Presiden PKS Ancam Koalisi Prabowo, Bukan Mengerucut tapi Makin Buyar

Wisnu CiptoWisnu Cipto - Rabu, 08 Agustus 2018
Presiden PKS Ancam Koalisi Prabowo, Bukan Mengerucut tapi Makin Buyar

Ketua Umum Partai Gerindra Parbowo Subianto (Foto: Foto: Twitter @Gerindra)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Presiden PKS Sohibul Iman secara lantang mengancam Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto harus memilih calon wakil presiden (cawapres) hasil rekomendasi Ijtima Ulama.

“Begitu tidak dipilih hasil Ijtima maka konstelasi koalisi bukan mengerucut tapi makin buyar," kata Sohibul, saat jumpa pers usai menggelar Musyawarah Istimewa Majelis Syuro PKS di Kantor DPP PKS, Jakarta Selatan, semalam.

Sohibul
Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mohamad Sohibul Iman. (Antara)

Menurut Sohibul, hasil musyawarah Majelis Syuro PKS tetap berpegang teguh pada hasil Ijtima ulama yang merekomendasi nama Salim Segaf Aljufri atau ustaz Abdul Somad sebagai cawapres Prabowo di Pilpres 2019.

Sohibul menegaskan Salim Segaf yang merupakan Ketua Majelis Syuro PKS tidak akan mundur dari posisi cawapres PKS.

"Karena ini keputusan institusi maka tidak ada tempatnya Salim Segaf mundur karena dia sudah mendapat mandat," tegas dia, sebagaimana dilansir Antara.

Presiden PKS itu menambahkan jika kedua nama yang direkomendasikan Ijtima Ulama terpilih artinya usulan 9 nama cawapres yang pertai mereka ajukan tetap hidup.

Salimassegaf
Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Aljufri (Kiri). Foto: Humas PKS

Hasil musyawarah Majelis Syuro sebelumnya memutuskan sembilan nama kader PKS yang siap maju sebagai capres dan cawapres pada Pilpres 2019, di antaranya Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid, mantan Presiden PKS Anis Matta, Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno, Presiden PKS Sohibul Iman, Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al Jufri, dan mantan Menkominfo Tifatul Sembiring.

"Keputusan Majelis Syuro sebelumnya dan keputusan ijtima ulama itu menjadi pegangan kami. Ini berarti bahwa keputusan sembilan nama (Cawapres PKS) itu tidak mati, dia tetap hidup, tetapi kami juga tidak tahu perkembangan berikutnya," tandas Sohibul. (*)

#Koalisi Prabowo #PKS #Sohibul Iman
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Wisnu Cipto

Jurnalis dan penulis profesional selama dua dekade di industri media, mulai dari koran, televisi, hingga konten digital. Lulusan FISIP UI terlatih merangkai kata-kata terkait isu sosial-budaya-politik-hukum secara akurat dan relevan bagi pembaca, dengan kiblat kode etik jurnalistik dan verifikasi-verifikasi-verifikasi ... Pemegang sertifikasi kompetensi dari Lembaga Pers Dr.Soetomo (LPDS), yang coba terus belajar berkarya dengan 'hati'.
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Penanganan karhutla tidak cukup hanya melalui proses pidana, tetapi juga harus menyasar izin usaha dan kewajiban pemulihan lingkungan.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Indonesia
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Mendesak penegakan hukum dilakukan hingga tuntas dengan menjatuhkan hukuman maksimal kepada pihak yang terbukti bersalah.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Indonesia
Presiden PKS Instruksikan Pejabat Partai Sisihkan Gaji untuk Bantu Korban Karhutla
Almuzzammil Yusuf menginstruksikan pejabat partai menyisihkan gaji untuk korban karhutla, menyiapkan layanan kesehatan darurat, dan mendesak penegakan hukum.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 20 Oktober 2026
Presiden PKS Instruksikan Pejabat Partai Sisihkan Gaji untuk Bantu Korban Karhutla
Berita
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Perkembangan kasus ijazah Gibran terkini mencakup putusan MK, wacana pansus dan hak angket DPR, respons Jokowi, hingga pengaduan ke Bareskrim.
ImanK - Minggu, 11 Oktober 2026
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Indonesia
Kabut Asap Ganggu Malaysia, PKS Desak Prabowo Ambil Langkah Besar di ASEAN
PKS mendesak Presiden Prabowo Subianto memimpin upaya ASEAN mengatasi kabut asap lintas batas akibat karhutla dan memperkuat kerja sama dengan Malaysia.
Frengky Aruan - Sabtu, 10 Oktober 2026
Kabut Asap Ganggu Malaysia, PKS Desak Prabowo Ambil Langkah Besar di ASEAN
Indonesia
PKS Tidak Ingin Buru-Buru Bahas RUU Perampasan Aset, Banyak Persoalan Harus Diperjelas
salah satu persoalan yang perlu diperjelas adalah siapa yang bertanggung jawab terhadap aset setelah dilakukan penyitaan maupun perampasan.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 27 September 2026
PKS Tidak Ingin Buru-Buru Bahas RUU Perampasan Aset, Banyak Persoalan Harus Diperjelas
Indonesia
Gerindra Klaim Partai Koalisi Prabowo Solid, Sepakat Ambang Batas Parlemen 5%
Partai Koalisi Pemerintahan Prabowo Subianto sepakat mengusulkan ambang batas parlemen 5 persen dalam revisi UU Pemilu. Simak poin kesepakatan koalisi di sini!
Wisnu Cipto - Rabu, 16 September 2026
Gerindra Klaim Partai Koalisi Prabowo Solid, Sepakat Ambang Batas Parlemen 5%
Indonesia
Gubernur Baru BI Diminta Kembalikan Fokus Bank Sentral pada Stabilitas Rupiah
Mandat utama BI yakni menjaga kestabilan nilai rupiah dan mengendalikan inflasi.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Juli 2026
Gubernur Baru BI Diminta Kembalikan Fokus Bank Sentral pada Stabilitas Rupiah
Indonesia
Komedian Narji Gabung ke Partainya Jokowi, PKS Ikhlas
Melalui pernyataan resmi, jajaran petinggi PKS menyampaikan terima kasih atas dedikasi dan kontribusi Narji selama bergabung.
Dwi Astarini - Kamis, 09 Juli 2026
Komedian Narji Gabung ke Partainya Jokowi, PKS Ikhlas
Indonesia
Prabowo Masukkan Penyebaran LGBTQ sebagai Ancaman Nonmiliter, PKS Beri Dukungan
PKS mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto yang memasukkan penyebaran LGBTQ sebagai ancaman nonmiliter.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 07 Juli 2026
Prabowo Masukkan Penyebaran LGBTQ sebagai Ancaman Nonmiliter, PKS Beri Dukungan
Bagikan