Masih Bergabung di KIB, Ketum PPP Sebut Politik Dinamis

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Selasa, 04 Oktober 2022
Masih Bergabung di KIB, Ketum PPP Sebut Politik Dinamis

PPP. (Foto:PPP)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Partai Persatuan Pembangunan terus melakukan konsolidasi setelah pergantian Ketua Umum dari Soeharso Monoarfa ke Muhammad Mardiono, untuk kembali berjaya di pemilu.

Pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Mardiono menargetkan perolehan 39 kursi di DPR RI pada Pemilu 2024 mendatang.

Baca Juga:

PPP bakal Gelar Mukernas Akhir Tahun 2022, Tentukan Capres-Cawapres

"Kami akan bangkit dan berjuang untuk mengembalikan suara seperti 2014 lalu. Kami mulai berjuang karena agenda-agenda pemilu sudah dimulai," katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (3/10).

Pada Pemilu 2014 lalu, PPP meraih 39 kursi di parlemen. Namun jumlah itu menurun pada Pemilu 2019 lalu dengan perolehan 19 kursi.

Penegasan itu disampaikan Mardiono saat menghadiri pembukaan Musyawarah Kerja Wilayah (Mukerwil) di Pekanbaru, Riau. Mukerwil dilaksanakan untuk menyusun langkah dan strategi menyongsong Pemilu 2024.

"Saat ini kami masih berada di Koalisi Indonesia Bersatu (KIB), namun politik dinamis. Terkait capres dan cawapres sendiri masih terus berproses," jelasnya.

Mardiono mengajak dan mendorong semua kader PPP untuk kembali mendapat kepercayaan rakyat, bersatu, dan solid untuk kebesaran PPP ke depannya.

"Kita semua bergerak bersama-sama untuk berjuang, meraih cita-cita yang sesuai dengan keinginan para pendiri PPP untuk kemaslahatan umat," pesannya.

Selain menghadiri Mukerwil, saat berada di Pekanbaru Mardiono melakukan sowan kepada Pengurus Ponpes Babussalam, Syekh Ismail Royan.

Kemudian, Mardiono juga mendatangi rumah senior Pimpinan Anak Cabang (PAC) Kecamatan Marpoyan Dandi Yandra untuk mendengarkan aspirasi dari akar rumput.

Pemilu 2019 diikuti oleh 16 partai politik. Namun, dari jumlah tersebut, hanya 9 partai yang memenuhi ambang batas parlemen atau parliamentary threshold.

PPP memperoleh jumlah suara 6.323.147 atau 4,52 persen dengan jumlah yang didapatkan di DPR sebanyak 19. (Asp)

Baca Juga:

PPP Bakal Jadi Tuan Rumah Rapat KIB di Jawa Tengah

#DPP PPP #Pemilu #Partai Politik
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Istana Respons Usulan E-Voting Pilkada, Sebut Perlu Kajian Mendalam
Mensesneg, Prasetyo Hadi, merespons usulan soal e-voting Pilkada. Ia meminta hal itu membutuhkan kajian mendalam.
Soffi Amira - Senin, 19 Januari 2026
Istana Respons Usulan E-Voting Pilkada, Sebut Perlu Kajian Mendalam
Indonesia
Gerakan Rakyat Deklarasi Jadi Partai, Daftar Februari 2026
Gerakan Rakyat harus mengurus surat domisili tiap-tiap kantor partai, menetapkan kuota perempuan sebanyak 30 persen
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 19 Januari 2026
 Gerakan Rakyat Deklarasi Jadi Partai, Daftar Februari 2026
Indonesia
PDIP Gelar Rakarnas 10 -12 Januari, Ini Tema dan Agenda Yang Dibahas
PDIP memilih tema Satyam Eva Jayate, dengan sub tema Di Sanalah Aku Berdiri, untuk Selama-lamanya.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 09 Januari 2026
PDIP Gelar Rakarnas 10 -12 Januari, Ini Tema dan Agenda Yang Dibahas
Indonesia
Mayoritas Pemilih Partai Politik Tolak Pilkada Dipilih DPRD
Hanya 53,3 persen publik percaya partai politik bekerja untuk kepentingan rakyat, sementara 39,3 persen menyatakan tak percaya.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 07 Januari 2026
Mayoritas Pemilih Partai Politik Tolak Pilkada Dipilih DPRD
Indonesia
Heboh Kodifikasi Hukum Pemilu, Komisi II DPR Tegaskan Pilkada Lewat DPRD Konstitusional
Rifqi membuka peluang dilakukannya kodifikasi atau penyatuan hukum pemilu dan pilkada
Angga Yudha Pratama - Jumat, 02 Januari 2026
Heboh Kodifikasi Hukum Pemilu, Komisi II DPR Tegaskan Pilkada Lewat DPRD Konstitusional
Indonesia
ICW Tolak Kepala Daerah Dipilih DPRD, Rugikan Demokrasi dan Fasilitasi Politik Transaksional
ICW mencatat, sepanjang 2010–2024 terdapat 545 anggota DPRD yang terjerat kasus korupsi
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 31 Desember 2025
 ICW Tolak Kepala Daerah Dipilih DPRD, Rugikan Demokrasi dan Fasilitasi Politik Transaksional
Indonesia
Junta Gelar Pemilu Pertama Sejak Kudeta Militer Pada 2021
Sebanyak 102 kota kecil melakukan pemungutan suara pada fase pertama pemilihan. Fase kedua dan ketiga akan diadakan pada 11 dan 25 Januari,
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 29 Desember 2025
Junta Gelar Pemilu Pertama Sejak Kudeta Militer Pada 2021
Berita
Pramono Perintahkan 2 Hari Setelah Acara Bendera dan Spanduk Partai Harus Diturunkan
Pria yang akrab disapa Pram itu pun mengaku tidak peduli jika ia dikritik terkait keputusannya untuk membersihkan spanduk dan bendera partai di Jakarta.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 03 Desember 2025
Pramono Perintahkan 2 Hari Setelah Acara Bendera dan Spanduk Partai Harus Diturunkan
Indonesia
MK Tolak Gugatan Rakyat Bisa Pecat DPR, Pilihannya Jangan Dipilih Lagi di Pemilu
MK menyatakan keinginan agar konstituen diberikan hak untuk memberhentikan anggota DPR tidak selaras dengan konsep demokrasi perwakilan.
Wisnu Cipto - Kamis, 27 November 2025
MK Tolak Gugatan Rakyat Bisa Pecat DPR, Pilihannya Jangan Dipilih Lagi di Pemilu
Indonesia
Gimmick Baru PSI, Tinggalkan Sapaan Bro dan Sis Demi Kesan Lebih Egaliter
Ketua Harian PSI Ahmad Ali mencontohkan sapaan Bro dan Sis tidak sesuai jika digunakan dalam konteks tertentu, misalnya saat berkunjung ke pondok pesantren.
Wisnu Cipto - Sabtu, 22 November 2025
Gimmick Baru PSI, Tinggalkan Sapaan Bro dan Sis Demi Kesan Lebih Egaliter
Bagikan