PPP Ungkap Pertemuan Jokowi dengan Para Ketum Parpol Tidak Bahas Reshuffle Kabinet

Mula AkmalMula Akmal - Rabu, 03 Mei 2023
PPP Ungkap Pertemuan Jokowi dengan Para Ketum Parpol Tidak Bahas Reshuffle Kabinet

Plt Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono (kanan) dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kiri) di Kompleks Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (2/5/2023) malam. ANTARA/I

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Plt Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono mengatakan pertemuan enam ketua umum partai politik (parpol) dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa malam, tidak membahas isu perombakan atau reshuffle kabinet.

"Oh, enggak ada sama sekali. Ndak singgung soal kabinet," kata Mardiono setelah pertemuan yang berlangsung selama 2,5 jam itu di lingkungan Istana Merdeka, Jakarta, Selasa malam.

Baca Juga:

Jokowi Kumpulkan Ketum Parpol di Istana Malam Ini

Ia menjelaskan pertemuan para ketum parpol dengan Presiden hanya membahas bagaimana seluruh pihak terutama parpol untuk menjaga stabilitas politik nasional.

Penekanan mengenai stabilitas politik karena saat ini Indonesia akan memasuki tahun politik menjelang Pemilu 2024.

"Supaya rakyat nanti bisa menikmati bahwa pesta demokrasi itu betul-betul bisa dinikmati oleh rakyat," ujar dia.

Dengan menjaga stabilitas politik nasional, menurut Mardiono, maka masyarakat Indonesia bisa menikmati Pemilu 2024 sebagai pesta demokrasi.

Selanjutnya, pemimpin yang terpilih dari Pemilu 2024 dapat membawa Indonesia menghadapi segala tantangan yang ada di masa depan, termasuk tantangan untuk mengoptimalkan bonus demografi.

"Bonus demografi kita punya kesempatan 13 tahun ke depan. Ini kita enggak boleh terlewatkan. Kalau kita terlewatkan untuk mendapatkan bonus demografi itu, maka kemungkinan nanti lewat kesempatan itu," kata dia.

Baca Juga:

Ditanya soal Jadi Cawapres, Mahfud MD: Bolanya Masih di Parpol

Pertemuan antara Jokowi dan jajaran ketum parpol pendukung dilakukan secara tertutup sejak pukul 19.00 WIB hingga 21.30 WIB.

Seluruh ketua umum parpol pendukung hadir, kecuali Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh.

Pertemuan tersebut dilakukan di tengah situasi politik yang kian menghangat menjelang Pemilu 2024 setelah PDI Perjuangan mendeklarasikan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden. PPP kemudian menyusul memutuskan mengusung Ganjar.

Ganjar merupakan salah satu figur politik yang memiliki elektabilitas tinggi dari berbagai survei.

Selain Ganjar, mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga telah dideklarasikan sebagai bakal calon presiden oleh Koalisi Perubahan yang beranggotakan Partai Nasdem, PKS, dan Partai Demokrat.

Figur lainnya yang memiliki tingkat elektabilitas tinggi adalah Ketum Gerindra Prabowo Subianto, yang partainya telah menjalin koalisi bernama Kebangkitan Indonesia Raya dengan PKB. Sementara, Golkar, PAN dan PPP membentuk Koalisi Indonesia Bersatu. (*)

Baca Juga:

Lusa, PDIP dan PPP Bertemu Teguhkan Kerja Sama Parpol Menangkan Ganjar

#Joko Widodo #Partai Politik #DPP PPP
Bagikan
Ditulis Oleh

Mula Akmal

Jurnalis dan profesional komunikasi dengan pengalaman memimpin redaksi, menggarap strategi konten, dan menjembatani informasi publik lintas sektor. Saat ini menjabat sebagai Managing Editor di Merah Putih Media, dengan rekam jejak kontribusi di The Straits Times, Indozone, dan Koran Sindo, serta pengalaman strategis di Yayasan Konservasi Alam Nusantara dan DPRD DKI Jakarta. Bagi saya, setiap berita adalah peluang untuk menghadirkan akurasi, relevansi, dan dampak nyata bagi pembaca.

Berita Terkait

Indonesia
HUT 18 Tahun Gerindra Pilih Tema "Kompak, Bergerak, Berdampak", Apa Maknanya?
Tema pengingat bagi seluruh kader Gerindra menjaga kekompakan, kesatuan, terus bergerak maju dalam perjuangan politik yang berdampak nyata bagi masyarakat.
Wisnu Cipto - Jumat, 06 Februari 2026
HUT 18 Tahun Gerindra Pilih Tema
Indonesia
Parpol Wajib Tahu, Catat Titik-Titik Steril Atribut Politik di Jakarta!
Satpol PP masih menunggu proses sosialisasi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Jakarta ke parpol-parpol sebelum melakukan penertiban.
Wisnu Cipto - Kamis, 05 Februari 2026
Parpol Wajib Tahu, Catat Titik-Titik Steril Atribut Politik di Jakarta!
Indonesia
Aturan Baru, Pemasangan Atribut Parpol di Ruang Publik Jakarta Maksimal 6 Hari
Aturan baru ini ahir dari fenomena maraknya pemasangan atribut parpol yang mengganggu estetika kota dan berpotensi membahayakan pengguna jalan di Jakarta.
Wisnu Cipto - Kamis, 05 Februari 2026
Aturan Baru, Pemasangan Atribut Parpol di Ruang Publik Jakarta Maksimal 6 Hari
Indonesia
Dikaitkan Kasus Korupsi Kuota Haji, Jokowi: Kerja Menteri Pasti dari Kebijakan Presiden
Jokowi mengatakan, "Tetapi tidak ada yang namanya perintah, tidak ada yang namanya arahan (menteri) untuk korupsi, nggak ada".
Frengky Aruan - Sabtu, 31 Januari 2026
Dikaitkan Kasus Korupsi Kuota Haji, Jokowi: Kerja Menteri Pasti dari Kebijakan Presiden
Indonesia
Gerakan Rakyat Deklarasi Jadi Partai, Daftar Februari 2026
Gerakan Rakyat harus mengurus surat domisili tiap-tiap kantor partai, menetapkan kuota perempuan sebanyak 30 persen
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 19 Januari 2026
 Gerakan Rakyat Deklarasi Jadi Partai, Daftar Februari 2026
Indonesia
PDIP Gelar Rakarnas 10 -12 Januari, Ini Tema dan Agenda Yang Dibahas
PDIP memilih tema Satyam Eva Jayate, dengan sub tema Di Sanalah Aku Berdiri, untuk Selama-lamanya.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 09 Januari 2026
PDIP Gelar Rakarnas 10 -12 Januari, Ini Tema dan Agenda Yang Dibahas
Indonesia
Mayoritas Pemilih Partai Politik Tolak Pilkada Dipilih DPRD
Hanya 53,3 persen publik percaya partai politik bekerja untuk kepentingan rakyat, sementara 39,3 persen menyatakan tak percaya.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 07 Januari 2026
Mayoritas Pemilih Partai Politik Tolak Pilkada Dipilih DPRD
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Anwar Usman Vonis Jokowi Bersalah karena Palsukan Ijazahnya
Beredar informasi yang menyebut Jokowi divonis bersalah oleh Hakim MK Anwar Usman karena telah melakukan pemalsuan ijazah.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 03 Januari 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Anwar Usman Vonis Jokowi Bersalah karena Palsukan Ijazahnya
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Ditetapkan sebagai Bencana Nasional oleh Pemerintah
Beredar unggahan yang menyebut pemerintah telah menetapkan Jokowi sebagai bencana nasional. Cek fakta dan keaslian informasinya.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 19 Desember 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Ditetapkan sebagai Bencana Nasional oleh Pemerintah
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Presiden ke-7 RI Joko Widodo Ditugaskan BRIN jadi Ketua Gugus Tugas Penanggulangan Bencana
Joko Widodo Ditugaskan BRIN Jadi Ketua Taskforce Penanggulangan Bencana, cek faktanya.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 09 Desember 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Presiden ke-7 RI Joko Widodo Ditugaskan BRIN jadi Ketua Gugus Tugas Penanggulangan Bencana
Bagikan