Prabowo Tegaskan Melompat ke Kanan atau Kiri Dalam Politik Itu Biasa

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Minggu, 10 September 2023
Prabowo Tegaskan Melompat ke Kanan atau Kiri Dalam Politik Itu Biasa

Prabowo Subianto. (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menghadiri acara Konsolidasi Partai Bulan Bintang (PBB) di Padang, Sumatera Barat (Sumbar) pada Sabtu (9/9),

Ia masih belum menyebutkan siapa sosok yang akan menjadi bakal calon wakil presiden (cawapres) pendampingnya dalam pemilihan presiden dan wakil presiden 2024.

Baca Juga:

Ganjar dan Prabowo Harus Segera Umumkan Cawapres Masing-Masing

"Masih berproses," kata Prabowo singkat ketika ditanyai wartawan usai

Dalam acara tersebut, Prabowo sempat menyinggung soal makna dari sebuah dukungan dalam politik karena menurutnya seseorang bisa saja melompat ke kanan atau kiri.

"Melompat ke kanan atau kiri itu biasa dalam politik, namun perlu diingat rakyat bisa melihat, mendengar, serta menilai apa yang kita kerjakan. Bagi saya politik adalah sebuah kehendak untuk memperbaiki kehidupan rakyat," katanya.

Prabowo juga mengutarakan cita-cita, langkah-langkah strategis, serta misi yang ia bawa maju sebagai calon presiden. Beberapa peta potensi sumber daya alam (SDA) serta wacana hilirisasi juga turut ia paparkan di hadapan kader PBB.

Sementara itu, Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra mengatakan Prabowo Subianto adalah sosok yang pantas didukung sebagai calon presiden pada Pemilu 2024 untuk membawa Indonesia menjadi negara yang tangguh serta melompat jauh ke depan.

"Seorang pemimpin harus tahu persoalan-persoalan fundamental bangsa, ketika seseorang maju sebagai calon presiden harus ditanya apa yang bisa dilakukan, dan kami menilai Prabowo bisa menjawab itu demi memajukan bangsa," ujarnya.

PBB mengharapkan sekaligus menyodorkan nama Yusril Ihza Mahendra dipilih oleh Prabowo sebagai pendampingnya nanti. Sekalipun Yusril menyerahkan keputusan itu sepenuhnya kepada bakal capres dari Partai Gerindra itu.

Di hadapan seribuan kader serta simpatisan PBB, Yusril menegaskan PBB telah menyatakan dukungan terhadap Menteri Pertahanan itu.

Dia mengajak agar bersatu padu untuk mendukung serta para kader diminta tidak berpendapat lain agar partai tidak terpecah, dan agar bersatu padu untuk mendukung serta memenangkan Prabowo Subianto pada Pilpres 2024.

"PBB akan konsisten mendukung, tidak akan berkelit kemana-mana. Kami akan menjadi koalisi yang setia dan dapat dipercaya," katanya.

Dia menjelaskan, PBB merupakan partai Islam modernis yang pikirannya lurus dan to the point, setiap keputusan diambil berdasarkan musyawarah serta perundingan, lalu keputusan itu dipegang dengan teguh. (*)

Baca Juga:

Prabowo Bisa Tiru Langkah Jokowi soal Penentuan Cawapres

#Pemilu #Pemilu 2024 #Pilpres 2024
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Alwan Ridha Ramdani

Alwan Ridha Ramdanu adalah Jurnalis kelahiran di Bandung, Jawa Barat. Sudah 20 tahun menjadi jurnalis dengan mayoritas fokus pada liputan atau menulis terkait ekonomi makro. Selain jurnalis, Alwan juga adalah pendamping petani sawit swadaya dan juga berpengalaman dalam communication dan community terkait isu keberlanjutan dan lingkungan hidup.
Show More

Berita Terkait

Indonesia
Legislator Golkar Komentari Usul Dapil Nasional: Menarik, tapi jangan Bikin Bingung
Sistem tersebut menarik karena partai politik memiliki peran dalam menentukan calon yang memperoleh mandat rakyat.
Dwi Astarini - Rabu, 23 September 2026
Legislator Golkar Komentari Usul Dapil Nasional: Menarik, tapi jangan Bikin Bingung
Indonesia
Punya 2 Juta Suara Terbuang, Demokrat Usul Dapil Nasional
Pembahasan mengenai mekanisme tersebut, masih terus dilakukan id antara partai politik sebagai bagian dari penyusunan revisi Undang-Undang Pemilu.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 23 September 2026
Punya 2 Juta Suara Terbuang, Demokrat Usul Dapil Nasional
Indonesia
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Penaikan PT diperlukan untuk mendorong efektivitas kerja parlemen.
Dwi Astarini - Minggu, 20 September 2026
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Indonesia
Demokrat Usul Dapil Nasional di Tengah Wacana Parliamentary Threshold 7 Persen
Demokrat lebih menyoroti potensi banyaknya suara rakyat yang hangus akibat penerapan PT.
Dwi Astarini - Minggu, 20 September 2026
Demokrat Usul Dapil Nasional di Tengah Wacana Parliamentary Threshold 7 Persen
Indonesia
Ketum Partai Disebut Sepakat Ambang Batas Parlemen 4 Sampai 5 Persen.
Komisi II DPR juga tetap memperhatikan sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pemilu hingga masukan-masukan dari akademisi dan masyarakat sipil.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 15 September 2026
Ketum Partai Disebut Sepakat Ambang Batas Parlemen 4 Sampai 5 Persen.
Dunia
Partai Kanan Ekstrem Alternatif Jerman Menang Besar di Negara Bagian, Bersiap Tarung di Pemilu Federal
Seusai menang besar dalam pemilu di negara bagian Sachsen-Anhalt, Jerman bagian timur, partai kanan ekstrem Alternatif untuk Jerman (Alternative Fur Deutschland/AfD) kini mengincar kemenangan dalam pemilu federal.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 08 September 2026
Partai Kanan Ekstrem Alternatif Jerman Menang Besar di Negara Bagian, Bersiap Tarung di Pemilu Federal
Indonesia
Kaesang Pangarep Resmi Masuk 'Kandang Banteng' Pada Pemilu 2029, Siap Bersaing dengan Puan Maharani
Bahkan kawasan kerap mendapatkan julukan sebagai daerah pemilihan terketat mengingat keberadaan sejumlah figur politisi berbobot tinggi
Angga Yudha Pratama - Senin, 27 Juli 2026
Kaesang Pangarep Resmi Masuk 'Kandang Banteng' Pada Pemilu 2029, Siap Bersaing dengan Puan Maharani
Indonesia
DPR Ngaku Mulai Berkeliling Serap Aspirasi RUU Pemilu Saat Masa Reses
Ada empat pilar utama yang mendesak dimasukkan dalam revisi Undang-Undang Pemilu yang saat ini sedang dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 21 Juli 2026
DPR Ngaku Mulai Berkeliling Serap Aspirasi RUU Pemilu Saat Masa Reses
Indonesia
DPR Dinilai Kurang Greget Bahas Revisi UU Pemilu, Idealnya Rampung di Tahun Ini
Secara ideal, RUU Pemilu seharusnya bisa dituntaskan pada tahun 2026 sehingga pada tahun 2027 cukup waktu untuk menyosialisasikan
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 05 Juli 2026
DPR Dinilai Kurang Greget Bahas Revisi UU Pemilu, Idealnya Rampung di Tahun Ini
Indonesia
Media Perkuat Pengawasan Etik Penyelenggara Pemilu
Sejak awal berdiri, DKPP memang menghadapi tantangan untuk memperkenalkan keberadaannya kepada masyarakat.
Dwi Astarini - Kamis, 02 Juli 2026
Media Perkuat Pengawasan Etik Penyelenggara Pemilu
Bagikan