Prajurit TNI Kembali Gugur di Lebanon, DPR RI Tolak Program UNIFIL Dihentikan

Frengky AruanFrengky Aruan - Minggu, 26 April 2026
Prajurit TNI Kembali Gugur di Lebanon, DPR RI Tolak Program UNIFIL Dihentikan

Pasukan Perdamaian TNI yang bertugas di Lebanon / dok Puspen TNI

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini menyoroti insiden gugurnya prajurit TNI Praka Rico Pramudia. Rico menambah daftar prajurit TNI yang tewas di Lebanon dalam misi perdamaian dunia.

Dia mengingatkan pemerintah untuk tidak bersikap reaktif menarik seluruh pasukan dari misi United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) usai gugurnya prajurit akibat serangan keji Israel.

Menurut dia, kehadiran prajurit di UNIFIL merupakan instrumen penting diplomasi pertahanan Indonesia.

Pengiriman pasukan bahkan sebagai amanat konstitusi yang memerintahkan Indonesia terlibat dalam misi perdamaian dunia.

"Karena kehadiran kita di sana merupakan instrumen penting diplomasi pertahanan, legitimasi global, sekaligus implementasi amanat konstitusi," kata Amelia dalam keterangannya, Jakarta, Minggu (26/4).

Baca juga:

Gugurnya Praka Rico di Lebanon, DPR Desak PBB Evaluasi UNIFIL

Legislator dari Fraksi Partai NasDem ini menekankan keselamatan prajurit dalam wilayah konflik memang tidak bisa dinegosiasi. Karena itu, kata dia, pemerintah harus melakulan evaluasi menyeluruh dengan tiga fokus utama.

Pertama, peningkatan penguatan perlindungan terhadap prajurit dengan berbasis ancaman aktual.

Artinya, perlindungan prajurit harus disesuaikan dengan eskalasi konflik, termasuk penguatan perlindungan kendaraan, sistem deteksi dini, dan dukungan intelijen real-time.

Kedua, renegosiasi operasional dalam kerangka PBB. Menurutnya, Indonesia harus mendorong penyesuaian rules of engagement dan mandat taktis agar prajurit tidak berada dalam posisi pasif di tengah ancaman yang semakin asimetris.

"Ketiga, audit menyeluruh terhadap kesiapan misi mulai dari pre-deployment training, interoperabilitas dengan pasukan multinasional, hingga sistem komando dan kendali di lapangan," kata dia.

Wakil Rakyat asal Dapil Jawa Tengah (Jateng) VII ini berharap ke depan setiap penugasan harus berbasis prinsip, menyelesaikan misi tanpa harus mengorbankan keselamatan pasukan.

Bagi dia, Indonesia tetap berkomitmen pada perdamaian dunia. Namun, Amelia meminta negara wajib memastikan bahwa setiap prajurit yang dikirim bukan hanya membawa mandat, melainkan juga dilindungi oleh sistem keamanan terbaik yang bisa disediakan negara.

"Jadi, bukan mundur dari medan tugas, tetapi memastikan negara hadir penuh dalam melindungi setiap prajuritnya," tegas Amelia. (Knu)

#UNIFIL #Lebanon #DPR RI
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Penetapan Harga Acuan Baru, DPR Minta Peternak Berani Laporkan Mafia Telur
Kebijakan ini menjadi krusial setelah para peternak mengeluhkan anjloknya harga telur hingga menyentuh Rp 24.000 per kilogram.
Dwi Astarini - Jumat, 12 Juni 2026
Penetapan Harga Acuan Baru, DPR Minta Peternak Berani Laporkan Mafia Telur
Indonesia
Harga Pertamax Naik 32 Persen, DPR Minta ESDM Transparan soal Dasar Perhitungannya
Anggota Komisi XII DPR RI mendesak Kementerian ESDM dan Pertamina menjelaskan secara transparan dasar kenaikan harga Pertamax yang disebut mencapai 32 persen.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 12 Juni 2026
Harga Pertamax Naik 32 Persen, DPR Minta ESDM Transparan soal Dasar Perhitungannya
Indonesia
BPJS Kesehatan Defisit Rp 2 Triliun Tiap Bulan, DPR Minta Evaluasi Total
Persoalan defisit tidak boleh dipandang sebagai masalah rutin yang cukup diatasi melalui suntikan dana jangka pendek. 

Dwi Astarini - Jumat, 12 Juni 2026
BPJS Kesehatan Defisit Rp 2 Triliun Tiap Bulan, DPR Minta Evaluasi Total
Indonesia
Pertamina-Kementerian ESDM Bakal Dimintai Keterangan Soal Lonjakan Harga Pertamax
Kelompok masyarakat pengguna produk PSO merupakan prioritas utama perlindungan ekonomi dari hantaman inflasi global
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 Juni 2026
Pertamina-Kementerian ESDM Bakal Dimintai Keterangan Soal Lonjakan Harga Pertamax
Indonesia
DPR Endus Kejanggalan Dana Kementerian HAM, Tantang Transparansi Penggunaan Uang Rakyat
Kementerian HAM sejatinya mengajukan kebutuhan total sebesar Rp3,982 triliun, namun otoritas fiskal hanya menyetujui pagu indikatif sebesar Rp728,1 miliar
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 Juni 2026
DPR Endus Kejanggalan Dana Kementerian HAM, Tantang Transparansi Penggunaan Uang Rakyat
Indonesia
DPR Janji UU Kepolisian Terbaru Bikin Wajah Polri Bebas Citra Negatif
Aturan terkini turut merombak total struktur Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas)
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 Juni 2026
DPR Janji UU Kepolisian Terbaru Bikin Wajah Polri Bebas Citra Negatif
Indonesia
BPJS Kesehatan Jebol Rp 2 Triliun Sebulan, DPR Bongkar Carut Marut Data PBI Kemensos
Akurasi data peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) menjadi persoalan utama
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 Juni 2026
BPJS Kesehatan Jebol Rp 2 Triliun Sebulan, DPR Bongkar Carut Marut Data PBI Kemensos
Indonesia
Kenaikan Harga Pertamax Berpotensi Picu Migrasi ke Pertalite, DPR Minta Antisipasi
Kenaikan harga Pertamax bisa memicu masyarakat pindah ke Pertalite. DPR pun meminta pemerintah menyiapkan skenario darurat.
Soffi Amira - Kamis, 11 Juni 2026
Kenaikan Harga Pertamax Berpotensi Picu Migrasi ke Pertalite, DPR Minta Antisipasi
Indonesia
Pertamax Tembus Rp 16.250 per Liter, DPR Bakal Panggil Kementerian ESDM dan Pertamina
Komisi XII DPR segera memanggil Kementerian ESDM dan Pertamina, terkait kenaikan harga Pertamax. Sebab, BBM tersebut kini menembus Rp 16.250 per liter.
Soffi Amira - Kamis, 11 Juni 2026
Pertamax Tembus Rp 16.250 per Liter, DPR Bakal Panggil Kementerian ESDM dan Pertamina
Indonesia
El Nino Bakal Menggila Hingga Paruh Kedua 2026, Pemerintah Diminta Antisipasi Ancaman Kekeringan
Daniel Johan juga mengingatkan potensi serangan hama kuat saat kondisi lahan kering berlebihan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 Juni 2026
El Nino Bakal Menggila Hingga Paruh Kedua 2026, Pemerintah Diminta Antisipasi Ancaman Kekeringan
Bagikan