Presiden Jokowi Harus Berani Tuntaskan Kasus Aktivis Hilang di Rezim Soeharto

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Kamis, 17 Januari 2019
Presiden Jokowi Harus Berani Tuntaskan Kasus Aktivis Hilang di Rezim Soeharto

Massa tergabung dalam Gerakan Aktivis Reformis Bela Indonesia (GARBI) menggelar aksi Kamisan bersama Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan (JSKK) didepan Istana Negara (ist)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Massa tergabung dalam Gerakan Aktivis Reformis Bela Indonesia (GARBI) menggelar aksi Kamisan bersama Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan (JSKK) didepan Istana Negara, Kamis (17/1/2019).

Kelompok GARBI menyerukan agar dibentuknya Pengadilan HAM Ad Hoc untuk mengadili Prabowo Subianto terkait dugaan kasus penculikan aktivis yang terjadi menjelang peristiwa reformasi 98.

"Sejarah paling horor penculikan aktivis 20 tahun lalu masih mencatat luka lama yang belum terobati dan membekas inu, keluarga korban aktivis yang diculik pastinya tidak akan lupa. Adili Prabowo di Pengadilan Ham Ad Hoc," tutur Korlap aksi Faris.

Lebih lanjut, Faris mengatakan 20 tahun reformasi yang masih berjalan telah menyisakan pertanyaan yang belum terjawab soal keberadaan belasan aktivis prodemokrasi. Padahal, kata dia, keluarga hanya ingin kejelasan soal nasib para aktivis tersebut.

Wiji Thukul adalah salah satu aktivis yang hingga kini masih belum diketahui keberadaannya. Aktivis yang juga penyair itu hilang di awal 1998, menjelang jatuhnya rezim Orde Baru. Selain Wiji Thukul, aktivis lainnya yang masih hilang adalah Petrus Bima Anugrah, Herman Hendrawan, Suyat, Yani Afri, Sonny, Dedi Hamdun, Noval Al Katiri, Ismail, Ucok Siahaan, Hendra Hambali, Yadin Muhidin, dan Abdun Nasser.

"Presiden Jokowi harus berani menuntaskan kasus aktivis hilang di rezim Soeharto. Jangan biarkan terduga pelanggar HAM ini kembali berkuasa," ujarnya lagi.

"Prabowo karena namanya tersangkut di beberapa dokumen Komnas HAM misal kasus penculikan, penghilangan paksa belum clear karena masih ada sembilan orang yang belum jelas statusnya, jadi bagaimana mungkin jika dia berkuasa bisa menuntaskan kasus Ham," tuturnya lagi.

Faris memastikan keluarga korban pelanggaran HAM berat kecewa dengan Prabowo yang bisa lolos berkompetisi di Pemilu 2019.

"Benar kata mereka jika Pemilu ini terasa hampa. Jika memilih golput, sama saja membiarkan pemimpin era orde baru bangkit kembali," pungkasnya. (*)

#Soeharto
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Rapat Komisi X DPR Ricuh, Koalisi Sipil Tolak Pemutihan Sejarah dan Gelar Pahlawan untuk Soeharto
Koalisi Masyarakat Sipil menggeruduk rapat Komisi X DPR.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 02 Juli 2025
Rapat Komisi X DPR Ricuh, Koalisi Sipil Tolak Pemutihan Sejarah dan Gelar Pahlawan untuk Soeharto
Indonesia
Tolak Usulan Gelar Pahlawan Soeharto, Aktivis 98 Tegaskan Demokrasi Tidak Lahir Gratis
Wacana pemberian gelar pahlwan nasional kepada Soeharto dianggap mencederai perjuangan reformasi 1998
Wisnu Cipto - Sabtu, 24 Mei 2025
Tolak Usulan Gelar Pahlawan Soeharto, Aktivis 98 Tegaskan Demokrasi Tidak Lahir Gratis
Indonesia
Pro-Kontra Usulan Soeharto Jadi Pahlawan Nasional, Wamensos: Masih Dikaji TP2GP
Usulan nama Soeharto menjadi calon Pahlawan Nasional tahun ini menimbulkan pro dan kontra
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 24 Mei 2025
Pro-Kontra Usulan Soeharto Jadi Pahlawan Nasional, Wamensos: Masih Dikaji TP2GP
Indonesia
Pesan Usman Hamid di Perayaan 70 Tahun Konferensi Asia-Afrika, Ingatkan Soal Soekarno dan Soeharto
Selain mengutip Soekarno, Usman juga menyuarakan pentingnya perlindungan hutan tersisa di dunia, yaitu hutan di Papua, Amazon, dan Kongo Afrika.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 27 April 2025
Pesan Usman Hamid di Perayaan 70 Tahun Konferensi Asia-Afrika, Ingatkan Soal Soekarno dan Soeharto
Indonesia
Wacana Gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto, Setara Institute: Tak Memenuhi Syarat!
Wacana soal usulan Soeharto jadi pahlawan nasional, mendapat penolakan dari Setara Institute. Sebab, hal itu dianggap belum memenuhi syarat.
Soffi Amira - Kamis, 24 April 2025
Wacana Gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto, Setara Institute: Tak Memenuhi Syarat!
Indonesia
Polemik Usulan Soeharto Jadi Pahlawan Nasional, Setara Institute Khawatir soal Kebangkitan Orba
Polemik usulan Soeharto jadi pahlawan nasional, kini menuai perhatian. Setara Institute pun mulai khawatir jika akan terjadi kebangkitan Orde Baru.
Soffi Amira - Kamis, 24 April 2025
Polemik Usulan Soeharto Jadi  Pahlawan Nasional, Setara Institute Khawatir soal Kebangkitan Orba
Indonesia
Rencana Jadikan Soeharto Pahlawan Nasional Tuai Polemik, Mensos: Wajar, Manusia Punya Kekurangan dan Kelebihan
Gus Ipul menjelaskan bahwa pemberian gelar pahlawan untuk Soeharto dan Gus Dur adalah bentuk mengingat jasa-jasa baiknya.
Frengky Aruan - Kamis, 24 April 2025
Rencana Jadikan Soeharto Pahlawan Nasional Tuai Polemik, Mensos: Wajar, Manusia Punya Kekurangan dan Kelebihan
Indonesia
Soeharto Diusulkan Jadi Pahlawan Nasional, Titiek: Jasanya Begitu Besar
Soeharto kini diusulkan jadi pahlawan nasional. Sang putri, Titiek Soeharto, merespons soal usulan tersebut.
Soffi Amira - Selasa, 22 April 2025
Soeharto Diusulkan Jadi Pahlawan Nasional, Titiek: Jasanya Begitu Besar
Indonesia
Respon Istana Soal Pengusulan Mantan Presiden Soeharto Dapat Gelar Pahlawan, Semua Punya Jasa
Prasetyo menyebut Istana belum membahas secara khusus usulan tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 22 April 2025
Respon Istana Soal Pengusulan Mantan Presiden Soeharto Dapat Gelar Pahlawan, Semua Punya Jasa
Indonesia
Golkar Hargai Usulan Mantan Presiden Soeharto Raih Gelar Pahlawan Nasional
pihaknya menghargai upaya MPR mengajukan Presiden ke-2 Indonesia Soeharto sebagai calon pahlawan nasional tahun 2025.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 22 April 2025
Golkar Hargai Usulan Mantan Presiden Soeharto Raih Gelar Pahlawan Nasional
Bagikan