PPP Ungkap Alasan Undang Sandiaga Uno ke Silaturahim Akbar di Yogyakarta

Andika PratamaAndika Pratama - Sabtu, 07 Januari 2023
PPP Ungkap Alasan Undang Sandiaga Uno ke Silaturahim Akbar di Yogyakarta

Politisi Partai Gerindra Sandiaga Uno. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/pras/am

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Partai Persatuan Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta (PPP DIY) memastikan Sandiaga Uno bakal menghadiri acara silaturahim akbar partai berlambang Kakbah itu, di Stadion Kridosono, Kota Yogyakarta, Minggu (8/1).

"Kami mengundang beliau sebagai putra terbaik di Indonesia," ucap Ketua DPW PPP DIY Muhammad Yazid di Yogyakarta, Jumat (6/1).

Baca Juga

Dasco ke Sandiaga: Kalau Masih Kader Gerindra Dukung Prabowo di Pilpres 2024

Undangan tersebut. kata Yazid, sekaligus bentuk dukungan bagi Sandiaga untuk maju menjadi calon wakil presiden pada Pemilu 2024.

"Siapa tahu nanti bisa masuk, karena kami dorong untuk maju jadi wapres," tuturnya.

Dukungan terhadap Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif itu, kata Yazid, merupakan aspirasi dari para kader mulai level pengurus anak cabang (PAC), dewan pimpinan cabang (DPC), sampai DPW PPP di DIY.

"Jadi bukan calon presiden (capres). Kalau capres kan sudah ada yang ratingnya (hasil survei) tinggi-tinggi, kalau Pak Sandi kan di cawapres ratingnya juga tinggi," kata dia, sembari menegaskan keputusan final terkait dukungan itu jadi kewenangan DPP PPP.

Mengenai isu Sandiaga hendak bergabung ke PPP, Yazid hanya menanggapi dengan menjelaskan bahwa Sandiaga Uno bukanlah sosok asing lantaran sebagian keluarga besarnya adalah kader partai berlambang Kakbah itu.

"Jadi kalau (bergabung) ke PPP itu bukan orang asing," kata dia.

Baca Juga

Sandiaga Uno Buka Suara Soal Isu Pindah ke PPP

Selain Sandiaga, kata Yazid, acara yang digelar dalam rangka memperingati HUT ke-50 PPP itu bakal dihadiri Pelaksana Tugas (Plt) Ketum PPP Muhammad Mardiono, serta penyanyi dangdut Rhoma Irama.

"Untuk Bang Roma masih belum konfirmasi, belum ada kepastian," ujar dia.

Sebelumnya, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menegaskan bahwa Sandiaga bukanlah menteri dari Gerindra, tetapi dipilih oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) berdasarkan kalangan profesional.

"Menteri yang berasal dari Partai Gerindra hanya dua, yaitu Kementerian Pertahanan, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan," kata Dasco.

Dasco juga mengungkapkan bahwa Sandiaga akan pindah ke PPP, meski ia menyatakan yang bersangkutan belum menyampaikan surat pengunduran diri.

Menanggapi isu tersebut, Sandiaga Uno memastikan dirinya masih memiliki hubungan baik, sinergis, dan harmonis dengan Partai Gerindra.

"(Hubungan dengan Gerindra) sangat baik, sinergis, harmonis. Saya juga terus berhubungan sama dengan teman-teman pimpinan Gerindra," kata Sandiaga kepada awak media di lingkungan Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (2/1). (*)

Baca Juga

Diisukan ke PPP, Sandiaga Tegaskan Masih jadi Kader Gerindra

#Partai Persatuan Pembangunan (PPP) #Sandiaga Uno #Pilpres #Pemilu
Bagikan
Ditulis Oleh

Andika Pratama

Berita Terkait

Indonesia
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Partai harus melakukan kaderisasi politik perempuan yang serius dan berkelanjutan
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Indonesia
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron buka suara soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan partai politik memenuhi kuota 30 persen caleg perempuan.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Indonesia
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
MK memutuskan ketentuan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen dalam pencalonan anggota DPR dan DPRD bersifat wajib dipenuhi partai politik.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
Indonesia
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
PAN angkat bicara soal pembatasan uang tunai di Pemilu. Hal itu dinilai membutuhkan revisi UU dan sistem pengawasan.
Soffi Amira - Senin, 27 April 2026
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
Indonesia
KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah
KPK mengusulkan klausul kaderisasi dalam pencalonan presiden hingga kepala daerah. Langkah ini dinilai penting untuk mencetak pemimpin berkualitas.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 25 April 2026
KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah
Indonesia
KPK Bongkar Celah Korupsi di Parpol, Soroti soal Mahar hingga Biaya Pemilu
KPK mengungkap akar korupsi politik berasal dari internal partai. Soroti mahar politik, biaya Pemilu tinggi, hingga lemahnya transparansi keuangan.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 25 April 2026
KPK Bongkar Celah Korupsi di Parpol, Soroti soal Mahar hingga Biaya Pemilu
Indonesia
Pemerintah Tunggu Draf RUU Pemilu Dirampungkan DPR, Ingin Semakin Cepat Dibahas
Apabila RUU Pemilu semakin cepat dibahas lantaran idealnya RUU tersebut sudah selesai pada 2 tahun dan 6 bulan masa pemerintahan saat ini.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 25 April 2026
Pemerintah Tunggu Draf RUU Pemilu Dirampungkan DPR, Ingin Semakin Cepat Dibahas
Indonesia
Dasco Sebut DPR Tidak Buru Buru Bahas RUU Pemilu
Meski tahapan untuk Pemilu 2029 semakin dekat, tahapan-tahapan itu masih bisa berjalan dengan menggunakan Undang-Undang Pemilu yang lama.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 21 April 2026
Dasco Sebut DPR Tidak Buru Buru Bahas RUU Pemilu
Indonesia
Ketua DPR Ajak Ketum Partai Politik Bicarakan RUU Pemilu
Hal terpenting dalam proses revisi undang-undang krusial itu adalah memastikan pemilu berjalan sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 16 April 2026
Ketua DPR Ajak Ketum Partai Politik Bicarakan RUU Pemilu
Indonesia
Wakil Ketua Baleg DPR Dorong Revisi UU Pemilu Segera Dibahas
DPR tak boleh terus menunda pembahasan karena tahapan pemilu semakin dekat.
Dwi Astarini - Kamis, 16 April 2026
Wakil Ketua Baleg DPR Dorong Revisi UU Pemilu Segera Dibahas
Bagikan