Relawan Medis ke Aceh Transit Malaysia, DPR Soroti Mahalnya Harga Tiket Pesawat Domestik

MerahPutih.com - Fenomena mahalnya harga tiket pesawat domestik kembali menjadi sorotan publik. Isu ini mencuat setelah Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan bahwa relawan medis yang ditugaskan ke Aceh terpaksa menempuh rute transit melalui Kuala Lumpur, Malaysia, demi memperoleh biaya perjalanan yang lebih murah.

Menanggapi kondisi tersebut, Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Syaiful Huda, mendesak pemerintah segera melakukan reformasi terhadap struktur biaya tiket pesawat domestik yang dinilainya sudah tidak kompetitif.

“Ini adalah ironi kedaulatan udara kita. Tiket Jakarta–Medan bisa menyentuh Rp8–9 juta saat bencana, sementara Jakarta–Kuala Lumpur hanya Rp1,5 juta. Hal ini dipicu oleh beban pajak ganda, di mana rute domestik dikenakan PPN 11 persen, sementara rute internasional justru nol persen,” ujar Huda, Selasa (13/1).

Huda menilai tingginya harga tiket pesawat di Indonesia bukan semata-mata disebabkan keterbatasan kursi atau permintaan tinggi, melainkan akibat struktur biaya penerbangan yang tidak efisien jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga seperti Malaysia, Thailand, dan Singapura.

Baca juga:

Legislator Gerindra Desak Kemenhub Turunkan Harga Tiket Pesawat, Juga Ingatkan Kepastian Waktu Penerbangan

Menurutnya, terdapat sejumlah faktor utama yang memicu mahalnya tiket pesawat domestik. Selain pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada rute domestik, harga avtur yang tinggi akibat minimnya kompetisi penyedia bahan bakar di bandara turut menjadi beban besar. Di sisi lain, bea masuk suku cadang pesawat yang menyumbang hingga 70 persen dari komponen biaya perawatan juga memperberat operasional maskapai.

“Kami sudah lama mendorong adanya terobosan kebijakan dari pemerintah agar harga tiket pesawat domestik ini bisa bersaing dengan negara lain,” tegasnya.

Untuk menekan harga tiket agar lebih kompetitif di kawasan ASEAN, Huda mendorong pemerintah mengambil langkah-langkah strategis. Di antaranya penghapusan PPN tiket pesawat domestik, relaksasi bea masuk suku cadang pesawat, serta membuka peluang kehadiran multi-provider avtur di bandara-bandara utama.

“Tanpa intervensi kebijakan fiskal dan pembongkaran monopoli avtur, maskapai nasional akan terus terjepit biaya operasional yang tinggi, dan masyarakat yang menjadi korbannya,” tambahnya.

Baca juga:

Gerak Cepat Rehabilitasi Bencana Sumatra, Pemerintah Buka Posko Terpadu di Aceh Fokus Segerakan Pendirian Hunian Layak

Huda menegaskan bahwa penurunan harga tiket pesawat akan memberikan efek berganda (multiplier effect) yang signifikan bagi perekonomian nasional. Ia memperkirakan penurunan tarif sebesar 20 persen dapat meningkatkan pergerakan wisatawan nusantara hingga 35 persen.

Dampak positif tersebut juga diyakini akan meningkatkan efisiensi logistik kargo udara yang berperan penting dalam perdagangan UMKM serta menjaga stabilitas harga pangan di wilayah terpencil.

“Jika tiket murah, lama menginap wisatawan bertambah dan belanja di sektor UMKM meningkat. Sektor perdagangan menjadi lebih efisien karena ongkos kargo udara turun. Yang terpenting, negara memiliki mobilitas tinggi dalam merespons situasi darurat tanpa harus bergantung pada rute luar negeri,” tandasnya. (Pon)