Prabowo Harus Pede Jalankan Pemerintahan Tanpa Dukungan PDIP

MerahPutih.com - Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani membenarkan rencana pertemuan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dengan Prabowo Subianto sebelum pelantikan pada tanggal 20 Oktober 2024.

Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI), R Haidar Alwi mewanti-wanti Presiden terpilih Prabowo Subianto agar jangan sampai terkesan mengemis dukungan dari Megawati dan PDI Perjuangan (PDIP).

Dengan dukungan 80 persen kursi di parlemen, Prabowo seharusnya lebih siap dan lebih percaya diri untuk menjalankan pemerintahan meskipun tanpa dukungan dari Megawati dan PDIP.

"Jangan sampai gembar-gembor rencana pertemuan dengan Megawati dan keinginan Prabowo memerintah tanpa parpol di luar kekuasaan (oposisi) menimbulkan kesan seolah-olah beliau mengemis dukungan dari Megawati dan PDIP," kata Haidar dalam keterangannya, Senin (16/9).

Baca juga:

Apa Itu Kabinet Zaken? Trobosan Prabowo dalam Membangun Pemerintahannya

Menurut Haidar, kondisi saat ini berbeda dengan lima tahun lalu ketika Prabowo memutuskan bergabung dengan pemerintahan Jokowi yang diusung oleh Megawati dan PDIP.

"Tahun 2019 Prabowo berada pada posisi pihak yang kalah. Sedangankan di tahun 2024 ini beliau posisinya sebagai pemenang. Sebagai pemenang, rasa-rasanya tidak elok bila kemudian terkesan mengemis dukungan dari pihak yang kalah," jelasnya.

Selain itu, pada 2019 masih tersisa tiga partai politik yang berada di luar kekuasaan pasca Prabowo dan Gerindra memutuskan bergabung dalam pemerintahan. Sementara saat ini, hanya tinggal PDIP yang belum bergabung dengan Presiden terpilih.

"Kalau PDIP pada akhirnya juga bergabung, pupus sudah harapan terakhir bagi penyeimbang kekuasaan. Tidak hanya buruk bagi demokrasi, tapi juga buruk bagi pemerintahan Prabowo nantinya," ungkapnya.

Baca juga:

Pertemuan Megawati-Prabowo Dinilai Sulit Ubah Sikap Oposisi PDIP

Ia mengaku sependapat dengan Prabowo dim ana demokrasi pancasila memang tidak mengenal adanya oposisi melainkan berlandaskan pada asas gotong-royong.

"Namun gotong-royong membangun bangsa tidak harus berada dalam satu gerbong kekuasaan. Biarlah PDIP berada di luar menjadi penyeimbang," pungkasnya. (Pon)