Presiden ASPEK: Aksi Mogok Karyawan PT JLJ Ditunda

Eddy FloEddy Flo - Senin, 26 Oktober 2015
Presiden ASPEK: Aksi Mogok Karyawan PT JLJ Ditunda

Demo massa aksi pegawai JICT dan buruh di depan kantor Kementerian BUMN hingga menuju istana Negara, Jakarta, Selasa (6/10). (Foto: MerahPutih/Rizki Fitrianto)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Megapolitan - Asosiasi Serikat Pekerja (ASPEK) yang membawahi masalah para karyawan PT Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta (JLJ) yang merupakan anak perusahaan PT Jasa Marga, rencananya akan melakukan penundaan aksi penutupan jalan tol lingkar luar pada 28 Oktober 2015 mendatang. Hal tersebut disampaikan oleh Presiden ASPEK, Mirah Sumirat di Mapolda Metro Jaya, Senin (26/10).

Mirah menuturkan, akan melakukan penundaan aksi penutupan jalan tol oleh karyawan PT JLJ yang rencanannya akan di Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh PT JLJ. Namun berdasarkan hasil rembukan dari Kapolda Metro Jaya, Direktur Utama (Dirut) Jasa Marga dan Kementrian Tenaga kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) dengan hasil penambahan masa kontrak bagi 320 karyawan.

"Dari hasil rembukan tadi, maka diputuskan kurang lebih 320 karyawan akan diperpanjang," ujar Presiden ASPEK Mirah Sumirat Di Mapolda Metro Jaya," Senin, (26/10).

Lebih jauh Mirah menyampaikan akan menunda aksi unjuk rasa yang akan menutup jalan tol lingkar luar pada 28/10 mendatang. Namun, tambah Mirah jika sampai sebulan keputusan dari PT Jasa Marga tidak memuaskan para karyawan akan tetap melakukan aksi demo.

"Untuk sekarang, kami gencatan senjata dulu. Namun, jika tidak ada jalan keluar makan kami akan kerahkan massa," tutupnya. 

Diberitakan Merahputih.com sebelumnya, Jajaran Kepala Kepolisian Metro Jaya, Inspektur Jenderal Polisi (Irjen Pol) Tito Karnavian menggelar pertemuan dengan Direktur Utama (Dirut) Jasa Marga Aditya Warman dan Presiden Asosiasi Serikat Pekerja (ASPEK) Mirah Sumirat. Pertemuan tersebut guna membahas masalah aksi demo tanggal 28/10 nanti dan penyelesaian status para karyawan PT Jalantol Lingkar luar Jakarta (JLJ).

Dalam rapat tersebut, kata Tito telah membuahkan hasil dengan menambah masa bakti sebanyak 320 karyawan PT JLJ dan menunda aksi demo sampai sebulan dengan ketentuan pihak Jasa Marga akan mempertimbangkan ulang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang akan diterima karyawan PT JLJ. (Gms)

Baca Juga:

  1. Demo Buruh Ancam Aksi Mogok Nasional Berlanjut
  2. Menteri Hanif Dhakiri Ikut Demo Buruh di Depan Istana Negara
  3. Demo Buruh: Rezim Jokowi-JK Boneka Megawati!
  4. Demo Turunkan Jokowi Padati Gedung DPR
  5. 'Presiden Perdamaian' Hadir Dalam Aksi Demo di DPR
#Pendemo #Asosiasi Serikat Pekerja (ASPEK) #PT Jalantol Lingkar Luar Jakarta (JLJ)
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
Aktivis Delpedro Segera Diadili, Berkas Perkara Dinyatakan Lengkap oleh Jaksa
Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan telah menolak gugatan praperadilan yang diajukan terdakwa kasus ??????demonstrasi yang berujung ricuh pada Agustus 2025, Delpedro Marhaen dan kawan-kawan (dkk).
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 28 Oktober 2025
Aktivis Delpedro Segera Diadili, Berkas Perkara Dinyatakan Lengkap oleh Jaksa
Indonesia
WNI Australia Waspada, KBRI Rilis Imbauan Darurat Terkait Aksi Anti-Imigran 'March for Australia'
Dalam situs resmi "March for Australia", para penolak imigrasi berargumen bahwa persatuan dan nilai-nilai Australia telah terkikis akibat kebijakan dan gerakan yang dianggap memecah belah
Angga Yudha Pratama - Minggu, 19 Oktober 2025
WNI Australia Waspada, KBRI Rilis Imbauan Darurat Terkait Aksi Anti-Imigran 'March for Australia'
Indonesia
1.722 Polisi Tanpa Senjata Kawal Aksi Bela Palestina, Massa Diminta Jaga Barang Biar Enggak Kecopetan
Personel gabungan tersebut berasal dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, dan Polsek jajaran
Angga Yudha Pratama - Minggu, 12 Oktober 2025
1.722 Polisi Tanpa Senjata Kawal Aksi Bela Palestina, Massa Diminta Jaga Barang Biar Enggak Kecopetan
Indonesia
DPR Nilai Unjuk Rasa Anarkis Bukti Kegagalan Intelijen dan Koordinasi TNI-Polri Akibat Ego Sektoral
Lebih jauh, ia menekankan bahwa penyampaian aspirasi adalah hak konstitusional warga negara
Angga Yudha Pratama - Rabu, 08 Oktober 2025
DPR Nilai Unjuk Rasa Anarkis Bukti Kegagalan Intelijen dan Koordinasi TNI-Polri Akibat Ego Sektoral
Indonesia
Puluhan Anak Masih Ditahan Imbas Demo Agustus 2025, KPAI Sebut Ada Indikasi Mobilisasi Anak Secara Masif
KPAI menerima 203 laporan pengaduan melalui Sistem Informasi Sahabat Anak (SIGA) yang memperkuat temuan awal.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 30 September 2025
Puluhan Anak Masih Ditahan Imbas Demo Agustus 2025, KPAI Sebut Ada Indikasi Mobilisasi Anak Secara Masif
Indonesia
Istri Gus Dur dan Berbagai Tokoh Kunjungi Aktivis Ditahan Polisi, Kirimkan Surat Permintaan Pembebasan ke Presiden
Selain permohonan pembebasan, surat itu juga berisi permohonan penangguhan para aktivis yang telah ditahan selama lebih dari 20 hari itu.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 23 September 2025
Istri Gus Dur dan Berbagai Tokoh Kunjungi Aktivis Ditahan Polisi, Kirimkan Surat Permintaan Pembebasan ke Presiden
Indonesia
Misteri Hilangnya Peserta Demo, KemenHAM Tegaskan Jangan Terburu-buru Simpulkan 'Penghilangan Paksa' Sebelum Dua Orang Lainnya Ditemukan
Definisi penghilangan paksa adalah adanya pihak yang memaksa untuk menghilangkan seseorang
Angga Yudha Pratama - Jumat, 19 September 2025
Misteri Hilangnya Peserta Demo, KemenHAM Tegaskan Jangan Terburu-buru Simpulkan 'Penghilangan Paksa' Sebelum Dua Orang Lainnya Ditemukan
Indonesia
583 Demonstran Masih Ditahan, Polri Fokus Cari Aktor Intelektual dan Perusak Fasilitas Umum
Polri dari awal membuka ruang komunikasi kepada Komnas HAM, Komnas Anak, Komnas Perempuan, dan KPAI
Angga Yudha Pratama - Senin, 08 September 2025
583 Demonstran Masih Ditahan, Polri Fokus Cari Aktor Intelektual dan Perusak Fasilitas Umum
Indonesia
Pimpinan DPR Pelan-Pelan Bakal Lobi Kapolri Bebaskan Demonstran yang Ditangkap
Pembebasan ini hanya berlaku untuk mereka yang tidak terbukti melakukan tindakan anarkis.
Angga Yudha Pratama - Rabu, 03 September 2025
Pimpinan DPR Pelan-Pelan Bakal Lobi Kapolri Bebaskan Demonstran yang Ditangkap
Indonesia
Demo Rusuh Disorot PBB, DPR Pastikan Penyelesaian Dugaan Pelanggaran HAM Tanpa Campur Tangan Asing dan Berpegang pada Kedaulatan Hukum Indonesia.
DPR selalu terbuka untuk menyerap aspirasi masyarakat dan memiliki mekanisme sendiri untuk melakukannya
Angga Yudha Pratama - Rabu, 03 September 2025
Demo Rusuh Disorot PBB, DPR Pastikan Penyelesaian Dugaan Pelanggaran HAM Tanpa Campur Tangan Asing dan Berpegang pada Kedaulatan Hukum Indonesia.
Bagikan