PPP Ungkap Alasan Undang Sandiaga Uno ke Silaturahim Akbar di Yogyakarta

Andika PratamaAndika Pratama - Sabtu, 07 Januari 2023
PPP Ungkap Alasan Undang Sandiaga Uno ke Silaturahim Akbar di Yogyakarta

Politisi Partai Gerindra Sandiaga Uno. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/pras/am

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Partai Persatuan Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta (PPP DIY) memastikan Sandiaga Uno bakal menghadiri acara silaturahim akbar partai berlambang Kakbah itu, di Stadion Kridosono, Kota Yogyakarta, Minggu (8/1).

"Kami mengundang beliau sebagai putra terbaik di Indonesia," ucap Ketua DPW PPP DIY Muhammad Yazid di Yogyakarta, Jumat (6/1).

Baca Juga

Dasco ke Sandiaga: Kalau Masih Kader Gerindra Dukung Prabowo di Pilpres 2024

Undangan tersebut. kata Yazid, sekaligus bentuk dukungan bagi Sandiaga untuk maju menjadi calon wakil presiden pada Pemilu 2024.

"Siapa tahu nanti bisa masuk, karena kami dorong untuk maju jadi wapres," tuturnya.

Dukungan terhadap Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif itu, kata Yazid, merupakan aspirasi dari para kader mulai level pengurus anak cabang (PAC), dewan pimpinan cabang (DPC), sampai DPW PPP di DIY.

"Jadi bukan calon presiden (capres). Kalau capres kan sudah ada yang ratingnya (hasil survei) tinggi-tinggi, kalau Pak Sandi kan di cawapres ratingnya juga tinggi," kata dia, sembari menegaskan keputusan final terkait dukungan itu jadi kewenangan DPP PPP.

Mengenai isu Sandiaga hendak bergabung ke PPP, Yazid hanya menanggapi dengan menjelaskan bahwa Sandiaga Uno bukanlah sosok asing lantaran sebagian keluarga besarnya adalah kader partai berlambang Kakbah itu.

"Jadi kalau (bergabung) ke PPP itu bukan orang asing," kata dia.

Baca Juga

Sandiaga Uno Buka Suara Soal Isu Pindah ke PPP

Selain Sandiaga, kata Yazid, acara yang digelar dalam rangka memperingati HUT ke-50 PPP itu bakal dihadiri Pelaksana Tugas (Plt) Ketum PPP Muhammad Mardiono, serta penyanyi dangdut Rhoma Irama.

"Untuk Bang Roma masih belum konfirmasi, belum ada kepastian," ujar dia.

Sebelumnya, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menegaskan bahwa Sandiaga bukanlah menteri dari Gerindra, tetapi dipilih oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) berdasarkan kalangan profesional.

"Menteri yang berasal dari Partai Gerindra hanya dua, yaitu Kementerian Pertahanan, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan," kata Dasco.

Dasco juga mengungkapkan bahwa Sandiaga akan pindah ke PPP, meski ia menyatakan yang bersangkutan belum menyampaikan surat pengunduran diri.

Menanggapi isu tersebut, Sandiaga Uno memastikan dirinya masih memiliki hubungan baik, sinergis, dan harmonis dengan Partai Gerindra.

"(Hubungan dengan Gerindra) sangat baik, sinergis, harmonis. Saya juga terus berhubungan sama dengan teman-teman pimpinan Gerindra," kata Sandiaga kepada awak media di lingkungan Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (2/1). (*)

Baca Juga

Diisukan ke PPP, Sandiaga Tegaskan Masih jadi Kader Gerindra

#Partai Persatuan Pembangunan (PPP) #Sandiaga Uno #Pilpres #Pemilu
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Kaesang Pangarep Resmi Masuk 'Kandang Banteng' Pada Pemilu 2029, Siap Bersaing dengan Puan Maharani
Bahkan kawasan kerap mendapatkan julukan sebagai daerah pemilihan terketat mengingat keberadaan sejumlah figur politisi berbobot tinggi
Angga Yudha Pratama - Senin, 27 Juli 2026
Kaesang Pangarep Resmi Masuk 'Kandang Banteng' Pada Pemilu 2029, Siap Bersaing dengan Puan Maharani
Indonesia
DPR Ngaku Mulai Berkeliling Serap Aspirasi RUU Pemilu Saat Masa Reses
Ada empat pilar utama yang mendesak dimasukkan dalam revisi Undang-Undang Pemilu yang saat ini sedang dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 21 Juli 2026
DPR Ngaku Mulai Berkeliling Serap Aspirasi RUU Pemilu Saat Masa Reses
Indonesia
DPR Dinilai Kurang Greget Bahas Revisi UU Pemilu, Idealnya Rampung di Tahun Ini
Secara ideal, RUU Pemilu seharusnya bisa dituntaskan pada tahun 2026 sehingga pada tahun 2027 cukup waktu untuk menyosialisasikan
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 05 Juli 2026
DPR Dinilai Kurang Greget Bahas Revisi UU Pemilu, Idealnya Rampung di Tahun Ini
Indonesia
Media Perkuat Pengawasan Etik Penyelenggara Pemilu
Sejak awal berdiri, DKPP memang menghadapi tantangan untuk memperkenalkan keberadaannya kepada masyarakat.
Dwi Astarini - Kamis, 02 Juli 2026
Media Perkuat Pengawasan Etik Penyelenggara Pemilu
Indonesia
DKPP Nilai Media Berperan Penting Menyampaikan Putusan Etik kepada Publik
Media memiliki peran penting dalam membangun transparansi sekaligus meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap proses penegakan kode etik penyelenggara pemilu.
Dwi Astarini - Kamis, 02 Juli 2026
DKPP Nilai Media Berperan Penting Menyampaikan Putusan Etik kepada Publik
Indonesia
Gerindra soal Safari Politik Jokowi: Kami Fokus Kawal Pemerintahan Prabowo
Gerindra menegaskan, bahwa pihaknya belum membahas Pilpres. Mereka masih fokus menyukseskan program Presiden RI, Prabowo Subianto.
Soffi Amira - Rabu, 01 Juli 2026
Gerindra soal Safari Politik Jokowi: Kami Fokus Kawal Pemerintahan Prabowo
Indonesia
Ada Skenario Capres-Cawapres Harus Diusung 3 Partai di RUU Pemilu, Gerindra Membantah
Wacana tersebut memicu perdebatan karena sebelumnya Mahkamah Konstitusi telah memutuskan penghapusan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 01 Juli 2026
Ada Skenario Capres-Cawapres Harus Diusung 3 Partai di RUU Pemilu, Gerindra Membantah
Indonesia
Komisi II DPR: RUU Pemilu belum Masuk Panja, masih Himpun Masukan Partai Nonparlemen
Berdasarkan arahan pimpinan DPR, Komisi II juga akan menggelar pertemuan dengan partai-partai nonparlemen.
Dwi Astarini - Senin, 29 Juni 2026
Komisi II DPR: RUU Pemilu belum Masuk Panja, masih Himpun Masukan Partai Nonparlemen
Indonesia
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Partai harus melakukan kaderisasi politik perempuan yang serius dan berkelanjutan
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Indonesia
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron buka suara soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan partai politik memenuhi kuota 30 persen caleg perempuan.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Bagikan