DPRD Gandeng Kemendagri untuk Kurangi Kesalahan dalam Proses Pemilihan Wagub DKI

Eddy FloEddy Flo - Minggu, 26 Januari 2020
 DPRD Gandeng Kemendagri untuk Kurangi Kesalahan dalam Proses Pemilihan Wagub DKI

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Fraksi PAN, Zita Anjani. Foto: MP/Asropih

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.Com - DPRD DKI Jakarta menyatakan siap untuk memproses pemilihan dua calon wakil gubernur (cawagub) yang telah disetujui Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Anies telah menyetujui dua nama calon pengganti Sandiaga Uno hasil keputusan Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Mereka adalah Ahmad Riza Patria dari Gerindra dan Nurmansjah Lubis dari PKS.

Baca Juga:

Gerindra Percaya Diri Riza Patria Didukung Banyak Fraksi DPRD DKI

Wakil Ketua DPRD DKI Fraksi PAN, Zita Anjani mengatakan, dalam waktu dekat DPRD DKI bakal mematangkan butir-butir pasal mengenai teknis pelaksanaan pemilihan wagub dalam tata tertib (Tatib), kemudian menggelar rapat Badan Musyawarah (Bamus) untuk memutuskan waktu penyelenggaraan paripurna pemilihan.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PAN Zita Anjani berharap Kemendagri terlibat dalam pemilihan Wagub
Anggota DPRD DKI Fraksi PAN Zita Anjani (MP/Asropih)

Kedua tahapan itu pun akan dikomunikasikan bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk meminimalisir terjadinya kesalahan proses pelaksanaan pemilihan.

Ketika Tatib disetujui, kata putri Zulkifli Hasan (Zulhas) ini menuturkan, Dewan Parlemen Kebon Sirih baru dibentuk panitia pemilihan (Panlih).

"Panlih ini bekerja sesuai aturan yang diatur dalam tatib pemilihan cawagub jadi, tidak asal jadi. Jadi untuk pemilihan wagub harus sesuai aturan, tidak bisa kita langsung loncat," Jelas Zita.

Hal tersebut sesuai dengan amanat Pasal 176 Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali kota.

Baca Juga:

Gerindra Pertimbangkan Usulan Cawagub DKI Jalani Fit and Proper Test

“Kami ingin semuanya terlaksana sesuai aturan main, bernegara ini tidak hanya urusan satu atau dua partai saja. Kami ingin aturannya jelas agar adil untuk semuanya,” ungkap Zita.

Kedua nama tersebut sejauh ini tengah ditindaklanjuti DPRD DKI untuk mengeksekusi pemilihan Wagub DKI sisa masa jabatan 2017-2022 dalam waktu dekat.(Asp)

Baca Juga:

Gerindra Ungkap Peluang Riza Patria Jadi Wagub DKI Lebih Besar

#Wakil Gubernur DKI Jakarta #DPRD DKI Jakarta #Ahmad Riza Patria #Partai Amanat Nasional
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Audiensi dengan Mendagri Tito akan dilakukan melalui Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI).
Ananda Dimas Prasetya - 44 menit lalu
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Indonesia
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
DPRD DKI Jakarta akan memprioritaskan pembahasan 15 peraturan daerah (Perda) terkait kekhususan Jakarta.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
Indonesia
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Mudah-mudahan bisa terkejar
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Indonesia
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Angka itu tidak boleh berubah
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Indonesia
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Fraksi PAN khawatir perubahan ini akan mengutamakan pemodal daripada kepentingan rakyat
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Indonesia
Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat
Terdapat sejumlah tahapan sebelum penurunan tunjangan perumahan anggota DPRD DKI terealisasi.
Dwi Astarini - Selasa, 09 September 2025
Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat
Indonesia
DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah
Keputusan ini juga dilatarbelakangi oleh aksi unjuk rasa dari Aliansi Mahasiswa Peduli Sosial Demokrasi
Angga Yudha Pratama - Senin, 08 September 2025
DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah
Indonesia
Pramono Tanggapi soal Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI, Sebut Sudah Jalin Komunikasi
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menanggapi soal tunjangan rumah anggota DPRD DKI. Ia mengatakan, sudah menjalin komunikasi dengan DPRD DKI.
Soffi Amira - Senin, 08 September 2025
Pramono Tanggapi soal Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI, Sebut Sudah Jalin Komunikasi
Indonesia
Fantastis! Segini Besaran Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD DKI yang Lebih Besar dari DPR
Besaran gaji dan tunjangan anggota DPRD DKI Jakarta menuai protes. Selain itu, besaran gaji dan tunjangannya lebih besar dari DPR RI.
Soffi Amira - Minggu, 07 September 2025
Fantastis! Segini Besaran Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD DKI yang Lebih Besar dari DPR
Indonesia
Pengamat Soroti Tunjangan Perumahan Anggota DPRD DKI, Aturannya Dianggap tak Jelas
Pengamat Kebijakan Publik, Trubus Rahardiansyah, menyoroti tunjangan anggota DPRD DKI Jakarta. Tunjangan tersebut berkisar Rp 78,8 juta dan Rp 70,4 juta.
Soffi Amira - Minggu, 07 September 2025
Pengamat Soroti Tunjangan Perumahan Anggota DPRD DKI, Aturannya Dianggap tak Jelas
Bagikan