Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

Presiden Optimis Demokrasi Berjalan Baik dengan UU Pemilu Baru

Noer ArdiansjahNoer Ardiansjah - Jumat, 21 Juli 2017
Presiden Optimis Demokrasi Berjalan Baik dengan UU Pemilu Baru

Presiden Jokowi. (Biro Pers Setpres/Bey Machmudin)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Presiden Joko Widodo menghormati keputusan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum. DPR mengambil keputusan secara aklamasi dalam sidang yang berlangsung hingga Jumat dini hari di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.

"Kita sangat menghormati keputusan DPR yang bersidang hingga lewat tengah malam. Saya ikuti terus," kata Presiden Jokowi ketika diminta tanggapannya di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta, Jumat (21/7).

Pengesahan UU Pemilu membuat pelaksanaan pemilu serentak mendatang memiliki landasan hukum. Oleh karenanya, presiden optimistis sistem demokrasi Indonesia akan terus berjalan dengan baik. Ia sekaligus berharap agar kedepan penyelenggaraan pemilu juga dapat berjalan lancar.

"Pemerintah percaya bahwa sistem demokrasi kita berjalan dengan baik. Kita ingin agar dengan UU Pemilu ini kualitas demokrasi dan penyelenggaraan Pemilu kita bisa lebih baik lagi," katanya.

Menanggapi ada pihak yang tidak setuju, presiden bersikap terbuka. Mekanisme hukum sudah tersedia untuk menguji UU yang baru disahkan itu. Sebagai negara demokratis, di Indonesia sudah ada mekanisme untuk menyelesaikan perbedaan pandangan politik secara damai dan berlandaskan konstitusi.

"Ini negara hukum, negara demokrasi. Jika ada pihak yang tidak puas dengan keputusan DPR, silakan menempuh jalur hukum ke Mahkamah Konstitusi. Memang begitu mekanismenya," kata Presiden. (*)

Sumber: Biro Pers Setpres Presiden

#Presiden Jokowi #RUU Pemilu #DPR RI
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Alasan Nanik S Deyang Mundur dari Kepala BGN Terungkap, Sebut Dasco Paling Tahu
Nanik S Deyang mengungkapkan alasan mengapa dirinya mundur dari Kepala BGN. Ia mengatakan, bahwa Sufmi Dasco Ahmad paling tahu.
Soffi Amira - 43 menit lalu
Alasan Nanik S Deyang Mundur dari Kepala BGN Terungkap, Sebut Dasco Paling Tahu
Indonesia
RUU LLAJ Jadi Usul Inisiatif DPR, PKB Tuntut Sanksi Tegas bagi Pemilik ODOL
Selama ini, beban sanksi hukum kerap kali ditimpakan sepenuhnya kepada pengemudi atau sopir truk di lapangan.
Dwi Astarini - Kamis, 23 Juli 2026
RUU LLAJ Jadi Usul Inisiatif DPR, PKB Tuntut Sanksi Tegas bagi Pemilik ODOL
Indonesia
DPR Kometari Pengunduran Diri Nanik S Deyang, Sebut Harus Jadi Momentum Perbaikan Program MBG
Fokus utama pemerintah bukan sekadar mencari pengganti, melainkan membenahi program MBG.
Dwi Astarini - Rabu, 22 Juli 2026
DPR Kometari Pengunduran Diri Nanik S Deyang, Sebut Harus Jadi Momentum Perbaikan Program MBG
Indonesia
Politik Berbiaya Tinggi Pemicu Kepala Daerah Korupsi
Maraknya kepala daerah tersangkut korupsi tidak terlepas dari tingginya biaya politik serta faktor karakter pribadi pemimpin.
Dwi Astarini - Rabu, 22 Juli 2026
Politik Berbiaya Tinggi  Pemicu Kepala Daerah Korupsi
Indonesia
Menkes Kritik Mekanisme Blokir Anggaran Kemenkeu: jangan Dibilang Dikasi kalau tak Bisa Dipakai
Penyerapan anggaran Kemenkes rendah karena dipengaruhi pemblokiran anggaran senilai Rp 12,3 triliun.
Dwi Astarini - Selasa, 21 Juli 2026
Menkes Kritik Mekanisme Blokir Anggaran Kemenkeu: jangan Dibilang Dikasi kalau tak Bisa Dipakai
Indonesia
DPR Ingatkan Pelibatan TNI-Polri Awasi Wajib Pajak jangan Timbulkan Rasa Takut
Langkah yang ditempuh pemerintah tetap harus mengedepankan pendekatan persuasif, bukan menimbulkan kekhawatiran bagi para wajib pajak. 

Dwi Astarini - Selasa, 21 Juli 2026
DPR Ingatkan Pelibatan TNI-Polri Awasi Wajib Pajak jangan Timbulkan Rasa Takut
Indonesia
DPR Ngaku Mulai Berkeliling Serap Aspirasi RUU Pemilu Saat Masa Reses
Ada empat pilar utama yang mendesak dimasukkan dalam revisi Undang-Undang Pemilu yang saat ini sedang dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 21 Juli 2026
DPR Ngaku Mulai Berkeliling Serap Aspirasi RUU Pemilu Saat Masa Reses
Indonesia
Ahmad Sahroni Sentil Hotman Paris: jangan Bawa-Bawa Nama Presiden Prabowo
Presiden Prabowo sejak awal berkomitmen penuh terhadap pemberantasan korupsi dan tidak seharusnya dikaitkan dengan proses penegakan hukum yang sedang berjalan.
Dwi Astarini - Senin, 20 Juli 2026
Ahmad Sahroni Sentil Hotman Paris: jangan Bawa-Bawa Nama Presiden Prabowo
Indonesia
DPR Minta Pemerintah Maksimalkan Diplomasi Selamatkan 2 WNI yang Disandera di Myanmar
Kementerian Luar Negeri mengungkap dua WNI berinisial AE dan S diduga disandera di Myanmar dengan tuntutan tebusan Rp 200 juta.
Frengky Aruan - Minggu, 19 Juli 2026
DPR Minta Pemerintah Maksimalkan Diplomasi Selamatkan 2 WNI yang Disandera di Myanmar
Indonesia
DPR Bongkar Modus 'Ambil Jatah' BBM Subsidi, Pelaku Layak Dipidana
Modus tersebut dilakukan dengan menjaga setiap transaksi tetap di bawah batas harian 200 liter guna mengecoh deteksi otomatis.
Dwi Astarini - Jumat, 17 Juli 2026
DPR Bongkar Modus 'Ambil Jatah' BBM Subsidi, Pelaku Layak Dipidana
Bagikan