Gubernur Pramono dan KPK Bahas Penyelesaian Monorel Jakarta dan Tanah Sumber Waras

MerahPutih.com - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menemui pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (16/10).

Dalam pertemuan tersebut, sejumlah isu strategis dibahas, mulai dari penyelesaian proyek monorel mangkrak hingga pemanfaatan lahan Rumah Sakit Sumber Waras.

Pramono menjelaskan, salah satu agenda utama adalah rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk menuntaskan persoalan proyek monorel terbengkalai di sepanjang Jalan HR Rasuna Said, Kuningan.

“Hal yang dibahas pertama berkaitan dengan keinginan Pemerintah Jakarta untuk segera melakukan pembersihan ataupun penyelesaian persoalan monorel yang ada di sepanjang Jalan Rasuna Said,” ujar Pramono kepada wartawan.

Baca juga:

Gubernur Pramono Sambangi KPK, Bahas Penguatan Upaya Antikorupsi di Jakarta

Menurutnya, Pemprov DKI telah menerima arahan dari KPK serta surat dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta terkait status hukum proyek tersebut. Dengan kepastian hukum itu, Pemprov menyiapkan langkah konkret untuk menata kembali kawasan Rasuna Said.

“Apabila permasalahan hukum sudah selesai dan kami telah mendapatkan surat dari Kajati, maka Pemerintah Jakarta akan merencanakan penyelesaian persoalan monorel ini. Harapannya, tahun 2026 sudah bisa kita mulai dan selesaikan,” jelasnya.

Politisi PDI Perjuangan itu menilai penyelesaian proyek monorel penting dilakukan karena kondisi struktur yang mangkrak menimbulkan kemacetan dan mengganggu estetika kota.

Baca juga:

Cuek pada Pihak yang Merasa Berkontribusi, Pramono Sebut Pembongkaran Tiang Monorel Menunggu Arahan Penegak Hukum

Selain monorel, Pramono juga membahas lahan Rumah Sakit Sumber Waras yang sejak 2014 menjadi perhatian publik. Ia menegaskan, Pemprov DKI akan menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait aset tersebut.

“Kami juga membahas mengenai tanah di Rumah Sakit Sumber Waras yang sudah terbengkalai sejak 2014. Pemerintah Jakarta memenuhi apa yang menjadi temuan BPK untuk ditindaklanjuti,” ujarnya.

Namun, dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang kini meningkat hampir dua kali lipat, Pramono menilai opsi menjual lahan itu tidak lagi realistis.

“Karena NJOP-nya sudah naik tinggi, tidak mungkin tanah Sumber Waras itu dijual. Maka kami memutuskan untuk memanfaatkannya bagi pembangunan rumah sakit agar memberi manfaat luas bagi masyarakat Jakarta,” tambahnya.

Baca juga:

Pramono Klaim Jakarta Lebih Siap Bangun PLTSa Ketimbang Daerah Lain, Setuju Gandeng Danantara

Selain dua isu utama tersebut, pertemuan juga membahas penguatan kerja sama pencegahan korupsi, termasuk pelatihan dan pendampingan hukum bagi aparatur Pemprov DKI.

“Kami ingin bekerja sama dalam tindakan preventif hukum dan pencegahan korupsi di Balai Kota. Kami membuka diri seluas-luasnya untuk kolaborasi,” ujar Pramono.

Di akhir pertemuan, Pramono menyampaikan apresiasi kepada KPK atas dukungan dan kerja sama yang terus terjalin dengan Pemprov DKI.

“Sekali lagi saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada KPK atas apa yang telah dibahas hari ini,” pungkasnya. (Pon)