PPP: Parpol Berbasis Agama Harus Beradaptasi Dengan Zaman

Zaimul Haq Elfan HabibZaimul Haq Elfan Habib - Jumat, 20 Oktober 2017
PPP: Parpol Berbasis Agama Harus Beradaptasi Dengan Zaman

Ketua Umum PPP M Romahurmuziy (ANTARA FOTO/Jafkhairi)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ketua Umum DPP PPP M Romahurmuziy menilai partai politik yang berbasis agama harus mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman karena kalau tidak, perolehan suaranya akan tergerus disebabkan ada tren migrasi ideologis dari pemilih religius ke partai berbasis nasionalis.

"Tetapi belum pernah ada dalam sejarah republik ini penyeberangan pemilih dari pemilih nasionalis ke pemilih religius," kata Romy dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat (20/10).

Dia mengatakan dalam Pemilu 2014, sejumlah partai politik nasionalis menang di daerah yang dulunya adalah basis parpol religius misalnya Jawa Barat, DKI Jakarta dan Jawa Timur.

Menurut dia, dahulu di ketiga daerah itu dalam setiap pemilu selalu dimenangkan oleh partai relijius namun belakangan ini dimenangkan oleh parpol nasionalis.

"Hal itu menunjukkan bahwa swing voters yang pandangannya berubah dan berganti, ternyata bermigrasi dari religius ke nasionalis. Bahkan, refleksi angkanya tertangkap di tingkat nasional," ujarnya.

Anggota Komisi XI DPR itu menjelaskan pada Pemilu 1955 yang dianggap paling ideologis dalam sejarah Indonesia, jumlah pemilih religius adalah 43 persen, terdiri atas Masyumi dan Nahdlatul Ulama (NU) namun saat ini pemilih religius hanya berjumlah 31 persen.

Menurutnya, angka 31 persen itu pun terdiri dari Partai Persatuan Pembangunan, Partai Amanat Nasional, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Bulan Bintang.

"Saat ini, perolehan suara partai nasionalis hampir mencapai 70 persen. Kenyataan ini menunjukkan bahwa ada cara komunikasi yang kurang beradaptasi dengan perubahan jaman dan perilaku pemilih," katanya.

Sebaliknya menurut dia, partai religius gagal menahan pemilihnya dan akhirnya bermigrasi ke partai nasionalis sehingga dengan komposisi tersebut, perebutan para pemilih dalam Pemilu 2019 diprediksi masih berlangsung diantara partai religius.

Karena itu dia menilai parpol berbasis religius akan saling berebut pemilih dan itu menjadi persoalan besar bagi PPP yang harus berebut jumlah yang sedikit. (*)

#DPP PPP #Religi #Pemilu
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
10 Isu Strategis Dalam Rancangan Undang-Undang Pemilu
Isu-isu strategis yang akan dibahas itu menjadi dasar bagi panja untuk mengundang pihak-pihak terkait guna menyampaikan saran dan masukannya terhadap sistem Pemilu.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 05 Oktober 2026
10 Isu Strategis Dalam Rancangan Undang-Undang Pemilu
Dunia
Pilpres Brazil 2 Putaran, Petahana Dikalahkan Oposisi
Calon presiden Flavio Bolsonari memperoleh suara 47,23 persen. Kemudian, Lula da Silva memperoleh suara 44,93 persen.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 05 Oktober 2026
Pilpres Brazil 2 Putaran, Petahana Dikalahkan Oposisi
Indonesia
Legislator Golkar Komentari Usul Dapil Nasional: Menarik, tapi jangan Bikin Bingung
Sistem tersebut menarik karena partai politik memiliki peran dalam menentukan calon yang memperoleh mandat rakyat.
Dwi Astarini - Rabu, 23 September 2026
Legislator Golkar Komentari Usul Dapil Nasional: Menarik, tapi jangan Bikin Bingung
Indonesia
Punya 2 Juta Suara Terbuang, Demokrat Usul Dapil Nasional
Pembahasan mengenai mekanisme tersebut, masih terus dilakukan id antara partai politik sebagai bagian dari penyusunan revisi Undang-Undang Pemilu.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 23 September 2026
Punya 2 Juta Suara Terbuang, Demokrat Usul Dapil Nasional
Indonesia
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Penaikan PT diperlukan untuk mendorong efektivitas kerja parlemen.
Dwi Astarini - Minggu, 20 September 2026
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Indonesia
Demokrat Usul Dapil Nasional di Tengah Wacana Parliamentary Threshold 7 Persen
Demokrat lebih menyoroti potensi banyaknya suara rakyat yang hangus akibat penerapan PT.
Dwi Astarini - Minggu, 20 September 2026
Demokrat Usul Dapil Nasional di Tengah Wacana Parliamentary Threshold 7 Persen
Indonesia
Ketum Partai Disebut Sepakat Ambang Batas Parlemen 4 Sampai 5 Persen.
Komisi II DPR juga tetap memperhatikan sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pemilu hingga masukan-masukan dari akademisi dan masyarakat sipil.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 15 September 2026
Ketum Partai Disebut Sepakat Ambang Batas Parlemen 4 Sampai 5 Persen.
Dunia
Partai Kanan Ekstrem Alternatif Jerman Menang Besar di Negara Bagian, Bersiap Tarung di Pemilu Federal
Seusai menang besar dalam pemilu di negara bagian Sachsen-Anhalt, Jerman bagian timur, partai kanan ekstrem Alternatif untuk Jerman (Alternative Fur Deutschland/AfD) kini mengincar kemenangan dalam pemilu federal.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 08 September 2026
Partai Kanan Ekstrem Alternatif Jerman Menang Besar di Negara Bagian, Bersiap Tarung di Pemilu Federal
Indonesia
Kaesang Pangarep Resmi Masuk 'Kandang Banteng' Pada Pemilu 2029, Siap Bersaing dengan Puan Maharani
Bahkan kawasan kerap mendapatkan julukan sebagai daerah pemilihan terketat mengingat keberadaan sejumlah figur politisi berbobot tinggi
Angga Yudha Pratama - Senin, 27 Juli 2026
Kaesang Pangarep Resmi Masuk 'Kandang Banteng' Pada Pemilu 2029, Siap Bersaing dengan Puan Maharani
Indonesia
DPR Ngaku Mulai Berkeliling Serap Aspirasi RUU Pemilu Saat Masa Reses
Ada empat pilar utama yang mendesak dimasukkan dalam revisi Undang-Undang Pemilu yang saat ini sedang dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 21 Juli 2026
DPR Ngaku Mulai Berkeliling Serap Aspirasi RUU Pemilu Saat Masa Reses
Bagikan