PPP soal Kriteria Capres KIB, Harus Teruskan Program Kerja Jokowi

Andika PratamaAndika Pratama - Sabtu, 22 Oktober 2022
PPP soal Kriteria Capres KIB, Harus Teruskan Program Kerja Jokowi

Plt Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Mardion (kedua kanan). (Foto: MP/Kanugrahan)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang diprakarsai oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Golkar masih belum mengumumkan calon presiden (capres) untuk mengikuti Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum PPP, Muhammad Mardiono mengaku ada kriteria khusus capres yang akan diusung KIB. Salah satunya adalah mampu melanjutkan program dari Presiden Joko Widodo.

Baca Juga

Ridwan Kamil Isyaratkan Bergabung ke Golkar

Ia mengatakan, kriteria tersebut menjadi pertimbangan KIB sebelum mengusung capres untuk Pilpres 2024. Jika tak ada masalah, KIB akan mengumumkan capresnya pada awal 2023.

"Gambaran saya mungkin tidak sampai awal tahun mungkin kita sudah mengambil keputusan. Paling selambat-lambatnya awal tahun ya," ujar Mardiono di Jakarta, Sabtu (22/10).

Baca Juga

Airlangga Bahas Batik Kuning Ridwan Kamil di Depan Jokowi

PPP berharap agar capres dari KIB segera diumumkan ke publik. Namun, partai itu memahami bahwa Partai Golkar dan PAN mempunyai mekanisme terkait pengusungan capres.

"Kemudian nanti mudah-mudahan yang diusung oleh masing-masing partai koalisi ini sama," ujar Mardiono.

PPP, Partai Golkar, dan PAN pun terus menjaring aspirasi terkait capres tersebut.

"Nanti kelak akan kita jadikan sebuah keputusan nanti untuk mencalonkan capres dan cawapres yang kelak nanti bisa melanjutkan pembangunan negeri ini," sebut Mardiono. (Knu)

Baca Juga

Di HUT Golkar, Jokowi: Jangan Sembarangan Pilih Capres

#Partai Persatuan Pembangunan (PPP) #Koalisi Indonesia Bersatu #Pilpres #Pemilu
Bagikan

Berita Terkait

Berita
Kubu Pro Junta Militer Menang Pemilu, Kuasi 86 Persen Kursi Parlemen
Parlemen Myanmar, yang terdiri atas dua majelis, memiliki jumlah total kursi sebanyak 664, tetapi dengan 25 persen kursi dialokasikan untuk perwira militer.
Alwan Ridha Ramdani - 1 jam, 40 menit lalu
Kubu Pro Junta Militer Menang Pemilu, Kuasi 86 Persen Kursi Parlemen
Indonesia
Revisi UU Pemilu, NasDem Ingin Ambang Batas Parlemen Sampai 7 Persen
Penghapusan ambang batas berpotensi melahirkan fragmentasi partai yang berlebihan dan melemahkan efektivitas pemerintahan
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 30 Januari 2026
Revisi UU Pemilu, NasDem Ingin Ambang Batas Parlemen Sampai 7 Persen
Indonesia
Revisi UU Pemilu, PAN Minta Ambang Batas Pilpres dan Parlemen Dihapus
PAN mengusulkan agar ambang batas pilpres dan parlemen dihapus dalam revisi UU Pemilu.
Soffi Amira - Jumat, 30 Januari 2026
Revisi UU Pemilu, PAN Minta Ambang Batas Pilpres dan Parlemen Dihapus
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Berwasiat Agar Gibran dan Kaesang Jadi Pasangan Capres-Cawapres di Pemilu 2029
Beredar informasi yang menyebut Presiden ke-7 RI Joko Widodo akan menduetkan Gibran-Kaesang di Pilpres 2029. Cek kebenaran informasinya.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 28 Januari 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Berwasiat Agar Gibran dan Kaesang Jadi Pasangan Capres-Cawapres di Pemilu 2029
Indonesia
Istana Respons Usulan E-Voting Pilkada, Sebut Perlu Kajian Mendalam
Mensesneg, Prasetyo Hadi, merespons usulan soal e-voting Pilkada. Ia meminta hal itu membutuhkan kajian mendalam.
Soffi Amira - Senin, 19 Januari 2026
Istana Respons Usulan E-Voting Pilkada, Sebut Perlu Kajian Mendalam
Indonesia
Istana Bantah Isu Pemilihan Presiden Lewat MPR, Pastikan Tetap Dipilih Rakyat
Mensesneg, Prasetyo Hadi mengatakan, tidak wacana pemilihan Presiden lewat MPR. Pilpres akan tetap dipilih langsung oleh rakyat.
Soffi Amira - Senin, 19 Januari 2026
Istana Bantah Isu Pemilihan Presiden Lewat MPR, Pastikan Tetap Dipilih Rakyat
Indonesia
Heboh Kodifikasi Hukum Pemilu, Komisi II DPR Tegaskan Pilkada Lewat DPRD Konstitusional
Rifqi membuka peluang dilakukannya kodifikasi atau penyatuan hukum pemilu dan pilkada
Angga Yudha Pratama - Jumat, 02 Januari 2026
Heboh Kodifikasi Hukum Pemilu, Komisi II DPR Tegaskan Pilkada Lewat DPRD Konstitusional
Indonesia
ICW Tolak Kepala Daerah Dipilih DPRD, Rugikan Demokrasi dan Fasilitasi Politik Transaksional
ICW mencatat, sepanjang 2010–2024 terdapat 545 anggota DPRD yang terjerat kasus korupsi
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 31 Desember 2025
 ICW Tolak Kepala Daerah Dipilih DPRD, Rugikan Demokrasi dan Fasilitasi Politik Transaksional
Indonesia
Junta Gelar Pemilu Pertama Sejak Kudeta Militer Pada 2021
Sebanyak 102 kota kecil melakukan pemungutan suara pada fase pertama pemilihan. Fase kedua dan ketiga akan diadakan pada 11 dan 25 Januari,
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 29 Desember 2025
Junta Gelar Pemilu Pertama Sejak Kudeta Militer Pada 2021
Indonesia
MK Tolak Gugatan Rakyat Bisa Pecat DPR, Pilihannya Jangan Dipilih Lagi di Pemilu
MK menyatakan keinginan agar konstituen diberikan hak untuk memberhentikan anggota DPR tidak selaras dengan konsep demokrasi perwakilan.
Wisnu Cipto - Kamis, 27 November 2025
MK Tolak Gugatan Rakyat Bisa Pecat DPR, Pilihannya Jangan Dipilih Lagi di Pemilu
Bagikan