MerahPutih.com - Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini menyoroti insiden gugurnya prajurit TNI Praka Rico Pramudia. Rico menambah daftar prajurit TNI yang tewas di Lebanon dalam misi perdamaian dunia.
Dia mengingatkan pemerintah untuk tidak bersikap reaktif menarik seluruh pasukan dari misi United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) usai gugurnya prajurit akibat serangan keji Israel.
Menurut dia, kehadiran prajurit di UNIFIL merupakan instrumen penting diplomasi pertahanan Indonesia.
Pengiriman pasukan bahkan sebagai amanat konstitusi yang memerintahkan Indonesia terlibat dalam misi perdamaian dunia.
"Karena kehadiran kita di sana merupakan instrumen penting diplomasi pertahanan, legitimasi global, sekaligus implementasi amanat konstitusi," kata Amelia dalam keterangannya, Jakarta, Minggu (26/4).
Baca juga:
Gugurnya Praka Rico di Lebanon, DPR Desak PBB Evaluasi UNIFIL
Legislator dari Fraksi Partai NasDem ini menekankan keselamatan prajurit dalam wilayah konflik memang tidak bisa dinegosiasi. Karena itu, kata dia, pemerintah harus melakulan evaluasi menyeluruh dengan tiga fokus utama.
Pertama, peningkatan penguatan perlindungan terhadap prajurit dengan berbasis ancaman aktual.
Artinya, perlindungan prajurit harus disesuaikan dengan eskalasi konflik, termasuk penguatan perlindungan kendaraan, sistem deteksi dini, dan dukungan intelijen real-time.
Kedua, renegosiasi operasional dalam kerangka PBB. Menurutnya, Indonesia harus mendorong penyesuaian rules of engagement dan mandat taktis agar prajurit tidak berada dalam posisi pasif di tengah ancaman yang semakin asimetris.
"Ketiga, audit menyeluruh terhadap kesiapan misi mulai dari pre-deployment training, interoperabilitas dengan pasukan multinasional, hingga sistem komando dan kendali di lapangan," kata dia.
Wakil Rakyat asal Dapil Jawa Tengah (Jateng) VII ini berharap ke depan setiap penugasan harus berbasis prinsip, menyelesaikan misi tanpa harus mengorbankan keselamatan pasukan.
Bagi dia, Indonesia tetap berkomitmen pada perdamaian dunia. Namun, Amelia meminta negara wajib memastikan bahwa setiap prajurit yang dikirim bukan hanya membawa mandat, melainkan juga dilindungi oleh sistem keamanan terbaik yang bisa disediakan negara.
"Jadi, bukan mundur dari medan tugas, tetapi memastikan negara hadir penuh dalam melindungi setiap prajuritnya," tegas Amelia. (Knu)