PPP Ungkap Pertemuan Jokowi dengan Para Ketum Parpol Tidak Bahas Reshuffle Kabinet

Mula AkmalMula Akmal - Rabu, 03 Mei 2023
PPP Ungkap Pertemuan Jokowi dengan Para Ketum Parpol Tidak Bahas Reshuffle Kabinet

Plt Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono (kanan) dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kiri) di Kompleks Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (2/5/2023) malam. ANTARA/I

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Plt Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono mengatakan pertemuan enam ketua umum partai politik (parpol) dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa malam, tidak membahas isu perombakan atau reshuffle kabinet.

"Oh, enggak ada sama sekali. Ndak singgung soal kabinet," kata Mardiono setelah pertemuan yang berlangsung selama 2,5 jam itu di lingkungan Istana Merdeka, Jakarta, Selasa malam.

Baca Juga:

Jokowi Kumpulkan Ketum Parpol di Istana Malam Ini

Ia menjelaskan pertemuan para ketum parpol dengan Presiden hanya membahas bagaimana seluruh pihak terutama parpol untuk menjaga stabilitas politik nasional.

Penekanan mengenai stabilitas politik karena saat ini Indonesia akan memasuki tahun politik menjelang Pemilu 2024.

"Supaya rakyat nanti bisa menikmati bahwa pesta demokrasi itu betul-betul bisa dinikmati oleh rakyat," ujar dia.

Dengan menjaga stabilitas politik nasional, menurut Mardiono, maka masyarakat Indonesia bisa menikmati Pemilu 2024 sebagai pesta demokrasi.

Selanjutnya, pemimpin yang terpilih dari Pemilu 2024 dapat membawa Indonesia menghadapi segala tantangan yang ada di masa depan, termasuk tantangan untuk mengoptimalkan bonus demografi.

"Bonus demografi kita punya kesempatan 13 tahun ke depan. Ini kita enggak boleh terlewatkan. Kalau kita terlewatkan untuk mendapatkan bonus demografi itu, maka kemungkinan nanti lewat kesempatan itu," kata dia.

Baca Juga:

Ditanya soal Jadi Cawapres, Mahfud MD: Bolanya Masih di Parpol

Pertemuan antara Jokowi dan jajaran ketum parpol pendukung dilakukan secara tertutup sejak pukul 19.00 WIB hingga 21.30 WIB.

Seluruh ketua umum parpol pendukung hadir, kecuali Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh.

Pertemuan tersebut dilakukan di tengah situasi politik yang kian menghangat menjelang Pemilu 2024 setelah PDI Perjuangan mendeklarasikan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden. PPP kemudian menyusul memutuskan mengusung Ganjar.

Ganjar merupakan salah satu figur politik yang memiliki elektabilitas tinggi dari berbagai survei.

Selain Ganjar, mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga telah dideklarasikan sebagai bakal calon presiden oleh Koalisi Perubahan yang beranggotakan Partai Nasdem, PKS, dan Partai Demokrat.

Figur lainnya yang memiliki tingkat elektabilitas tinggi adalah Ketum Gerindra Prabowo Subianto, yang partainya telah menjalin koalisi bernama Kebangkitan Indonesia Raya dengan PKB. Sementara, Golkar, PAN dan PPP membentuk Koalisi Indonesia Bersatu. (*)

Baca Juga:

Lusa, PDIP dan PPP Bertemu Teguhkan Kerja Sama Parpol Menangkan Ganjar

#Joko Widodo #Partai Politik #DPP PPP
Bagikan
Ditulis Oleh

Mula Akmal

Jurnalis dan profesional komunikasi dengan pengalaman memimpin redaksi, menggarap strategi konten, dan menjembatani informasi publik lintas sektor. Bagi saya, setiap berita adalah peluang untuk menghadirkan akurasi, relevansi, dan dampak nyata bagi pembaca.

Berita Terkait

Indonesia
Sekjen PDIP: Tantangan Pemerintahan Prabowo Warisan Era Jokowi
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menilai tantangan yang dihadapi Presiden Prabowo Subianto merupakan warisan dari pemerintahan Jokowi.
Wisnu Cipto - Senin, 01 Juni 2026
Sekjen PDIP: Tantangan Pemerintahan Prabowo Warisan Era Jokowi
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Dinobatkan Jadi Alumni Terbaik UGM
Beredar informasi yang menyebut Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dinobatkan sebagai lulusan terbaik UGM. Cek kebenaran informasinya.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 27 Mei 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Dinobatkan Jadi Alumni Terbaik UGM
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Pembuat Ijazah Jokowi Buat Pengakuan soal Adanya Modifikasi
Beredar informasi yang menyebut, pembuat ijazah Jokowi muncul ke publik dan membuat pengakuan.
Frengky Aruan - Sabtu, 09 Mei 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Pembuat Ijazah Jokowi Buat Pengakuan soal Adanya Modifikasi
Indonesia
DPR Siap Rombak Aturan Main Keuangan Partai Politik di Tengah Desakan Revisi UU Parpol
Upaya perombakan ini juga sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) yang mengamanatkan penguatan sistem politik melalui kodifikasi UU Pemilu, UU Pilkada, dan UU Parpol
Angga Yudha Pratama - Kamis, 30 April 2026
DPR Siap Rombak Aturan Main Keuangan Partai Politik di Tengah Desakan Revisi UU Parpol
Indonesia
PAN Tolak Usulan KPK Bentuk Lembaga Pengawas Kaderisasi Partai, Dinilai Langgar Konstitusi
PAN menolak usulan KPK soal pembentukan lembaga pengawas kaderisasi partai. Hal itu dinilai bisa melanggar konstitusi.
Soffi Amira - Kamis, 30 April 2026
PAN Tolak Usulan KPK Bentuk Lembaga Pengawas Kaderisasi Partai, Dinilai Langgar Konstitusi
Indonesia
Menko Yusril Usul Ambang Batas Parpol Sama dengan Jumlah Komisi di DPR
Menko Hukum Yusril Ihza Mahendra usulkan ambang batas parpol di DPR minimal 13 kursi sesuai jumlah komisi. Partai kecil bisa berkoalisi agar suara rakyat tetap terwakili.
Wisnu Cipto - Kamis, 30 April 2026
Menko Yusril Usul Ambang Batas Parpol Sama dengan Jumlah Komisi di DPR
Indonesia
Revisi UU Parpol Dinilai Mendesak, DPR Soroti Transparansi Pendanaan
DPR menilai UU Partai Politik perlu direvisi karena sudah tidak relevan. Ahmad Doli Kurnia menyoroti pentingnya transparansi pendanaan parpol.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 28 April 2026
Revisi UU Parpol Dinilai Mendesak, DPR Soroti Transparansi Pendanaan
Indonesia
Usul Capres dari Kader Parpol, KPK Bantah Punya Motif Ubah Konstitusi
KPK menegaskan kajian yang mereka lakukan terkait usulan capres-cawapres dari kader partai politik merupakan bagian dari strategi pencegahan korupsi di sektor politik.
Wisnu Cipto - Selasa, 28 April 2026
Usul Capres dari Kader Parpol, KPK Bantah Punya Motif Ubah Konstitusi
Indonesia
KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah
KPK mengusulkan klausul kaderisasi dalam pencalonan presiden hingga kepala daerah. Langkah ini dinilai penting untuk mencetak pemimpin berkualitas.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 25 April 2026
KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah
Indonesia
KPK Bongkar Celah Korupsi di Parpol, Soroti soal Mahar hingga Biaya Pemilu
KPK mengungkap akar korupsi politik berasal dari internal partai. Soroti mahar politik, biaya Pemilu tinggi, hingga lemahnya transparansi keuangan.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 25 April 2026
KPK Bongkar Celah Korupsi di Parpol, Soroti soal Mahar hingga Biaya Pemilu
Bagikan