Presiden Optimis Demokrasi Berjalan Baik dengan UU Pemilu Baru


Presiden Jokowi. (Biro Pers Setpres/Bey Machmudin)
MerahPutih.com - Presiden Joko Widodo menghormati keputusan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum. DPR mengambil keputusan secara aklamasi dalam sidang yang berlangsung hingga Jumat dini hari di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.
"Kita sangat menghormati keputusan DPR yang bersidang hingga lewat tengah malam. Saya ikuti terus," kata Presiden Jokowi ketika diminta tanggapannya di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta, Jumat (21/7).
Pengesahan UU Pemilu membuat pelaksanaan pemilu serentak mendatang memiliki landasan hukum. Oleh karenanya, presiden optimistis sistem demokrasi Indonesia akan terus berjalan dengan baik. Ia sekaligus berharap agar kedepan penyelenggaraan pemilu juga dapat berjalan lancar.
"Pemerintah percaya bahwa sistem demokrasi kita berjalan dengan baik. Kita ingin agar dengan UU Pemilu ini kualitas demokrasi dan penyelenggaraan Pemilu kita bisa lebih baik lagi," katanya.
Menanggapi ada pihak yang tidak setuju, presiden bersikap terbuka. Mekanisme hukum sudah tersedia untuk menguji UU yang baru disahkan itu. Sebagai negara demokratis, di Indonesia sudah ada mekanisme untuk menyelesaikan perbedaan pandangan politik secara damai dan berlandaskan konstitusi.
"Ini negara hukum, negara demokrasi. Jika ada pihak yang tidak puas dengan keputusan DPR, silakan menempuh jalur hukum ke Mahkamah Konstitusi. Memang begitu mekanismenya," kata Presiden. (*)
Sumber: Biro Pers Setpres Presiden
Bagikan
Berita Terkait
Berhentikan Rahayu dari Jabatan Anggota DPR, Gerindra Harus Minta ‘Persetujuan’ Puluhan Ribu Warga Jakarta

Banjir Bali Ancam Citra Indonesia, DPR: Pemerintah Harus Hadir Nyata di Lapangan

Legislator Sebut Keadilan Restoratif Belum Sepenuhnya Capai Tujuan Pemidanaan Jika Hanya Sebatas Penghentian Kasus

Sekolah Rakyat Diharap Jadi Solusi Utama Pemerintah untuk Memutus Rantai Kemiskinan dan Mengurangi Angka Putus Sekolah

Pekerja Migran Perlu Regulasi dan Pembekalan Pengetahuan Sebelum Dikirim ke Luar Negeri

Puan Maharani Mendorong Pemerintah untuk Fokus pada Pemulihan Ekonomi Masyarakat Kecil di Bali

Fraksi Partai Gerindra DPR RI Nonaktifkan Rahayu Saraswati Buntut Ucapan Sakiti Banyak Pihak

Drainase Diduga Jadi Penyebab Banjir di Bali, DPR: Jika Dibiarkan Bisa Rugikan Masyarakat

[HOAKS atau FAKTA]: Prabowo Meminta Maaf ke Rakyat Karena Tak Bisa Membubarkan DPR
![[HOAKS atau FAKTA]: Prabowo Meminta Maaf ke Rakyat Karena Tak Bisa Membubarkan DPR](https://img.merahputih.com/media/df/92/f7/df92f72b6654ca72e44ade13c4d171f3_182x135.png)
Tak Dihilangkan, Gaji dan Tunjangan Guru Justru Diperluas dalam Draf RUU Sisdiknas untuk Kualitas Pendidikan
