Andika Pratama
MerahPutih.com - Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan memutuskan untuk menunda sidang praperadilan yang diajukan Ketua DPR Setya Novanto atas status tersangka yang disematkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus korupsi e-KTP.
Hakim tunggal Kusno membacakan keputusan penundaan sidang dengan nomor perkara 133/Pid.Pra/2017/PN JKT.SEL ini. Praperadilan ini ditunda lantaran tidak hadirnya pihak termohon, yaitu KPK, dalam sidang tersebut.
"Hakim berkesimpulan dan berpendapat sidang ini harus ditunda dan (pihak pemohon dan termohon) akan dipanggil lagi," ujar Kusno dalam ruang sidang di PN Jakarta Selatan, Kamis (30/11).
Menurut hakim Kusno, KPK telah mengirim surat kepada PN Jaksel yang berisi permohonan untuk menunda persidangan lantaran mempersiapkan bukti, berupa surat ataupun surat administrasi lainnya, pada 28 November lalu.
Selain itu, lanjut Kusno, KPK juga beralasan harus melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk sidang praperadilan ini.
"Jadi saya tunda (sidang praperadilan) hari kamis yang akan datang, tanggal 7 Desember," tutup hakim Kusno.
Sebagai informasi, Setnov kini berstatus sebagai tersangka korupsi e-KTP. Mantan Ketua Fraksi Golkar ini telah mendekam di Rumah Tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi sejak Minggu (19/11) malam.
Dalam kasus ini, mantan Bendahara Umum Partai Golkar itu bersama sejumlah pihak diduga menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi. Diduga akibat perbuatannya bersama sejumlah pihak tersebut, negara dirugikan Rp 2,3 triliun, dari nilai paket pengadaan sekitar Rp 5,9 triliun.
Setnov disangkakan melanggar Pasal 2 Ayat 1 Subsider Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP. (Pon)
