PPP Mudah Diintervensi Rezim Kekuasaan

MerahPutih Politik- Pakar Hukum Tata Negara, Margarito Kamis mengatakan, salah satu alasan cepatnya rezim kekuasaan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-Kalla) mengintervensi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) adalah jumlah kursi PPP di parlemen yang terbatas.

"PPP kan cuma punya 39 kursi. Beda dengan Golkar yang punya banyak kursi. Karena itulah PPP mudah diintervensi," kata Margarito dalam sebuah diskusi publik bertajuk 'Posisi Pemerintah Dalam Kemandirian Partai Politik' yang merupakan rangkaian acara dalam acara Mukernas PPP, di Hotel JS Luwansa, Kamis (11/12).

Lulusan Hukum Tata Negara Universitas Indonesia (UI) ini menuturkan, yang dimaksud dengan intervensi pemerintah terhadap PPP adalah pengesahan Muktamar PPP ke VIII di Surabaya.

Pada hari kedua setelah dilantik menjadi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna Laoly segera menandatangani surat Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan. Dengan surat bernomor M.HH-07.AH.11.01 Tahun 2014 tanggal 28 Oktober 2014, Negara mengakui seluruh hasil keputusan Muktamar ke VIII PPP, tanggal 15-17 Oktober 2014 lalu di Surabaya.

Sedangkan dalam kasus dinamika internal Partai Golkar pemerintah dinilai lambat melakukan pengesahan. Hal tersebut dipicu lantaran partai Golkar dipandang mempunyai kekuatan politik cukup kuat. Sehingga pemerintah tidak bisa gegabah untuk terlalu cepat mengesahkan dualisme kepengurusan dalam partai beringin tersebut.

"Menurut saya, Menkumham harus berpikir 10 kali. Makanya, hingga saat ini mereka belum berani mengesahkan dan masih membuat tim kajian atas hasil Munas Golkar," ujar Margarito.