Kontraktor Kapok Garap Proyek Pemerintah, DPR: Harus Ada Evaluasi Menyeluruh

MerahPutih.com - Anggota Komisi V DPR RI Syafiuddin Asmoro angkat suara terkait fenomena banyaknya kontraktor yang enggan kembali terlibat dalam proyek-proyek infrastruktur pemerintah.

Menurutnya, kondisi ini merupakan sinyal kuat bahwa ada persoalan serius dalam tata kelola proyek yang perlu segera dievaluasi.

“Ini bukan hanya soal keterlambatan pembayaran atau proses birokrasi yang berbelit, tapi sudah menyangkut iklim kerja yang tidak sehat bagi para pelaku jasa konstruksi,” ujar Syafiuddin dalam keterangannya, Rabu (4/6).

Syafiuddin menilai bahwa fenomena 'kapok proyek' ini menunjukkan ketidakseimbangan antara risiko yang ditanggung kontraktor dan jaminan kepastian dari pihak pemerintah.

“Banyak kontraktor kecil dan menengah yang mengeluh soal lambatnya pencairan dana, tingginya biaya operasional yang tidak ter-cover, serta kerumitan administrasi. Kalau dibiarkan, sektor konstruksi nasional bisa lumpuh pelan-pelan,” tegasnya.

Baca juga:

IKN Baru Dapat 6 Investor Lagi, Angka Investasinya Hingga Rp 3,65 Triliun

Legislator asal Jawa Timur XI ini juga mendorong Kementerian PU dan lembaga-lembaga teknis terkait untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengadaan barang dan jasa, termasuk skema pembayaran, sistem penalti, dan ketentuan teknis lapangan yang dinilai memberatkan kontraktor.

“Kita ingin proyek-proyek strategis berjalan lancar, tapi kalau pelaku utamanya sudah ogah-ogahan ikut tender karena trauma, maka pembangunan akan terganggu. Ini harus jadi alarm,” tambahnya.

Syafiuddin menegaskan, Komisi V DPR akan mendorong agenda evaluasi tersebut dalam rapat kerja bersama mitra kementerian dan mendorong langkah konkret agar kontraktor terutama skala kecil dan menengah tidak terus menjadi pihak yang dirugikan.

“Ke depan, perlu ada desain ulang sistem kemitraan antara pemerintah dan kontraktor yang lebih adil, transparan, dan berpihak pada kepentingan pembangunan jangka panjang,” tutup Syafiuddin.

Baca juga:

10 Ladang Minyak Berkapasitas 51 Juta Barel Mangkrak, SKK Migas Bergerak Cari Sponsor

Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengaku mendapat bisikan dari Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Dhony Rahajoe terkait banyaknya pengusaha yang kapok menggarap proyek pemerintah.

Pernyataan itu disampaikan dalam acara Creative infrastructure Financing (CreatIFF) 2025 di Kementerian PU, Jakarta Selatan, Selasa (3/6). Dody pun berharap pengusaha dapat membantu pemerintah dalam melaksanakan pembangunan. (Pon)