Presiden PKS Setuju Ada Uji Publik dalam Proses Pemilihan Wagub DKI

Zulfikar SyZulfikar Sy - Selasa, 28 Januari 2020
Presiden PKS Setuju Ada Uji Publik dalam Proses Pemilihan Wagub DKI

Cawagub DKI dari PKS, Nurnansjah Lubis. Foto: Twitter @nurmansjahlubi

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mohamad Sohibul Iman mendukung adanya uji publik untuk calon wakil gubernur (cawagub) DKI Jakarta pengganti Sandiaga Uno.

Terdapat dua nama calon pendamping Gubernur Anies baru yakni Ahmad Riza Patria dari Partai Gerindra dan Nurmansjah Lubis berasal dari PKS.

Baca Juga:

Presiden PKS Berharap Pemilihan Wagub DKI Berjalan Fair Play

Menurut dia, proses pemilihan cawagub harus terbuka agar masyarakat bisa mengetahui kemampuan dari para calon pejabat yang menduduki pemerintahan DKI nomor dua itu.

"Uji publik itu ide yang sangat bagus. Cawagub tidak boleh seperti kucing dalam karung. Harus terbuka," ujat Sohibul saat mengunjungi kedai kopi milik calon Nurmansjah Lubis atau yang akrab disapa Bang Ancah di Jakarta, Selasa (28/1).

Sohibul menegaskan bahwa dirinya sering menyampaikan, pejabat publik pada hakikatnya adalah seseorang yang harus siap dikuliti.

Baca Juga:

Berbagi Cawagub dengan Gerindra, Lobi Politik PKS Dinilai Lemah

"Siap dipreteli dari keahliannya, track record bahkan hal-hal yang sangat privat. Hal pribadi pun harus dikorek. Jadi, uji publik ini sangat positif," papar Sohibul.

Presiden Partai Keadilan Sejahtera Mohamad Sohibul Iman saat menyambangi cafe milik Calon Wakil Gubernur DKI Nurmansjah Lubis, Bendungan Hilir, Jakarta Pusat, Selasa (28/01/2020). (Hilal/PKSFoto)
Presiden Partai Keadilan Sejahtera Mohamad Sohibul Iman saat menyambangi cafe milik Calon Wakil Gubernur DKI Nurmansjah Lubis, Bendungan Hilir, Jakarta Pusat, Selasa (28/01/2020). (Hilal/PKSFoto)

Sohibul pun berharap proses pemilihan cawagub DKI berjalan dengan lancar tanpa adanya kecurangan.

"Kita berharap pemilihannya nanti fairplay. Jujur, adil dan tidak ada permainan-permainan yang mencederai proses ini. Saya yakin Bang Ancah sangat bisa menarik perhatian para anggota dewan untuk memilihnya," tutupnya. (Asp)

Baca Juga:

Awas, Warga Jakarta Bisa "Tertipu" Kualitas Cawagub DKI

#Wakil Gubernur DKI Jakarta #PKS
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Politkus PKS Minta Pemerintah Bebaskan Pajak Pembalut, Tegaskan sebagai Kebutuhan Dasar Perempuan
Kebijakan perpajakan terhadap pembalut perlu mempertimbangkan aspek keadilan, kesehatan, serta kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar.
Dwi Astarini - Selasa, 03 November 2026
Politkus PKS Minta Pemerintah Bebaskan Pajak Pembalut, Tegaskan sebagai Kebutuhan Dasar Perempuan
Indonesia
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Penanganan karhutla tidak cukup hanya melalui proses pidana, tetapi juga harus menyasar izin usaha dan kewajiban pemulihan lingkungan.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Indonesia
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Mendesak penegakan hukum dilakukan hingga tuntas dengan menjatuhkan hukuman maksimal kepada pihak yang terbukti bersalah.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Indonesia
Presiden PKS Instruksikan Pejabat Partai Sisihkan Gaji untuk Bantu Korban Karhutla
Almuzzammil Yusuf menginstruksikan pejabat partai menyisihkan gaji untuk korban karhutla, menyiapkan layanan kesehatan darurat, dan mendesak penegakan hukum.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 20 Oktober 2026
Presiden PKS Instruksikan Pejabat Partai Sisihkan Gaji untuk Bantu Korban Karhutla
Berita
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Perkembangan kasus ijazah Gibran terkini mencakup putusan MK, wacana pansus dan hak angket DPR, respons Jokowi, hingga pengaduan ke Bareskrim.
ImanK - Minggu, 11 Oktober 2026
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Indonesia
Kabut Asap Ganggu Malaysia, PKS Desak Prabowo Ambil Langkah Besar di ASEAN
PKS mendesak Presiden Prabowo Subianto memimpin upaya ASEAN mengatasi kabut asap lintas batas akibat karhutla dan memperkuat kerja sama dengan Malaysia.
Frengky Aruan - Sabtu, 10 Oktober 2026
Kabut Asap Ganggu Malaysia, PKS Desak Prabowo Ambil Langkah Besar di ASEAN
Indonesia
PKS Tidak Ingin Buru-Buru Bahas RUU Perampasan Aset, Banyak Persoalan Harus Diperjelas
salah satu persoalan yang perlu diperjelas adalah siapa yang bertanggung jawab terhadap aset setelah dilakukan penyitaan maupun perampasan.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 27 September 2026
PKS Tidak Ingin Buru-Buru Bahas RUU Perampasan Aset, Banyak Persoalan Harus Diperjelas
Indonesia
Gubernur Baru BI Diminta Kembalikan Fokus Bank Sentral pada Stabilitas Rupiah
Mandat utama BI yakni menjaga kestabilan nilai rupiah dan mengendalikan inflasi.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Juli 2026
Gubernur Baru BI Diminta Kembalikan Fokus Bank Sentral pada Stabilitas Rupiah
Indonesia
Rano Karno Tegaskan Jakarta Harus Jadi Ruang Aman untuk Berdiskusi dan Menyampaikan Pendapat
Wakil Gubernur DKI menegaskan Jakarta harus menjadi ruang publik yang inklusif, terbuka bagi diskusi, dan menjamin kebebasan masyarakat berpendapat.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 18 Juli 2026
Rano Karno Tegaskan Jakarta Harus Jadi Ruang Aman untuk Berdiskusi dan Menyampaikan Pendapat
Indonesia
Komedian Narji Gabung ke Partainya Jokowi, PKS Ikhlas
Melalui pernyataan resmi, jajaran petinggi PKS menyampaikan terima kasih atas dedikasi dan kontribusi Narji selama bergabung.
Dwi Astarini - Kamis, 09 Juli 2026
Komedian Narji Gabung ke Partainya Jokowi, PKS Ikhlas
Bagikan