DPRD DKI Minta Wagub Rano Kaji Usulan Pembuatan Jembatan Buka Tutup seperti di Belanda

Frengky AruanFrengky Aruan - Rabu, 13 Agustus 2025
DPRD DKI Minta Wagub Rano Kaji Usulan Pembuatan Jembatan Buka Tutup seperti di Belanda

DPRD DKI Jakarta. (Foto: MP/Dicke Prasetia)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike menanggapi usulan Wakil Gubernur Rano Karno terkait pembangunan jembatan dengan sistem buka-tutup untuk mempermudah proses normalisasi sungai di ibu kota seperti di Belanda.

Yuke menilai, pembangunan jembatan buka-tutup dapat menjadi terobosan di titik-titik yang memungkinkan. Namun, penerapannya harus mempertimbangkan lokasi, ukuran, peruntukan, dan anggaran.

"Kalau memang di lokasi-lokasi yang memang memungkinkan, alat bisa masuk, jembatan bisa buka tutup, itu sih kita dukung saja. Tapi tentunya disesuaikan sama lokasi, dan harus dikaji, harus dihitung betul anggarannya," kata Yuke di gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Rabu (13/8).

Menurut dia, langkah tersebut sebagai solusi untuk mempermudah pengerukan kali di ibu kota. Terlebih kondisi geografis Jakarta dengan banyak aliran sungai mirip dengan Belanda, kendati pemanfaatannya sebagai jalur transportasi belum maksimal.

"Kalau ideal sih sebetulnya kan kita memang tidak berbeda jauh sama Belanda, dengan aliran sungai kita yang banyak. Sayangnya penataannya tidak digunakan sebagai transportasi sungai," ujar Yuke.

Baca juga:

Wagub Rano Targetkan Transaksi JITEX 2025 Sebesar Rp 14 Triliun

Politikus PDI Perjuangan ini menjelaskan, kendala utama pengerukan kali adalah sulitnya alat berat masuk ke lokasi akibat akses yang terbatas. Hal itu membuat pengerjaan manual berisiko tinggi.

"Banyak lokasi yang sudah nggak mungkin manual, karena itu membahayakan banget orang yang ngebersihin. Dia harus pakai alat, tapi alatnya kendalanya itu tadi," pungkasnya.

Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta Rano Karno sebelumnya mengungkap gagasannya perihal pembangunan jembatan dengan sistem buka-tutup untuk mempermudah proses normalisasi sungai di ibu kota.

Usulan tersebut disampaikan karena salah satu kendala pengerukan sungai adalah sulitnya alat berat seperti beko masuk ke lokasi akibat terhalang jembatan permanen.

"Saya minta iya (dibuatkan jembatan buka-tutup). Karena teknis kesulitan ada di situ," kata Rano di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Senin (11/8).

Rano menjelaskan, jembatan permanen membuat proses pemindahan alat menjadi lambat dan rumit. Dengan adanya jembatan buka-tutup, proses normalisasi sungai diharapkan lebih mudah dan cepat.

"Hampir rata-rata jembatan kita nggak bisa dilalui. Mau masuk ke sungai susah, harus keluar lagi, pindah ke wilayah lain. Ini sangat susah," ucap dia.

Sebagai contoh, Rano menyebut di Belanda, jembatan dibangun dengan sistem buka-tutup sehingga alat berat atau kapal bisa berpindah lokasi tanpa hambatan.

Ia bahkan berencana membahas gagasan ini dalam kunjungannya ke Rotterdam pada Oktober mendatang sebagai bagian kerja sama sister city.

"Mungkin dianggap bercanda, tapi saya serius. Di Belanda itu jembatan fungsinya buka-tutup. Kalau mau ngeruk sini lalu pindah, jembatan buka, alat bisa lewat," jelas dia. (Asp)

#Wakil Gubernur DKI Jakarta #Rano Karno #Pengerukan Kali #DPRD DKI Jakarta
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
DPRD DKI Tegaskan Kebakaran di Tamansari Bukan Musibah, Tapi Wajib Naik Status Jadi Bencana
Kalau itu dianggap bencana, pemerintah akan lebih serius
Angga Yudha Pratama - Rabu, 01 Oktober 2025
DPRD DKI Tegaskan Kebakaran di Tamansari Bukan Musibah, Tapi Wajib Naik Status Jadi Bencana
Indonesia
Pemerintah Pusat Pangkas Dana Transfer ke Jakarta, APBD Tahun Depan Berpotensi Merosot
Pemerintah pusat memangkas DBH sebesar Rp 15 triliun, yang kini tersisa Rp 11 triliun.
Dwi Astarini - Rabu, 01 Oktober 2025
Pemerintah Pusat Pangkas Dana Transfer ke Jakarta, APBD Tahun Depan Berpotensi Merosot
Indonesia
DPRD DKI Minta Target Pendapatan Parkir Tercatat Jelas di APBD
Ketua Pansus Tata Kelola Perparkiran DPRD DKI Jakarta, Jupiter, turut menyoroti isu kebocoran di sektor parkir
Angga Yudha Pratama - Rabu, 01 Oktober 2025
DPRD DKI Minta Target Pendapatan Parkir Tercatat Jelas di APBD
Indonesia
Dishub DKI Respons Temuan Pansus Soal Parkir Liar di Lahan Pemprov, Potensi Kerugian Capai Rp 37,8 Miliar
Parkir liar selama dua dekade di lahan pemprov, Dishub DKI angkat bicara.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 30 September 2025
Dishub DKI Respons Temuan Pansus Soal Parkir Liar di Lahan Pemprov, Potensi Kerugian Capai Rp 37,8 Miliar
Indonesia
DPRD DKI 'Sentil' TransJakarta, Tiga Kecelakaan Bus September Jadi Bukti Perlunya Laporan Terbuka
Anggota dewan tersebut juga mendukung usulan Komisi B agar PT. TransJakarta melakukan evaluasi berkala
Angga Yudha Pratama - Minggu, 28 September 2025
DPRD DKI 'Sentil' TransJakarta, Tiga Kecelakaan Bus September Jadi Bukti Perlunya Laporan Terbuka
Indonesia
DPRD DKI Tegaskan Kasus Intoleransi dan Penolakan Gereja di Jaktim Jadi Bukti Kerukunan di Jakarta Rapuh
Kevin Wu berpandangan bahwa FKUB memiliki potensi besar untuk menanggulangi isu intoleransi
Angga Yudha Pratama - Minggu, 28 September 2025
DPRD DKI Tegaskan Kasus Intoleransi dan Penolakan Gereja di Jaktim Jadi Bukti Kerukunan di Jakarta Rapuh
Indonesia
5.914 Anak Keracunan MBG, DPRD DKI Jakarta Tuntut Peningkatan Pengawasan Kualitas Makanan
Kalau ada beberapa hari lalu penerima MBG banyak keracunan, tentu harus ditingkatkan pengawasannya
Angga Yudha Pratama - Minggu, 28 September 2025
5.914 Anak Keracunan MBG, DPRD DKI Jakarta Tuntut Peningkatan Pengawasan Kualitas Makanan
Indonesia
Massa Komite Peduli Jakarta Tolak Perda Kawasan Tanpa Rokok di Tempat Hiburan Malam
Massa berdemo di depan kantor DPRD DKI menolak perda kawasan tanpa rokok (KTR) di tempat hiburan malam.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 25 September 2025
Massa Komite Peduli Jakarta Tolak Perda Kawasan Tanpa Rokok di Tempat Hiburan Malam
Indonesia
Tanggapi Parkir Liar 21 Tahun di Lahan Pemprov DKI, Pramono: Harus Ada yang Bertanggung Jawab
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menanggapi soal parkir liar 21 tahun yang ditemukan di lahan Pemprov.
Soffi Amira - Kamis, 25 September 2025
Tanggapi Parkir Liar 21 Tahun di Lahan Pemprov DKI, Pramono: Harus Ada yang Bertanggung Jawab
Indonesia
Ada Parkir Liar 21 Tahun di Lahan Pemprov DKI, Kerugian Capai Rp 37,8 Miliar
DPRD DKI Jakarta menemukan parkir liar 21 tahun di lahan Pemprov. Kerugiannya pun mencapai Rp 37,8 miliar.
Soffi Amira - Kamis, 25 September 2025
Ada Parkir Liar 21 Tahun di Lahan Pemprov DKI, Kerugian Capai Rp 37,8 Miliar
Bagikan