Masih Bergabung di KIB, Ketum PPP Sebut Politik Dinamis
PPP. (Foto:PPP)
MerahPutih.com - Partai Persatuan Pembangunan terus melakukan konsolidasi setelah pergantian Ketua Umum dari Soeharso Monoarfa ke Muhammad Mardiono, untuk kembali berjaya di pemilu.
Pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Mardiono menargetkan perolehan 39 kursi di DPR RI pada Pemilu 2024 mendatang.
Baca Juga:
PPP bakal Gelar Mukernas Akhir Tahun 2022, Tentukan Capres-Cawapres
"Kami akan bangkit dan berjuang untuk mengembalikan suara seperti 2014 lalu. Kami mulai berjuang karena agenda-agenda pemilu sudah dimulai," katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (3/10).
Pada Pemilu 2014 lalu, PPP meraih 39 kursi di parlemen. Namun jumlah itu menurun pada Pemilu 2019 lalu dengan perolehan 19 kursi.
Penegasan itu disampaikan Mardiono saat menghadiri pembukaan Musyawarah Kerja Wilayah (Mukerwil) di Pekanbaru, Riau. Mukerwil dilaksanakan untuk menyusun langkah dan strategi menyongsong Pemilu 2024.
"Saat ini kami masih berada di Koalisi Indonesia Bersatu (KIB), namun politik dinamis. Terkait capres dan cawapres sendiri masih terus berproses," jelasnya.
Mardiono mengajak dan mendorong semua kader PPP untuk kembali mendapat kepercayaan rakyat, bersatu, dan solid untuk kebesaran PPP ke depannya.
"Kita semua bergerak bersama-sama untuk berjuang, meraih cita-cita yang sesuai dengan keinginan para pendiri PPP untuk kemaslahatan umat," pesannya.
Selain menghadiri Mukerwil, saat berada di Pekanbaru Mardiono melakukan sowan kepada Pengurus Ponpes Babussalam, Syekh Ismail Royan.
Kemudian, Mardiono juga mendatangi rumah senior Pimpinan Anak Cabang (PAC) Kecamatan Marpoyan Dandi Yandra untuk mendengarkan aspirasi dari akar rumput.
Pemilu 2019 diikuti oleh 16 partai politik. Namun, dari jumlah tersebut, hanya 9 partai yang memenuhi ambang batas parlemen atau parliamentary threshold.
PPP memperoleh jumlah suara 6.323.147 atau 4,52 persen dengan jumlah yang didapatkan di DPR sebanyak 19. (Asp)
Baca Juga:
PPP Bakal Jadi Tuan Rumah Rapat KIB di Jawa Tengah
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
Istana Respons Usulan E-Voting Pilkada, Sebut Perlu Kajian Mendalam
Gerakan Rakyat Deklarasi Jadi Partai, Daftar Februari 2026
PDIP Gelar Rakarnas 10 -12 Januari, Ini Tema dan Agenda Yang Dibahas
Mayoritas Pemilih Partai Politik Tolak Pilkada Dipilih DPRD
Heboh Kodifikasi Hukum Pemilu, Komisi II DPR Tegaskan Pilkada Lewat DPRD Konstitusional
ICW Tolak Kepala Daerah Dipilih DPRD, Rugikan Demokrasi dan Fasilitasi Politik Transaksional
Junta Gelar Pemilu Pertama Sejak Kudeta Militer Pada 2021
Pramono Perintahkan 2 Hari Setelah Acara Bendera dan Spanduk Partai Harus Diturunkan
MK Tolak Gugatan Rakyat Bisa Pecat DPR, Pilihannya Jangan Dipilih Lagi di Pemilu
Gimmick Baru PSI, Tinggalkan Sapaan Bro dan Sis Demi Kesan Lebih Egaliter