Prajurit TNI Kembali Gugur di Lebanon, DPR RI Tolak Program UNIFIL Dihentikan

Frengky AruanFrengky Aruan - Minggu, 26 April 2026
Prajurit TNI Kembali Gugur di Lebanon, DPR RI Tolak Program UNIFIL Dihentikan

Pasukan Perdamaian TNI yang bertugas di Lebanon / dok Puspen TNI

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini menyoroti insiden gugurnya prajurit TNI Praka Rico Pramudia. Rico menambah daftar prajurit TNI yang tewas di Lebanon dalam misi perdamaian dunia.

Dia mengingatkan pemerintah untuk tidak bersikap reaktif menarik seluruh pasukan dari misi United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) usai gugurnya prajurit akibat serangan keji Israel.

Menurut dia, kehadiran prajurit di UNIFIL merupakan instrumen penting diplomasi pertahanan Indonesia.

Pengiriman pasukan bahkan sebagai amanat konstitusi yang memerintahkan Indonesia terlibat dalam misi perdamaian dunia.

"Karena kehadiran kita di sana merupakan instrumen penting diplomasi pertahanan, legitimasi global, sekaligus implementasi amanat konstitusi," kata Amelia dalam keterangannya, Jakarta, Minggu (26/4).

Baca juga:

Gugurnya Praka Rico di Lebanon, DPR Desak PBB Evaluasi UNIFIL

Legislator dari Fraksi Partai NasDem ini menekankan keselamatan prajurit dalam wilayah konflik memang tidak bisa dinegosiasi. Karena itu, kata dia, pemerintah harus melakulan evaluasi menyeluruh dengan tiga fokus utama.

Pertama, peningkatan penguatan perlindungan terhadap prajurit dengan berbasis ancaman aktual.

Artinya, perlindungan prajurit harus disesuaikan dengan eskalasi konflik, termasuk penguatan perlindungan kendaraan, sistem deteksi dini, dan dukungan intelijen real-time.

Kedua, renegosiasi operasional dalam kerangka PBB. Menurutnya, Indonesia harus mendorong penyesuaian rules of engagement dan mandat taktis agar prajurit tidak berada dalam posisi pasif di tengah ancaman yang semakin asimetris.

"Ketiga, audit menyeluruh terhadap kesiapan misi mulai dari pre-deployment training, interoperabilitas dengan pasukan multinasional, hingga sistem komando dan kendali di lapangan," kata dia.

Wakil Rakyat asal Dapil Jawa Tengah (Jateng) VII ini berharap ke depan setiap penugasan harus berbasis prinsip, menyelesaikan misi tanpa harus mengorbankan keselamatan pasukan.

Bagi dia, Indonesia tetap berkomitmen pada perdamaian dunia. Namun, Amelia meminta negara wajib memastikan bahwa setiap prajurit yang dikirim bukan hanya membawa mandat, melainkan juga dilindungi oleh sistem keamanan terbaik yang bisa disediakan negara.

"Jadi, bukan mundur dari medan tugas, tetapi memastikan negara hadir penuh dalam melindungi setiap prajuritnya," tegas Amelia. (Knu)

#UNIFIL #Lebanon #DPR RI
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Berita
Gibran Dikabarkan Serahkan Surat Pengunduran Diri ke MPR Besok
Kabar Gibran akan menyerahkan surat pengunduran diri ke MPR beredar jelang rapat paripurna DPR. Sidang pembahasan usulan HMP dijadwalkan pukul 14.00 WIB.
ImanK - Rabu, 11 November 2026
Gibran Dikabarkan Serahkan Surat Pengunduran Diri ke MPR Besok
Indonesia
DPR Jadwalkan Pembahasan Usulan HMP Pemakzulan Gibran di Rapat Paripurna
Wakil Ketua DPR Saan Mustopa menyebut usulan HMP dari 120 anggota DPR terkait pemakzulan Gibran akan dibawa ke rapat paripurna pada 12 November 2026.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
DPR Jadwalkan Pembahasan Usulan HMP Pemakzulan Gibran di Rapat Paripurna
Indonesia
Pimpinan DPR Terima Usulan HMP terhadap Gibran, 120 Anggota dari 8 Fraksi Teken Dukungan
Pimpinan DPR menerima usulan Hak Menyatakan Pendapat terhadap Gibran dari 120 anggota delapan fraksi. Saan Mustopa ungkap rincian dukungannya.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
Pimpinan DPR Terima Usulan HMP terhadap Gibran, 120 Anggota dari 8 Fraksi Teken Dukungan
Indonesia
Ahmad Heryawan Tegaskan Pemakzulan Gibran Harus Lewati Proses Konstitusional, DPR Tak Bisa Langsung Bertindak
Ahmad Heryawan menegaskan pemakzulan Gibran harus melalui DPR, MK, hingga MPR. BAM DPR juga akan menampung dan mendalami aspirasi masyarakat.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
Ahmad Heryawan Tegaskan Pemakzulan Gibran Harus Lewati Proses Konstitusional, DPR Tak Bisa Langsung Bertindak
Indonesia
Dukungan Anggota Parlemen Terus Bertambah, DPR Siapkan Pengajuan HMP terkait Polemik Ijazah Gibran
Mardani Ali Sera menyebut dukungan anggota DPR untuk Hak Menyatakan Pendapat terkait polemik ijazah Gibran terus bertambah. Surat dijadwalkan diserahkan hari ini.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
Dukungan Anggota Parlemen Terus Bertambah, DPR Siapkan Pengajuan HMP terkait Polemik Ijazah Gibran
Indonesia
Puluhan Anggota DPR Bergerak soal Gibran, Hak Menyatakan Pendapat Mulai Bergulir
Mardani Ali Sera menyebut sekitar 50 anggota DPR telah menandatangani usulan Hak Menyatakan Pendapat terkait Gibran. Surat disebut sudah diserahkan ke pimpinan DPR.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 10 November 2026
Puluhan Anggota DPR Bergerak soal Gibran, Hak Menyatakan Pendapat Mulai Bergulir
Indonesia
Hak Menyatakan Pendapat Ijazah Gibran Menguat, Ketua DPR Puan Maharani Buka Suara
Penasaran soal kelanjutan isu ijazah Wapres Gibran? Cek perkembangan usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) DPR, sikap Puan Maharani, serta pandangan PDIP dan PKB di sini!
Angga Yudha Pratama - Selasa, 10 November 2026
Hak Menyatakan Pendapat Ijazah Gibran Menguat, Ketua DPR Puan Maharani Buka Suara
Indonesia
DPR Buka Suara soal Desakan Pemakzulan Gibran, Masih Tunggu Putusan MA
Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan sikap DPR terkait desakan pemakzulan Gibran. DPR masih menunggu masa sidang dan salinan lengkap putusan MA.
Soffi Amira - Senin, 09 November 2026
DPR Buka Suara soal Desakan Pemakzulan Gibran, Masih Tunggu Putusan MA
Berita
DPR Turun Tangan, Kasus Dugaan Penyadapan Prabowo Bakal Dibahas Bersama Kapolri
Kasus penyadapan Prabowo berkembang. Polri mengajukan enam saksi untuk dilindungi LPSK. Empat pejabat Polri jadi tersangka, DPR panggil Kapolri.
ImanK - Minggu, 08 November 2026
DPR Turun Tangan, Kasus Dugaan Penyadapan Prabowo Bakal Dibahas Bersama Kapolri
Indonesia
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Penanganan karhutla tidak cukup hanya melalui proses pidana, tetapi juga harus menyasar izin usaha dan kewajiban pemulihan lingkungan.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Bagikan