DPR Nilai Unjuk Rasa Anarkis Bukti Kegagalan Intelijen dan Koordinasi TNI-Polri Akibat Ego Sektoral

Merahputih.com - Rangkaian unjuk rasa melanda berbagai wilayah Indonesia dari akhir Agustus hingga awal September 2025. Aksi penyampaian aspirasi yang awalnya berlangsung tertib kemudian berubah menjadi anarkistis, ditandai dengan penjarahan dan perusakan fasilitas umum di berbagai lokasi.

Menanggapi eskalasi ini, Anggota Komisi I DPR RI, Elita Budiati, menilai bahwa timbulnya gerakan anarkis merupakan indikasi kegagalan intelijen negara dalam mengantisipasi peningkatan tensi massa. Menurutnya, intelijen memiliki mandat untuk melakukan deteksi dini dan mitigasi terhadap potensi ancaman keamanan nasional.

Baca juga:

Usman Hamid Desak Bentuk TGPF Independen Ungkap Fakta Kerusuhan Agustus

"Tugas intelijen itu kan melakukan deteksi dini dan mitigasi. Ini enggak ada, kalau ada minimal bisa diminimalkan. Ini kan kerusuhan yang hampir tidak bisa ditanggulangi. Artinya saya boleh dong bilang ini ada sedikit kegagalan di intelijen," tegas Elita Budiati, Rabu (8/10).

Elita Budiati juga menyayangkan kurangnya koordinasi yang efektif antara TNI dan Polri dalam menghadapi potensi kerusuhan massal. Ia mendesak kedua institusi tersebut untuk bersinergi dan bekerja sama erat ketika muncul gerakan-gerakan yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.

Lebih jauh, ia menekankan bahwa penyampaian aspirasi adalah hak konstitusional warga negara. Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban negara untuk mengawal agar proses penyampaian aspirasi tetap berjalan secara kondusif dan kontekstual.

Baca juga:

Polda Jatim Amankan 997 Orang dalam Demonstrasi Anarkis, Catat Kerugian hingga Rp 256 Miliar

Ia berharap semua instrumen negara dapat menghilangkan ego sektoral yang diyakininya menjadi kendala utama dalam jalur koordinasi antar institusi saat mengantisipasi potensi aksi anarkis.

"Kita dengar sendiri dari Panglima TNI saat rapat, ada ego sektoral di antara institusi-institusi yang mempunyai bidang intelijen untuk satu suara. Itu harus kita garisbawahi. Tidak boleh ada miskoordinasi seperti itu apalagi ego sektoral karena itu berbahaya," pungkasnya.