PPP Ungkap Alasan Undang Sandiaga Uno ke Silaturahim Akbar di Yogyakarta

Andika PratamaAndika Pratama - Sabtu, 07 Januari 2023
PPP Ungkap Alasan Undang Sandiaga Uno ke Silaturahim Akbar di Yogyakarta

Politisi Partai Gerindra Sandiaga Uno. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/pras/am

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Partai Persatuan Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta (PPP DIY) memastikan Sandiaga Uno bakal menghadiri acara silaturahim akbar partai berlambang Kakbah itu, di Stadion Kridosono, Kota Yogyakarta, Minggu (8/1).

"Kami mengundang beliau sebagai putra terbaik di Indonesia," ucap Ketua DPW PPP DIY Muhammad Yazid di Yogyakarta, Jumat (6/1).

Baca Juga

Dasco ke Sandiaga: Kalau Masih Kader Gerindra Dukung Prabowo di Pilpres 2024

Undangan tersebut. kata Yazid, sekaligus bentuk dukungan bagi Sandiaga untuk maju menjadi calon wakil presiden pada Pemilu 2024.

"Siapa tahu nanti bisa masuk, karena kami dorong untuk maju jadi wapres," tuturnya.

Dukungan terhadap Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif itu, kata Yazid, merupakan aspirasi dari para kader mulai level pengurus anak cabang (PAC), dewan pimpinan cabang (DPC), sampai DPW PPP di DIY.

"Jadi bukan calon presiden (capres). Kalau capres kan sudah ada yang ratingnya (hasil survei) tinggi-tinggi, kalau Pak Sandi kan di cawapres ratingnya juga tinggi," kata dia, sembari menegaskan keputusan final terkait dukungan itu jadi kewenangan DPP PPP.

Mengenai isu Sandiaga hendak bergabung ke PPP, Yazid hanya menanggapi dengan menjelaskan bahwa Sandiaga Uno bukanlah sosok asing lantaran sebagian keluarga besarnya adalah kader partai berlambang Kakbah itu.

"Jadi kalau (bergabung) ke PPP itu bukan orang asing," kata dia.

Baca Juga

Sandiaga Uno Buka Suara Soal Isu Pindah ke PPP

Selain Sandiaga, kata Yazid, acara yang digelar dalam rangka memperingati HUT ke-50 PPP itu bakal dihadiri Pelaksana Tugas (Plt) Ketum PPP Muhammad Mardiono, serta penyanyi dangdut Rhoma Irama.

"Untuk Bang Roma masih belum konfirmasi, belum ada kepastian," ujar dia.

Sebelumnya, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menegaskan bahwa Sandiaga bukanlah menteri dari Gerindra, tetapi dipilih oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) berdasarkan kalangan profesional.

"Menteri yang berasal dari Partai Gerindra hanya dua, yaitu Kementerian Pertahanan, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan," kata Dasco.

Dasco juga mengungkapkan bahwa Sandiaga akan pindah ke PPP, meski ia menyatakan yang bersangkutan belum menyampaikan surat pengunduran diri.

Menanggapi isu tersebut, Sandiaga Uno memastikan dirinya masih memiliki hubungan baik, sinergis, dan harmonis dengan Partai Gerindra.

"(Hubungan dengan Gerindra) sangat baik, sinergis, harmonis. Saya juga terus berhubungan sama dengan teman-teman pimpinan Gerindra," kata Sandiaga kepada awak media di lingkungan Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (2/1). (*)

Baca Juga

Diisukan ke PPP, Sandiaga Tegaskan Masih jadi Kader Gerindra

#Partai Persatuan Pembangunan (PPP) #Sandiaga Uno #Pilpres #Pemilu
Bagikan
Ditulis Oleh

Andika Pratama

Berita Terkait

Indonesia
KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan 16 Dokumen Syarat Capres-Cawapres, Termasuk Soal Ijazah
Keputusan pembatalan itu dilakukan setelah KPU telah berkoordinasi dengan sejumlah lembaga negara lainnya.
Wisnu Cipto - Selasa, 16 September 2025
KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan 16 Dokumen Syarat Capres-Cawapres, Termasuk Soal Ijazah
Indonesia
KPU Tutup Akses Dokumen Capres-Cawapres, DPR Ibaratkan Beli Kucing dalam Karung
Pejabat publik harus berani tampil terbuka termasuk riwayat hidupnya.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
KPU Tutup Akses Dokumen Capres-Cawapres, DPR Ibaratkan Beli Kucing dalam Karung
Indonesia
KPU Tepis Rumor Penyembunyian Ijazah Sengaja untuk Lindungi Capres/Cawapres
Aturan itu menyesuaikan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
KPU Tepis Rumor Penyembunyian Ijazah Sengaja untuk Lindungi Capres/Cawapres
Indonesia
16 Dokumen Syarat Pendaftaran Capres-Wawapres Tertutup Bagi Publik, Termasuk Fotokopi Ijazah
Keputusan KPU tersebut sejalan dengan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 September 2025
16 Dokumen Syarat Pendaftaran Capres-Wawapres Tertutup Bagi Publik, Termasuk Fotokopi Ijazah
Indonesia
Golkar Usulkan Perubahan Sistem Pemilu, Ingin Lahirkan Budaya Politik Baru
pemilu seharusnya melahirkan budaya politik baru, di mana rakyat tidak lagi menjadi penonton, tetapi aktor utama dalam menentukan arah bangsa.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 September 2025
Golkar Usulkan Perubahan Sistem Pemilu, Ingin Lahirkan Budaya Politik Baru
Indonesia
Politik Thailand Kembali Bergejolak, PM Sementara Ajukan Pembubaran Parlemen dan Pemilu Baru
Keputusan itu diambil karena situasi yang tidak lazim terkait pencalonan perdana menteri setelah pengunduran diri Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra berdasarkan perintah pengadilan.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 04 September 2025
Politik Thailand Kembali Bergejolak, PM Sementara Ajukan Pembubaran Parlemen dan Pemilu Baru
Indonesia
Tutup Rakernas, Surya Paloh Targetkan NasDem Masuk 3 Besar Pemilu 2029
Surya Paloh mengingatkan ribuan kader NasDem yang hadir bahwa soliditas internal adalah pondasi kemenangan di pemilu mendatang.
Wisnu Cipto - Senin, 11 Agustus 2025
Tutup Rakernas, Surya Paloh Targetkan NasDem Masuk 3 Besar Pemilu 2029
Indonesia
NasDem Siap Tantang Partai Besar, Punya Strategi Khusus Rebut Tiga Besar Pemilu 2029
Partai NasDem mengalami tren kenaikan suara sejak pertama kali ikut pemilu pada 2014
Angga Yudha Pratama - Minggu, 10 Agustus 2025
NasDem Siap Tantang Partai Besar, Punya Strategi Khusus Rebut Tiga Besar Pemilu 2029
Indonesia
DPR Mulai Bahas Pilihan Alternatif Model Pilkada, Usulan PKB Gubernur Ditunjuk Presiden Belum Ada Yang Nolak
argumentasi gubernur ditunjuk oleh Presiden tidak terlepas dari konsep dekonsentrasi di mana pemerintah provinsi hakikatnya merupakan wakil pemerintah pusat.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 02 Agustus 2025
DPR Mulai Bahas Pilihan Alternatif Model Pilkada, Usulan PKB Gubernur Ditunjuk Presiden Belum Ada Yang Nolak
Indonesia
Junta Kembali Tetapkan Darurat Militer Jelang Pemilu Myanmar
Dalam perintah itu disebutkan bahwa kewenangan sipil di distrik-distrik terdampak akan dialihkan kepada komando unit dan formasi militer selama periode 90 hari.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 01 Agustus 2025
Junta Kembali Tetapkan Darurat Militer Jelang Pemilu Myanmar
Bagikan