Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Surat Prabowo Subianto mengajak masyarakat untuk mendukung pasangan Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) di Pilkada Jakarta 2024 beredar luas di media sosial.
Surat yang beredar di tengah masa tenang Pilkada 2024 itu, di bagian atasnya terdapat empat bintang emas dengan berlatar warna merah. Di bawahnya tertulis 'Jenderal TNI (Purn) H. Prabowo Subianto'.
Direktur Eksekutif PARA Syndicate Ari Nurcahyo mengatakan, Presiden Prabowo Subianto seharusnya tampil sebagai seorang negarawan selama tahapan pelaksanaan Pilkada 2024, sehingga penyelenggaraan demokrasi di Indonesia bisa membaik.
Presiden harus menunjukkan sikap negarawan guna mengondisikan pelaksanaan pilkada yang berjalan tertib dan aman, walaupun Kepala Negara itu juga merupakan seorang ketua umum dari salah satu partai politik di Indonesia.
Baca juga:
Viral, Oknum Camat di Morotai Malut Diduga ‘Serangan Fajar’ Jelang Pilkada 2024
"Ketika pak Prabowo tampil sebagai seorang negarawan, dia (Presiden) akan berdiri netral di atas semua golongan," kata Ari dalam kegiatan diskusi yang diselenggarakan oleh PARA Syndicate, di Jakarta, Selasa (26/11).
Ia membeberkan, kualitas penyelenggaraan pesta demokrasi akan sejalan dengan keberlanjutan dari penerapan sistem demokrasi di Indonesia, sehingga semua itu tergantung dari para pemimpin yang menjalankan pemerintahan.
"Kami berharap Presiden Prabowo Subianto bisa tampil sebagai seorang negarawan yang tidak terikat dalam mesin politik manapun sehingga pilkada berlangsung adil dan memperbaiki kualitas demokrasi Indonesia," ujarnya.
Ari yakin, Prabowo bisa membawa angin segar untuk penyelenggaraan demokrasi, jika mau menampilkan diri sebagai pemimpin yang bijak dan tidak terpengaruh dengan dorongan-dorongan dari pihak manapun.
"Semoga semua keraguan yang dulu ada bisa hilang dan berganti dengan harapan baru untuk pelaksanaan demokrasi 5 atau 10 ke depan," kata Ari.
Ia menambahkan, Presiden harus bisa memutus budaya cawe-cawe politik yang sempat dilakukan oleh oknum pejabat tinggi sebelumnya, yang telah mencampuradukkan kepentingan pribadi atau golongan dengan agenda demokrasi.
