Prabowo Tegaskan Melompat ke Kanan atau Kiri Dalam Politik Itu Biasa

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Minggu, 10 September 2023
Prabowo Tegaskan Melompat ke Kanan atau Kiri Dalam Politik Itu Biasa

Prabowo Subianto. (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menghadiri acara Konsolidasi Partai Bulan Bintang (PBB) di Padang, Sumatera Barat (Sumbar) pada Sabtu (9/9),

Ia masih belum menyebutkan siapa sosok yang akan menjadi bakal calon wakil presiden (cawapres) pendampingnya dalam pemilihan presiden dan wakil presiden 2024.

Baca Juga:

Ganjar dan Prabowo Harus Segera Umumkan Cawapres Masing-Masing

"Masih berproses," kata Prabowo singkat ketika ditanyai wartawan usai

Dalam acara tersebut, Prabowo sempat menyinggung soal makna dari sebuah dukungan dalam politik karena menurutnya seseorang bisa saja melompat ke kanan atau kiri.

"Melompat ke kanan atau kiri itu biasa dalam politik, namun perlu diingat rakyat bisa melihat, mendengar, serta menilai apa yang kita kerjakan. Bagi saya politik adalah sebuah kehendak untuk memperbaiki kehidupan rakyat," katanya.

Prabowo juga mengutarakan cita-cita, langkah-langkah strategis, serta misi yang ia bawa maju sebagai calon presiden. Beberapa peta potensi sumber daya alam (SDA) serta wacana hilirisasi juga turut ia paparkan di hadapan kader PBB.

Sementara itu, Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra mengatakan Prabowo Subianto adalah sosok yang pantas didukung sebagai calon presiden pada Pemilu 2024 untuk membawa Indonesia menjadi negara yang tangguh serta melompat jauh ke depan.

"Seorang pemimpin harus tahu persoalan-persoalan fundamental bangsa, ketika seseorang maju sebagai calon presiden harus ditanya apa yang bisa dilakukan, dan kami menilai Prabowo bisa menjawab itu demi memajukan bangsa," ujarnya.

PBB mengharapkan sekaligus menyodorkan nama Yusril Ihza Mahendra dipilih oleh Prabowo sebagai pendampingnya nanti. Sekalipun Yusril menyerahkan keputusan itu sepenuhnya kepada bakal capres dari Partai Gerindra itu.

Di hadapan seribuan kader serta simpatisan PBB, Yusril menegaskan PBB telah menyatakan dukungan terhadap Menteri Pertahanan itu.

Dia mengajak agar bersatu padu untuk mendukung serta para kader diminta tidak berpendapat lain agar partai tidak terpecah, dan agar bersatu padu untuk mendukung serta memenangkan Prabowo Subianto pada Pilpres 2024.

"PBB akan konsisten mendukung, tidak akan berkelit kemana-mana. Kami akan menjadi koalisi yang setia dan dapat dipercaya," katanya.

Dia menjelaskan, PBB merupakan partai Islam modernis yang pikirannya lurus dan to the point, setiap keputusan diambil berdasarkan musyawarah serta perundingan, lalu keputusan itu dipegang dengan teguh. (*)

Baca Juga:

Prabowo Bisa Tiru Langkah Jokowi soal Penentuan Cawapres

#Pemilu #Pemilu 2024 #Pilpres 2024
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Partai harus melakukan kaderisasi politik perempuan yang serius dan berkelanjutan
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Indonesia
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron buka suara soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan partai politik memenuhi kuota 30 persen caleg perempuan.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Indonesia
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
MK memutuskan ketentuan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen dalam pencalonan anggota DPR dan DPRD bersifat wajib dipenuhi partai politik.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
Indonesia
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
PAN angkat bicara soal pembatasan uang tunai di Pemilu. Hal itu dinilai membutuhkan revisi UU dan sistem pengawasan.
Soffi Amira - Senin, 27 April 2026
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
Indonesia
KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah
KPK mengusulkan klausul kaderisasi dalam pencalonan presiden hingga kepala daerah. Langkah ini dinilai penting untuk mencetak pemimpin berkualitas.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 25 April 2026
KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah
Indonesia
KPK Bongkar Celah Korupsi di Parpol, Soroti soal Mahar hingga Biaya Pemilu
KPK mengungkap akar korupsi politik berasal dari internal partai. Soroti mahar politik, biaya Pemilu tinggi, hingga lemahnya transparansi keuangan.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 25 April 2026
KPK Bongkar Celah Korupsi di Parpol, Soroti soal Mahar hingga Biaya Pemilu
Indonesia
Pemerintah Tunggu Draf RUU Pemilu Dirampungkan DPR, Ingin Semakin Cepat Dibahas
Apabila RUU Pemilu semakin cepat dibahas lantaran idealnya RUU tersebut sudah selesai pada 2 tahun dan 6 bulan masa pemerintahan saat ini.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 25 April 2026
Pemerintah Tunggu Draf RUU Pemilu Dirampungkan DPR, Ingin Semakin Cepat Dibahas
Indonesia
Dasco Sebut DPR Tidak Buru Buru Bahas RUU Pemilu
Meski tahapan untuk Pemilu 2029 semakin dekat, tahapan-tahapan itu masih bisa berjalan dengan menggunakan Undang-Undang Pemilu yang lama.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 21 April 2026
Dasco Sebut DPR Tidak Buru Buru Bahas RUU Pemilu
Indonesia
Ketua DPR Ajak Ketum Partai Politik Bicarakan RUU Pemilu
Hal terpenting dalam proses revisi undang-undang krusial itu adalah memastikan pemilu berjalan sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 16 April 2026
Ketua DPR Ajak Ketum Partai Politik Bicarakan RUU Pemilu
Indonesia
Wakil Ketua Baleg DPR Dorong Revisi UU Pemilu Segera Dibahas
DPR tak boleh terus menunda pembahasan karena tahapan pemilu semakin dekat.
Dwi Astarini - Kamis, 16 April 2026
Wakil Ketua Baleg DPR Dorong Revisi UU Pemilu Segera Dibahas
Bagikan