Kritik Proyek IKN Jadi Tempat Rekreasi, Ekonom: Pencitraan yang Tak Penting

Ananda Dimas PrasetyaAnanda Dimas Prasetya - Rabu, 09 April 2025
Kritik Proyek IKN Jadi Tempat Rekreasi, Ekonom: Pencitraan yang Tak Penting

Proyek IKN. (Foto: Dok. Setneg)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ekonom Achmad Nur Hidayat mengkritisi pembukaan akses kunjungan masyarakat ke Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai tempat berlibur.

Menurutnya, membiarkan arus pengunjung ke IKN di tengah progres pembangunan yang masih berlangsung tidak perlu dilakukan.

Ia berujar, euforia sesaat yang tercipta dari keramaian tersebut justru berisiko mengaburkan pandangan publik dari potensi persoalan yang lebih besar, seperti aspek keselamatan, keamanan, dan keberlanjutan proyek itu sendiri.

“Ini sebuah pencitraan yang tidak perlu,” kata Achmad kepada wartawan di Jakarta, Rabu (9/4).

Baca juga:

Masih Berisiko Tinggi, Area Masjid Negara IKN Belum Bisa Dipakai Buat Salat Idul Fitri

Menurut Achmad, kawasan IKN bukanlah tempat rekreasi.

“Menjadikan KIPP sebagai destinasi wisata liburan, meski sementara, jelas merupakan sebuah penyimpangan dari tujuan awal dan fungsi utama kawasan tersebut,” jelas dia.

Achmad juga menilai pembukaan akses IKN untuk masyarakat tidak bisa dijadikan alasan untuk pengawasan publik terhadap pembangunan tersebut.

Menurut dia, pengawasan publik yang sesungguhnya memerlukan akses terhadap informasi hingga mekanisme formal untuk menyampaikan temuan, kritik, dan masukan yang nantinya ditindaklanjuti secara transparan oleh pemerintah.

“Wisata massal di KIPP IKN sama sekali tidak memenuhi kriteria tersebut. Ini lebih menyerupai turisme konstruksi ketimbang partisipasi publik yang substantif,” kata dia.

Apabila Otorita IKN ingin melibatkan publik dalam membangun kepercayaan atas pembangunan ibu kota baru, ujar Achmad, ada cara lain yang lebih bermakna dan konstruktif.

Misalnya, menyelenggarakan sesi dengar pendapat publik secara berkala dengan menghadirkan data progres yang akurat dan terbuka untuk dikritik.

Baca juga:

IHSG Anjlok Bukti Ekonomi Indonesia Rapuh, Ekonom Singgung Proyek IKN dan Makan Bergizi Gratis

Selain itu, bisa dengan mpanel pengawas independen yang terdiri dari akademisi, praktisi, dan perwakilan masyarakat sipil atau membangun platform digital yang mudah diakses publik untuk mempelajari rencana detail, melihat laporan kemajuan secara real-time dan memberikan saran atau masukan yang terdokumentasi.

“Partisipasi semacam inilah yang akan memberikan nilai tambah nyata bagi proyek, bukan sekadar keramaian sesaat yang penuh risiko,” kata Pendiri Narasi Institute ini.

Sebelumnya, Otorita IKN menyampaikan kunjungan IKN melebihi 64 ribu orang sepanjang 27 Maret hingga 5 April 2025. Ada pengunjung dari mancanegara, seperti Brunei, Malaysia, China, Eropa, dan Korea Selatan.

Adapun dalam catatan Otorita IKN, kunjungan periode 27 Maret hingga 5 April 2025 mencapai puncaknya pada Kamis, 3 April, dengan kunjungan 14.104 orang.

Sementara itu, kunjungan pada 1 April mencapai 8.219 orang; 2 April sebanyak 12.958 orang; 4 April sebanyak 10.215 orang; dan 5 April sebanyak 12.307 orang. (Knu)

#IKN Nusantara #Ekonom #Proyek Mangkrak
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Gubernur Pramono dan KPK Bahas Penyelesaian Monorel Jakarta dan Tanah Sumber Waras
Rencana Pemprov DKI Jakarta menuntaskan persoalan proyek monorel terbengkalai jadi salah satu agenda utama kunjungan Pramono ke KPK.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 16 Oktober 2025
Gubernur Pramono dan KPK Bahas Penyelesaian Monorel Jakarta dan Tanah Sumber Waras
Indonesia
Danantara akan Suntik Dana Rp 30 Triliun untuk Garuda Indonesia, Ekonom: Langkah Tak Inovatif, Hanya Bakar Duit
Ekonom menilai langkah Garuda Indonesia tidak menunjukkan inovasi dalam menemukan segmen pasar yang berkelanjutan.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 08 Oktober 2025
Danantara akan Suntik Dana Rp 30 Triliun untuk Garuda Indonesia, Ekonom: Langkah Tak Inovatif, Hanya Bakar Duit
Indonesia
Hunian Pekerja IKN Kebakaran, Pembangunan tak Terganggu
Tak ada korban jiwa dalam kebakaran.
Dwi Astarini - Jumat, 03 Oktober 2025
Hunian Pekerja IKN Kebakaran, Pembangunan tak Terganggu
Indonesia
Titik Api Awal Kebakaran Hunian Pekerja IKN di Salah Satu Kamar Lantai 3
Kebakaran menyebabkan kerusakan signifikan pada seluruh kamar yang terletak di lantai 3 dan 4 Tower 14.
Dwi Astarini - Jumat, 03 Oktober 2025
Titik Api Awal Kebakaran Hunian Pekerja IKN di Salah Satu Kamar Lantai 3
Indonesia
Kebakaran Mes Pekerja IKN, DPR Dorong Audit Investigasi Keamanan Bangunan
Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) wajib bertanggung jawab atas peristiwa kebakaran hunian pekerja konstruksi (HPK) di kawasan Ibu Kota Nusantara.
Wisnu Cipto - Kamis, 02 Oktober 2025
 Kebakaran Mes Pekerja IKN, DPR Dorong Audit Investigasi Keamanan Bangunan
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Wapres Gibran Minta Anggota Ormas Minta Sedekah di Pinggir Jalan untuk Bantu Pembangunan IKN
Sebuah kabar beredar di media sosial bahwa Gibran meminta ormas meminta sedekah demi membantu pemerintah membangun Ibu kota Nusantara (IKN).
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 20 September 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Wapres Gibran Minta Anggota Ormas Minta Sedekah di Pinggir Jalan untuk Bantu Pembangunan IKN
Indonesia
Ucapan Kontroversial Menkeu Purbaya Bikin Gaduh, Ekonom Peringatkan Hal ini
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, baru saja menggantikan Sri Mulyani. Namun, ucapan kontroversialnya memicu kegaduhan. Ekonom pun memperingatkan hal ini.
Soffi Amira - Selasa, 09 September 2025
Ucapan Kontroversial Menkeu Purbaya Bikin Gaduh, Ekonom Peringatkan Hal ini
Indonesia
Ekonom Sebut Indonesia Belum Berada di Situasi Krisis Ekonomi, Ingatkan Risiko Burden Sharing Bisa Sebabkan Hyperinflasi seperti Era Soekarno
Langkah Bank Indonesia (BI)- Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk melakukan burden sharing dengan membeli surat berharga negara (SBN) mendapatkan sorotan tajam
Frengky Aruan - Sabtu, 06 September 2025
Ekonom Sebut Indonesia Belum Berada di Situasi Krisis Ekonomi, Ingatkan Risiko Burden Sharing Bisa Sebabkan Hyperinflasi seperti Era Soekarno
Indonesia
Arif Budimanta Seorang Ekonom, Aktivis Muhammadiyah dan Politikus PDIP Meninggal
Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyampaikan duka cita yang mendalam atas wafatnya Dr. Arif Budimanta, yang saat ini menjabat Ketua Majelis Ekonomi, Bisnis, dan Pariwisata PP Muhammadiyah.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 06 September 2025
Arif Budimanta Seorang Ekonom, Aktivis Muhammadiyah dan Politikus PDIP Meninggal
Indonesia
PSI Minta Gubernur Pramono Bentuk Satgas Khusus untuk Tertibkan Proyek-Proyek Mangkrak
Proyek-proyek mangkrak Pemprov DKI Jakarta harus diselesaikan dalam rangka menjaga kenyamanan masyarakat.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 08 Agustus 2025
PSI Minta Gubernur Pramono Bentuk Satgas Khusus untuk Tertibkan Proyek-Proyek Mangkrak
Bagikan