Wisnu Cipto
MerahPutih.com - Komandan Satuan (Dansat) Brimob Polda Sumsel Kombes Susnadi mengatakan tak ada keterlibatan personel TNI Pratu Handika Novaldo dalam perusakan maupun pembakaran saat terjadi kerusuhan di kantor DPRD dan Ditlantas setempat pada Minggu dini hari.
Awalnya, anggota TNI dari Batalyon Kavaleri itu sempat diamankan polisi di sekitar SPBU Jalan Demang Lebar Daun, Kota Palembang, karena diduga terlibat dalam aksi kerusuhan.
"Setelah kami periksa di lapangan bahwa pelaku memang tidak ada indikasi terlibat dengan peristiwa pembakaran ataupun kerusakan di gedung DPRD tersebut," kata Kombes Susnadi, kepada media, dikutip Senin (1/9).
Baca juga:
Polres Bogor Bantah Pengakuan Anak Anggota TNI Provokasi Serangan ke Markas Brimob Cikeas
Kombes Susnadi membenarkan terkait beredarnya video yang menampilkan dirinya saat mengamankan Pratu Handika Novaldo saat terjadi aksi unjuk rasa di Palembang pada Minggu (31/8) dinihari.
Pratu Handika Novaldo Sedang Liburan
Namun, dia menegaskan kejadian ini murni kesalahpahaman. Menurut dia, Pratu Handika Novaldo ternyata sedang dalam masa libur dari kegiatan latihan kader pencak silat militer saat diamankan.
“Kami mohon maaf atas kejadian ini. Tidak ada indikasi keterlibatan Pratu Handika dalam perusakan maupun pembakaran,” tandas perwira polisi berpangkat melati tiga itu dikutip Antara.
Sebelumnya beredar sebuah video berdurasi 19 detik viral di media sosial. Rekaman itu memperlihatkan Kombes Pol Susnadi bersama anggota Brimob mengamankan seorang pemuda berbaju hitam yang kemudian diketahui merupakan anggota TNI.
Baca juga:
Kapolda DIY Bersedia Usut Kematian Mahasiswa Amikom Saat Demo Jika Diminta Keluarga Korban
Pemuda yang akhirnya diketahui merupakan Pratu Handika Novaldo itu sempat menunjukkan kartu tanda anggota (KTA) militer saat diamankan jajaran pasukan Brimob. (*)
Dalam negara demokrasi, menyampaikan pendapat di muka umum merupakan hak konstitusional setiap warga negara. Namun, pelaksanaannya harus dilakukan secara damai, bertanggung jawab, serta menghormati hak orang lain tanpa merusak fasilitas publik maupun mengganggu ketertiban umum.
