PPP Targetkan 1 Kursi DPR di Tiap Daerah Pemilihan Jawa Timur

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Senin, 10 Oktober 2022
PPP Targetkan 1 Kursi DPR di Tiap Daerah Pemilihan Jawa Timur

Pelaksana Tugas Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat PPP Muhammad Mardiono. (Foto: Ponco)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Partai Persatuan Pembangunan terus melakukan konsolidasi di berbagai daerah, setelah pergantian ketua umum partai. Kali ini, konsolidasi untuk wilayah Jawa Timur dilakukan di Surabaya, Minggu (9/10).

Pelaksana Tugas Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat PPP Muhammad Mardiono menegaskan, pihaknya mengincar perolehan minimal satu kursi di setiap daerah pemilihan di Provinsi Jawa Timur pada Pemilihan Umum 2024 Secara nasional, menargetkan PPP meraih sedikitnya 39 kursi pada Pemilu 2024.

Baca Juga:

Kader PPP Deklarasikan Dukung Ganjar Pranowo di Pilpres 2024

"Saya akan pasang badan untuk menyemangati. Insyaallah bersama-sama teman di Jatim bisa menjemput kemenangan itu. Dulu kita pernah di papan atas, semua akan bergilir pada saatnya. Satu dapil satu kursi Insya Allah," ujar Mardiono.

Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) itu meminta kader solid dan satu suara untuk memenangkan PPP pada Pemilu 2024.

"Kalau kemudian nanti ada yang menyuarakan calon presiden itu sah-sah saja karena PPP demokratis. Cuma arah calon presiden dan wakil presiden belum menjadi keputusan," ujarnya.

Ketua Dewan Pimpinan Wilayah PPP JatimMundjidah Wahab menegaskan ajang muskerwil sebagai konsolidasi dan silaturahim menyambut Pemilu 2024 yang menargetkan satu kursi di setiap dapil (Pemilu 2019 terdapat 14 dapil).

"Mukerwil dan konsolidasi partai ini untuk menyongsong Pemilu 2024 agar PPP bisa kembali suaranya dan berharap dukungannya kiai-kiai," katanya.

Munjidah menandaskan muskerwil ini untuk menyerap aspirasi para kader, khususnya soal usulan capres yang nantinya akan disampaikan ke DPP PPP.

"Tadi saya sampaikan bahwa dinamika untuk perkembangan saat ini kita menampung aspirasi dari bawah soal siapa capres. Usulan nanti kita serahkan ke DPP untuk selanjutnya dibahas di rapat pimpinan nasional," ujar Bupati Jombang itu.

PPP pada pemilu 2019 meraih jumlah suara 6.323.147 atau 4,52 persen dengan jumlah kursi yang diraih 19 kursi. (Asp)

Baca Juga:

Masih Bergabung di KIB, Ketum PPP Sebut Politik Dinamis

#DPP PPP #Partai Politik #Pemilu #Pilpres
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Partai harus melakukan kaderisasi politik perempuan yang serius dan berkelanjutan
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Indonesia
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron buka suara soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan partai politik memenuhi kuota 30 persen caleg perempuan.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Indonesia
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
MK memutuskan ketentuan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen dalam pencalonan anggota DPR dan DPRD bersifat wajib dipenuhi partai politik.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
Indonesia
DPR Siap Rombak Aturan Main Keuangan Partai Politik di Tengah Desakan Revisi UU Parpol
Upaya perombakan ini juga sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) yang mengamanatkan penguatan sistem politik melalui kodifikasi UU Pemilu, UU Pilkada, dan UU Parpol
Angga Yudha Pratama - Kamis, 30 April 2026
DPR Siap Rombak Aturan Main Keuangan Partai Politik di Tengah Desakan Revisi UU Parpol
Indonesia
PAN Tolak Usulan KPK Bentuk Lembaga Pengawas Kaderisasi Partai, Dinilai Langgar Konstitusi
PAN menolak usulan KPK soal pembentukan lembaga pengawas kaderisasi partai. Hal itu dinilai bisa melanggar konstitusi.
Soffi Amira - Kamis, 30 April 2026
PAN Tolak Usulan KPK Bentuk Lembaga Pengawas Kaderisasi Partai, Dinilai Langgar Konstitusi
Indonesia
Menko Yusril Usul Ambang Batas Parpol Sama dengan Jumlah Komisi di DPR
Menko Hukum Yusril Ihza Mahendra usulkan ambang batas parpol di DPR minimal 13 kursi sesuai jumlah komisi. Partai kecil bisa berkoalisi agar suara rakyat tetap terwakili.
Wisnu Cipto - Kamis, 30 April 2026
Menko Yusril Usul Ambang Batas Parpol Sama dengan Jumlah Komisi di DPR
Indonesia
Revisi UU Parpol Dinilai Mendesak, DPR Soroti Transparansi Pendanaan
DPR menilai UU Partai Politik perlu direvisi karena sudah tidak relevan. Ahmad Doli Kurnia menyoroti pentingnya transparansi pendanaan parpol.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 28 April 2026
Revisi UU Parpol Dinilai Mendesak, DPR Soroti Transparansi Pendanaan
Indonesia
Usul Capres dari Kader Parpol, KPK Bantah Punya Motif Ubah Konstitusi
KPK menegaskan kajian yang mereka lakukan terkait usulan capres-cawapres dari kader partai politik merupakan bagian dari strategi pencegahan korupsi di sektor politik.
Wisnu Cipto - Selasa, 28 April 2026
Usul Capres dari Kader Parpol, KPK Bantah Punya Motif Ubah Konstitusi
Indonesia
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
PAN angkat bicara soal pembatasan uang tunai di Pemilu. Hal itu dinilai membutuhkan revisi UU dan sistem pengawasan.
Soffi Amira - Senin, 27 April 2026
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
Indonesia
KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah
KPK mengusulkan klausul kaderisasi dalam pencalonan presiden hingga kepala daerah. Langkah ini dinilai penting untuk mencetak pemimpin berkualitas.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 25 April 2026
KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah
Bagikan