Presiden Belum Tentukan 4 Nama Pengganti BG

Rendy NugrohoRendy Nugroho - Senin, 09 Februari 2015
Presiden Belum Tentukan 4 Nama Pengganti BG

Komisioner Kompolnas: Adrianus Meliala (Foto: MP/Gomes Roberto)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Nasional - Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) berharap, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan serta Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dapat bekerja sama dengan Presiden dalam menelusuri rekam jejak para kandidat calon Kepala Kepolisian RI.

Komisioner Kompolnas, Adrianus Meliala mengatakan pihaknya berencana akan bertemu Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM yang juga ketua Kompolnas, Tedjo Edi Purdijatno. Rencananya pertemuan tersebut akan digelar di kantor Menkopolhukam pada Senin (9/2) sore ini.

BACA JUGA: BNPB: Bendung Katulampa Siaga III

Intinya, pada pertemuan nanti, pihaknya akan meminta kepada Presiden untuk menghubungi KPK dan PPATK guna menelisik rekam jejak calon potensial berpangkat Komjen dilingkungan polri.

"Dulu kan dengan kami lambat, kalau Presiden yang melakukannya kami harapkan lebih cepat," ujar Adrianus saat ditemui di Gedung Kompolnas, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (9/2).

Dikatakan Adrianus, pelibatan KPK dan PPATK sebaiknya dilakukan untuk mengantisipasi calon Kapolri yang bermasalah dengan hukum. Meski begitu, Adrianus mengatakan, Presiden tak punya waktu banyak untuk memilih calon orang nomor satu dikorps Bhayangkara itu.

BACA JUGA: BNPB: Pintu Air Karet Siaga I

Selain itu, Adrianus juga menambahkan, pihaknya berharap agar Presiden dapat mengecek langsung rekam jejak para kandidat Kapolri.

Lebih jauh Adrianus mengungkapkan, hingga saat ini belum ada permintaan resmi dari Presiden terkait nama-nama calon Kapolri yang diusulkan oleh Kompolnas, pada Jumat (6/2) malam lalu.

Kompolnas sendiri telah menyiapkan empat nama yaitu, Komjen Badrodin Haiti, Komjen Putut Eko Bayuseno, Komjen Budi Waseso, dan Komjen Dwi Prayitno. Nama-nama tersebut disiapkan menyusul calon tunggal kepala Polri, Komjen Budi Gunawan, yang terkait masalah hukum dengan KPK tutupnya. (gms)

#Rekam Jejak #PPATK #Kompolnas
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Bantah Minta Bank Mandiri Blokir Rekening Aktivis Pati, PPATK Ungkap Aparat Lain yang Bisa
PPATK menegaskan bukan mereka aparat yang meminta Bank Mandiri memblokir rekening donasi aktivis Pati, Supriyono.
Wisnu Cipto - Senin, 24 Agustus 2026
Bantah Minta Bank Mandiri Blokir Rekening Aktivis Pati, PPATK Ungkap Aparat Lain yang Bisa
Indonesia
PPATK Dikerahkan Cek Rekening Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc
PPATK dengan KY sudah mengakar, lewat pemberian informasi transaksi keuangan. Total 45 laporan dengan hampir Rp 250 miliar nilai analisis.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 16 Juli 2026
PPATK Dikerahkan Cek Rekening Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc
Indonesia
Pemain Judol Terbanyak di Cengkareng, Duit Haram Berputar di Jakbar Sampai Rp 600 M
PPATK ungkap Cengkareng, Jakarta Barat, jadi wilayah dengan pemain judi online terbanyak di Jabodetabek. Perputaran uang mencapai Rp600,6 miliar
Wisnu Cipto - Jumat, 26 Juni 2026
Pemain Judol Terbanyak di Cengkareng, Duit Haram Berputar di Jakbar Sampai Rp 600 M
Indonesia
PPATK Minta Tambahan Anggaran Rp 516,4 Miliar, Fokus Berantas Judol hingga Pencucian Uang
Kebutuhan anggaran PPATK pada 2027 mencapai Rp 769,8 miliar.
Dwi Astarini - Rabu, 17 Juni 2026
PPATK Minta Tambahan Anggaran Rp 516,4 Miliar, Fokus Berantas Judol hingga Pencucian Uang
Indonesia
Polda Metro Jaya Bongkar 127 Kasus Kejahatan Jalanan, Kompolnas Minta Tetap Humanis
Polda Metro Jaya berhasil membongkar 127 kasus kejahatan jalanan. Hal itu mendapat apresiasi dari Kompolnas.
Soffi Amira - Minggu, 24 Mei 2026
Polda Metro Jaya Bongkar 127 Kasus Kejahatan Jalanan, Kompolnas Minta Tetap Humanis
Indonesia
Kompolnas: Tugas Polisi Itu Jaga Ketertiban, Bukan Bikin Konten!
Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) menilai larangan bagi anggota Polri melakukan live streaming saat bertugas merupakan langkah tepat untuk menjaga profesionalitas dan kredibilitas institusi.
Wisnu Cipto - Selasa, 05 Mei 2026
Kompolnas: Tugas Polisi Itu Jaga Ketertiban, Bukan Bikin Konten!
Indonesia
DPR Endus Kekuatan Besar di Balik Perputaran Uang Rp 992 Triliun Tambang Emas Ilegal
Ini menjadi alarm keras bagi kedaulatan ekonomi dan kelestarian lingkungan hidup Indonesia.
Dwi Astarini - Selasa, 03 Februari 2026
DPR Endus Kekuatan Besar di Balik Perputaran Uang Rp 992 Triliun Tambang Emas Ilegal
Indonesia
DPR Dorong PPATK Perkuat Deteksi Kejahatan Keuangan dan Kebocoran Negara
Komisi III DPR RI mendukung penguatan peran PPATK untuk menjaga integritas sistem keuangan dan meningkatkan deteksi transaksi keuangan mencurigakan.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 03 Februari 2026
DPR Dorong PPATK Perkuat Deteksi Kejahatan Keuangan dan Kebocoran Negara
Indonesia
RDP dengan Komisi III DPR, PPATK Ungkap Terima 43 Juta Laporan dan Analisis Dana Rp 2.085 T
PPATK memaparkan kinerja 2025 di DPR. Sebanyak 43 juta laporan transaksi diterima dengan nilai analisis mencapai Rp 2.085 triliun.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 03 Februari 2026
RDP dengan Komisi III DPR, PPATK Ungkap Terima 43 Juta Laporan dan Analisis Dana Rp 2.085 T
Indonesia
PPATK Endus Perputaran Uang Haram 2025 Tembus Angka Fantastis Rp 2.085 Triliun
Hingga saat ini, PPATK telah mendistribusikan 994 hasil analisis, 17 hasil pemeriksaan, serta 529 informasi kepada penyidik dan kementerian terkait
Angga Yudha Pratama - Selasa, 03 Februari 2026
PPATK Endus Perputaran Uang Haram 2025 Tembus Angka Fantastis Rp 2.085 Triliun
Bagikan