Zulfikar Sy
MerahPutih.com - Pengamat politik Ubedillah Badrun menilai, masyarakat Jakarta rentan "tertipu" dengan kualitas dua calon wagub DKI saat ini. Dua nama cawagub itu adalah Ahmad Riza Patria dan Nurmasjah Lubis.
Ubedillah mengatakan, ada problem substantif terkait logika demokrasi atau terkait logika pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI yang sebelumnya dipilih langsung oleh warga Jakarta dengan pasangan yang dikenal publik.
Baca Juga:
Bukan Hanya Warga, Sandiaga Uno Juga Ingin DKI Jakarta Segera Miliki Wagub
"Di sinilah letak problem substantifnya, Reza Patria dan Nurmansyah Lubis nanti tidak dipilih oleh rakyat. Oleh karenanya, rakyat atau warga Jakarta sebagai pemilik sah demokrasi berhak mengetahui calon wakil gubernurnya," kata Ubedillah dalam keterangannya, Senin (28/1).
Ubedillah menambahkan, DPRD DKI perlu menangkap aspirasi uji publik ini sebagai cara anggota DPRD memenuhi hak konstitusional warganya, hak konstitusional konstituennya. Jadi tidak bertentangan dengan UU Nomor 10 tahun 2016 sebagai dasar pemilihan wakil gubernur.
"Ini karena warga Jakarta perlu mengetahui calon wakil gubernurnya, baik secara personal maupun gagasannya. Cawagub DKI perlu diperkenalkan kepada publik dan perlu diuji dihadapan publik sebelum dipilih oleh DPRD, agar warga Jakarta mengetahui ide dan kapasitas sinerginya dengan gubernurnya," kata Ubedillah.
Ia berpandangan, uji publik cukup dilakukan dua hari.
Baca Juga:
Hari pertama, perkenalkan detail sang calon wagub kepada publik sekaligus DPRD menjaring informasi dari warga Jakarta bahwa sang calon wagub tersebut tidak bermasalah atau bermasalah disertai dengan bukti buktinya.
Hari kedua, lakukan semacam dialog antara calon wakil gubernur DKI dengan warga Jakarta dan tokoh representasi warga Jakarta.
Setelah itu, jeda satu hari untuk membiarkan publik Jakarta mencerna dan anggota DPRD DKI Jakarta berpikir. Hari berikutnya DPRD segera lakukan sidang paripurna untuk memilih siapa diantara dua calon wakil gubernur tersebut yang layak.
"Dengan cara ini, makna substantif demokrasi tidak ditelikung oleh pola-pola transaksional elit," tutup Direktur Eksekutif Center for Social Political Economic and Law Studies (CESPELS) ini. (Knu)
Baca Juga:
DPRD Gandeng Kemendagri untuk Kurangi Kesalahan dalam Proses Pemilihan Wagub DKI
