PPP-PKB Sore Ini Gelar Pertemuan, Bahas Apa?

Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi di Jakarta, Kamis (28/9/2023). (ANTARA/Melalusa Susthira K.)
Merahputih.com - DPP PPP akan membahas agenda politik saat mengunjungi kantor DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Pertemuan dua partai tersebut akan dilakukan pada Senin (29/4) sore.
"Ya, silaturahim politik, membahas agenda-agenda politik," kata Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi d alam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin (29/4).
Baca juga:
PPP Duga Ada Pergeseran Suara di Dapil Banten ke Partai Garuda
Dia menyebut bahwa tahapan Pemilu 2024 belum selesai sehingga masih membuka komunikasi antarpartai politik.
Selain itu, Mahkamah Konstitusi (MK) baru mulai menyidangkan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pileg 2024 pada hari ini. Kemudian, pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih baru akan dilakukan pada tanggal 20 Oktober 2024.
Baca juga:
"Ini kan tahapan pemilu belum selesai, sampai pelantikan dan juga saat ini ada proses sengketa di MK, juga persiapan pilkada," katanya.
Adapun, lanjut dia, pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak tahun 2024 yang baru akan dimulai penting untuk segera dipersiapkan. "Saya kira untuk agenda ke depan yang paling urgent adalah pilkada ini," ucap dia.
Baca juga:
Sebelumnya, Jumat (26/4), Anggota KPU RI Mochammad Afifuddin mengatakan bahwa lembaganya terus mempersiapkan Pilkada serentak 2024. Salah satu tahapan yang akan dijalankan oleh KPU RI, kata dia, adalah mendapatkan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4).
"Pada 2 Mei kami juga rencananya mendapatkan DP4 dari Kemendagri untuk data pemilih yang dibuat untuk Pilkada," kata Afifuddin di Kantor Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) seperti dikutip Antara.
Bagikan
Angga Yudha Pratama
Berita Terkait
Anggota PKB di DPR Usul Gerbong Perokok di Kereta, Cak Imin Sebut itu Urusan Pribadi Itu

RAPBN 2026, Fraksi PKB: Target Belanja Negara Harus Dikawal untuk Rakyat

PKB Minta Semua Pihak Wujudkan Pidato Prabowo Pasal 33 Benteng Ekonomi Nasional

Respons Pernyataan Sri Mulyani, Legislator PKB: Pajak dan Zakat Tidak Bisa Disamakan Sepenuhnya

PMI Jadi Korban Kekerasan di Malaysia, PKB Bantu Proses Pemulangan

Fraksi PKB Tolak Rencana Pembangunan Peternakan Babi Rp 30 T di Jepara

Menlu Sugiono Jadi Sekjen Gerindra, PKB Percaya Kerja Sama Antarpartai Makin Solid

Obitarium Suryadharma Ali: Karier Moncer Sang Mantan Menteri Hingga Tersandung Kasus Korupsi

Revisi UU Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, PKB: Cerminan Aspirasi Umat Islam

Reaksi Kesal Prabowo Ketika Stafnya Salah Sajikan Teh Bukan Kopi
