUHP juncto Pasal 87 KUHP dan atau Pasal 14 ayat 1 dan ayat 2 dan atau Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946.

Sebelumnya, Eggi Sudjana dilaporkan oleh caleg PDIP Dewi Ambarawati alas Dewi Tanjung ke Polda Metro Jaya atas tuduhan makar. Dewi melaporkan Eggi berkaitan dengan beredarnya video berisi Eggi menyerukan people power dalam sebuah orasi.

Atas pernyataan people power itu, Eggi juga dilaporkan oleh Supriyanto yang mengaku sebagai relawan dari Jokowi-Ma'ruf Center (Pro Jomac), ke Bareskrim Polri pada Jumat (19/4). Laporan Supriyanto teregister dengan nomor LP/B/0391/IV/2019/BARESKRIM tertanggal 19 April 2019 dengan tuduhan penghasutan.(*)