Presiden Berharap Tidak Ada Lagi Proyek Mangkrak karena Perizinan

MerahPutih Nasional - Bersama dengan diresmikannya pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Batang pada Jumat (28/8), Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga menegaskan tidak boleh ada lagi proyek-proyek mangkrak karena masalah perizinan atau pembebasan lahan.

Penegasan Presiden cukup beralasan. Perlu dikatehui, Proyek PLTU di Batang sendiri sempat mangkrak selama empat tahun. Oleh karena itu, Pemerintah menggandeng PT Bhimasena Power Indonesia selaku pihat swasta untuk melanjutkan proyek pembangunan PLTU di Batang.

Agar tidak kecolongan, Presiden juga akan melakukan pemeriksaan berkala ke PLTU di Batang, “Saya akan mendadak mengecek kesini lagi entah sebulan, dua bulan, tiga bulan lagi,” kata Presiden Jokowi saat meresmikan pembangunan PLTUdi Batang, seperti dikutip dari Setkab.

PLTU berkapasitas 2X1000 MW bernilai 4 miliar dollar AS yang terletak di pantai Desa Ujungnegoro, Kandeman, Batang, Jawa Tengah itu nantinya akan mengalirkan listrik untuk Pulau Jawa dan Bali. PLTU proyek yang dipersiapkan dengan pola Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS)  itu, didasarkan pada proses yang terbuka, kompetitif, transparan dan akuntabel.

Presiden juga menegaskan, proyek ini harus jadi contoh untuk pola kerjama pembangunan infrastruktur pemerintah dan swasta di Indonesia, karena dana APBN saja tidak cukup untuk membangun semua infrastruktur yang diperlukan oleh rakyat Indonesia.

Pemerintah, kata Presiden Jokowi, secara lintas sektoral akan bekerja keras melakukan terobosan untuk mengatasi hambatan yang timbul dalam pembangunan pembangkit listrik. Hal ini karena kalau tidak dilakukan, akibatnya Indonesia akan mengalami krisis listrik pada tahun 2019 mendatang.

Baca juga:

Kemenag Bikin Akun Twitter Panduan Haji

Ditanya Soal Situs Revolusi Mental Puan Emoh Komentar

Ada Lowongan Masuk Bintara Polri di Job Fair

Presiden Resmikan Ketentuan Hukum untuk Anak di Bawah 12 Tahun

PLTU Batang, Pembangkit Listrik Termutakhir di Asia Tenggara Diresmikan