Noer Ardiansjah
Presiden Joko Widodo terus memantau perkembangan penyelesaian penataan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pelaksanaan reformasi birokrasi.
Dalam rapat terbatas mengenai hal tersebut pada 18 Januari 2017 lalu, Presiden telah menyampaikan bahwa diperlukan sebaran ASN yang lebih merata dan bisa memberikan pelayanan hingga ke pelosok.
Sementara, dalam rapat terbatas pada Selasa (20/6) di Kantor Presiden, Jakarta, Kepala Negara menekankan pemanfaatan teknologi informasi melalui penerapan pemerintah-el (e-government). Karena di era teknologi informasi yang pesat ini, kecepatan merupakan suatu hal yang sangat penting.
"Jangan sampai kita jauh tertinggal dibandingkan dengan negara-negara lain dalam pelayanan publik dan administrasi kepada warga," kata Presiden Jokowi seperti dilansir Biro Pers Setpres di Jakarta, Selasa (20/6).
Melalui penerapan teknologi informasi, Presiden Joko Widodo menginginkan kerja ASN yang akan semakin dimudahkan dan cepat. Baginya, pelayanan publik merupakan ruh dari ASN itu sendiri.
"Saya tidak ingin ASN kita menghabiskan waktu berhari-hari untuk membuat SPJ yang jumlahnya dulunya berlembar-lembar atau menghabiskan waktu berjam-jam untuk memeriksa surat atau berkas-berkas yang menumpuk. Saya kira semua bisa kita disederhanakan melalui penggunaan teknologi informasi yang baik," ucapnya.
