Praktik Kotor Pengoplosan Beras Mengancam Ketahanan Pangan, Aparat Diminta Bergerak Cepat
Ilustrasi. Foto: ANTARA/Aprionis.
Merahputih.com - Anggota Komisi IV DPR RI, Endang Setyawati Thohari, mendesak aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan tegas terhadap para pengoplos beras.
Praktik ini diduga melibatkan pengusaha besar yang tindakannya mengganggu distribusi dan ketahanan pangan masyarakat.
Endang Setyawati menegaskan bahwa ulah para pengusaha ini sangat merugikan, mengingat beras adalah kebutuhan pokok.
Baca juga:
Gubernur Pramono Minta Beras Oplosan di Gudang Food Station Ditarik
Kepolisian dan Kejaksaan segera melakukan penanganan terhadap kasus tersebut dengan menangkap pelaku pengoplosan di semua rantai distribusi,” ungkap Endang dalam keterangannya, Senin (4/8).
Menanggapi masalah ini, Presiden Prabowo Subianto juga geram dan telah mengadakan pertemuan dengan Menteri Pertanian, Kapolri, serta Jaksa Agung.
Presiden memberikan arahan untuk menindaklanjuti kasus pengoplosan beras premium dan medium di pasaran. Sejalan dengan langkah tersebut, Pemerintah Kota Bogor melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian telah membentuk satgas pangan untuk mengantisipasi dan menelusuri peredaran beras oplosan.
Baca juga:
Ditetapkan Tersangka Beras Oplosan, Dirut Food Station Mundur
Penanganan yang tegas dan terkoordinasi dari berbagai pihak—pemerintah pusat, aparat penegak hukum, dan pemerintah daerah—sangat penting untuk menjaga kedaulatan pangan nasional dan melindungi masyarakat dari praktik curang.
Sinergi ini diharapkan dapat menciptakan sistem distribusi pangan yang bersih, adil, dan aman bagi seluruh rakyat Indonesia.
Bagikan
Angga Yudha Pratama
Berita Terkait
Penyandang Disabilitas Wicara Dirundung, DPR Sebut Masih Rendahnya Pemahaman dan Empati
Nilai TKA Matematika dan Bahasa Inggris Rendah, DPR Minta Evaluasi Total
Program dan Kawasan Transmigrasi Harus Jadi Penggerak Ekonomi Daerah
Minta Program MBG Disetop Selama Libur Sekolah, Fokus ke Ibu Hamil Saja
Dukung Langkah KBRI Laporkan Bonnie Blue, DPR: Melecehkan Simbol Negara Khususnya Merah Putih Tidak Bisa Ditoleransi
Tragedi Berdarah Tol Krapyak: 16 Nyawa Melayang, DPR Semprot Kemenhub Agar Bus 'Zombie' Tak Gentayangan Saat Nataru
Politikus Sebut Harga Pangan di Aceh Naik 100 Persen, Daya Beli Warga Juga Melemah
Sesalkan OTT Jaksa, Komisi III DPR Minta Akar Masalah Penegakan Hukum Diusut
DPR Desak Pengumuman UMP 2026 Transparan Agar Tak Ada Dusta
Negara Diminta 'Jemput Bola' Urus Sertifikat Korban Bencana Sumatera, Jangan Tunggu Rakyat Mengemis