PPP soal Kriteria Capres KIB, Harus Teruskan Program Kerja Jokowi

Andika PratamaAndika Pratama - Sabtu, 22 Oktober 2022
PPP soal Kriteria Capres KIB, Harus Teruskan Program Kerja Jokowi

Plt Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Mardion (kedua kanan). (Foto: MP/Kanugrahan)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang diprakarsai oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Golkar masih belum mengumumkan calon presiden (capres) untuk mengikuti Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum PPP, Muhammad Mardiono mengaku ada kriteria khusus capres yang akan diusung KIB. Salah satunya adalah mampu melanjutkan program dari Presiden Joko Widodo.

Baca Juga

Ridwan Kamil Isyaratkan Bergabung ke Golkar

Ia mengatakan, kriteria tersebut menjadi pertimbangan KIB sebelum mengusung capres untuk Pilpres 2024. Jika tak ada masalah, KIB akan mengumumkan capresnya pada awal 2023.

"Gambaran saya mungkin tidak sampai awal tahun mungkin kita sudah mengambil keputusan. Paling selambat-lambatnya awal tahun ya," ujar Mardiono di Jakarta, Sabtu (22/10).

Baca Juga

Airlangga Bahas Batik Kuning Ridwan Kamil di Depan Jokowi

PPP berharap agar capres dari KIB segera diumumkan ke publik. Namun, partai itu memahami bahwa Partai Golkar dan PAN mempunyai mekanisme terkait pengusungan capres.

"Kemudian nanti mudah-mudahan yang diusung oleh masing-masing partai koalisi ini sama," ujar Mardiono.

PPP, Partai Golkar, dan PAN pun terus menjaring aspirasi terkait capres tersebut.

"Nanti kelak akan kita jadikan sebuah keputusan nanti untuk mencalonkan capres dan cawapres yang kelak nanti bisa melanjutkan pembangunan negeri ini," sebut Mardiono. (Knu)

Baca Juga

Di HUT Golkar, Jokowi: Jangan Sembarangan Pilih Capres

#Partai Persatuan Pembangunan (PPP) #Koalisi Indonesia Bersatu #Pilpres #Pemilu
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
10 Isu Strategis Dalam Rancangan Undang-Undang Pemilu
Isu-isu strategis yang akan dibahas itu menjadi dasar bagi panja untuk mengundang pihak-pihak terkait guna menyampaikan saran dan masukannya terhadap sistem Pemilu.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 05 Oktober 2026
10 Isu Strategis Dalam Rancangan Undang-Undang Pemilu
Dunia
Pilpres Brazil 2 Putaran, Petahana Dikalahkan Oposisi
Calon presiden Flavio Bolsonari memperoleh suara 47,23 persen. Kemudian, Lula da Silva memperoleh suara 44,93 persen.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 05 Oktober 2026
Pilpres Brazil 2 Putaran, Petahana Dikalahkan Oposisi
Indonesia
Legislator Golkar Komentari Usul Dapil Nasional: Menarik, tapi jangan Bikin Bingung
Sistem tersebut menarik karena partai politik memiliki peran dalam menentukan calon yang memperoleh mandat rakyat.
Dwi Astarini - Rabu, 23 September 2026
Legislator Golkar Komentari Usul Dapil Nasional: Menarik, tapi jangan Bikin Bingung
Indonesia
Punya 2 Juta Suara Terbuang, Demokrat Usul Dapil Nasional
Pembahasan mengenai mekanisme tersebut, masih terus dilakukan id antara partai politik sebagai bagian dari penyusunan revisi Undang-Undang Pemilu.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 23 September 2026
Punya 2 Juta Suara Terbuang, Demokrat Usul Dapil Nasional
Indonesia
Puan Pastikan Kenaikan Ambang Batas Parlemen dan Pilpres Masih Wacana
Wacana-wacana itu masih merupakan perbincangan di antara partai politik dan belum masuk tahapan pembahasan di DPR RI.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 22 September 2026
Puan Pastikan Kenaikan Ambang Batas Parlemen dan Pilpres Masih Wacana
Indonesia
PDIP Tunggu Naskah Akademik Capres-Cawapres Harus Diusung 2 Fraksi DPR
Deddy meminta pembahasan mengenai mekanisme tersebut dilakukan setelah dokumen resmi revisi UU Pemilu tersedia.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 21 September 2026
PDIP Tunggu Naskah Akademik Capres-Cawapres Harus Diusung 2 Fraksi DPR
Indonesia
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Penaikan PT diperlukan untuk mendorong efektivitas kerja parlemen.
Dwi Astarini - Minggu, 20 September 2026
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Indonesia
Demokrat Usul Dapil Nasional di Tengah Wacana Parliamentary Threshold 7 Persen
Demokrat lebih menyoroti potensi banyaknya suara rakyat yang hangus akibat penerapan PT.
Dwi Astarini - Minggu, 20 September 2026
Demokrat Usul Dapil Nasional di Tengah Wacana Parliamentary Threshold 7 Persen
Indonesia
Ketum Partai Disebut Sepakat Ambang Batas Parlemen 4 Sampai 5 Persen.
Komisi II DPR juga tetap memperhatikan sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pemilu hingga masukan-masukan dari akademisi dan masyarakat sipil.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 15 September 2026
Ketum Partai Disebut Sepakat Ambang Batas Parlemen 4 Sampai 5 Persen.
Dunia
Partai Kanan Ekstrem Alternatif Jerman Menang Besar di Negara Bagian, Bersiap Tarung di Pemilu Federal
Seusai menang besar dalam pemilu di negara bagian Sachsen-Anhalt, Jerman bagian timur, partai kanan ekstrem Alternatif untuk Jerman (Alternative Fur Deutschland/AfD) kini mengincar kemenangan dalam pemilu federal.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 08 September 2026
Partai Kanan Ekstrem Alternatif Jerman Menang Besar di Negara Bagian, Bersiap Tarung di Pemilu Federal
Bagikan