Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

PPP Minta Aprindo Tak Intimidasi Warung Madura

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Jumat, 10 Mei 2024
PPP Minta Aprindo Tak Intimidasi Warung Madura

Ilustrasi warung madura (Antara/Shutterstock/Khoirahman Triyoga)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyesalkan Asosiasi Peritel Indonesia (Aprindo) yang terkesan mengintimidasi warung Madura dengan pernyataan bahwa penjualan elpiji harus diperketat.

Dalam pernyataannya, Aprindo mempersoalkan warung Madura menjual LPG tanpa dilengkapi Alat Pemadam Api Ringan (APAR).

Menurut Ketua DPP PPP Achmad Baidowi, warung Madura saat ini merupakan salah satu jalur distribusi LPG bersubsidi yang efektif dan tetap sasaran.

Hal itu terbukti lantaran warung Madura berada di tengah-tengah pemukiman warga berpenghasilan menengah ke bawah yang menjadi sasaran distribusi LPG subsidi.

Baca juga:

'Warung Madura' Mejeng di Jersey Terbaru Madura United

“Warung Madura berkontribusi dalam menyalurkan LPG bersubsidi kepada kalangan yang memang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Sebab konsumen mereka umumnya adalah warga perkampungan,” kata Awiek, sapaan karib Baidowi dalam keterangannya, Jumat (10/5).

Legislator Dapil Madura ini meminta pemerintah untuk memperketat distribusi LPG bersubsidi. Salah satu caranya adalah memanfaatkan ritel-ritel kecil, seperti Warung Madura yang hadir langsung ke tengah-tengah pemukiman warga. Bahkan pasokan ke ritel mikro kecil itu harus dijamin pemerintah.

“Pemerintah harus mewajibkan agen-agen LPG yang mereka tunjuk agar memprioritaskan ritel mikro kecil seperti warung Madura agar mudah dan tepat sasaran,” jelas anggota Komisi VI DPR ini.

Baca juga:

Mendag Zulhas Tidak Setuju Warung Madura Dilarang Buka 24 Jam

PPP justru meminta agar pemerintah juga memperketat penjualan LPG di ritel modern seperti minimarket dan supermarket karena umumnya pembeli mereka merupakan menengah ke atas.

“Distribusi LPG bersubsidi melalui ritel modern justru harus lebih diperketat karena lebih berpotensi tidak tetap sasaran. Di Ritel modern harus lebih diperbanyak LPG non subsidi sedang jumlah LPG subsidi lebih diperkecil dan dialihkan ke ritel kecil,” pungkasnya. (Pon)

#UMKM #Warung
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
DPR Harap Final Piala Dunia 2026 Jadi Momentum Panen Rezeki bagi UMKM Tanah Air
Pemda dan pelaku UMKM terus bersinergi untuk memanfaatkan animo masyarakat yang tinggi menjelang final Piala Dunia 2026.
Dwi Astarini - Jumat, 17 Juli 2026
DPR Harap Final Piala Dunia 2026 Jadi Momentum Panen Rezeki bagi UMKM Tanah Air
Indonesia
Bunga Pinjaman Bagi Pelaku Usaha Mikro Turun Dari 22,5 Persen Jadi 8 Persen
APBN 2026 diarahkan untuk mendukung delapan agenda prioritas nasional termasuk pemberdayaan UMKM.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 17 Juli 2026
Bunga Pinjaman Bagi Pelaku Usaha Mikro  Turun Dari 22,5 Persen Jadi 8 Persen
Indonesia
Alogaritma Platform E-Commerce Harus Utamakan Produk UMKM Dalam Negeri
Selain mengutamakan produk lokal, Permendag Nomor 19 Tahun 2026 juga ditujukan untuk memperkuat perlindungan konsumen dalam perdagangan digital.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 16 Juli 2026
Alogaritma Platform E-Commerce Harus Utamakan Produk UMKM Dalam Negeri
Indonesia
UMKM Indonesia Butuh Suntikan Kredit Rp 540 Triliun
Data Sistem Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia (SSKI) Bank Indonesia pada 2025, total kredit perbankan mencapai Rp 8.149 triliun.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 14 Juli 2026
UMKM Indonesia Butuh Suntikan Kredit Rp 540 Triliun
Indonesia
Transformasi PNM di Bawah Danantara, Perluas Pemberdayaan UMKM hingga Wilayah 3T
PNM memperluas layanan keuangan ke wilayah 3T melalui 516 unit dari total 4.035 jaringan pelayanan. Fokus pada pembiayaan dan pemberdayaan perempuan pengusaha ultra mikro.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 13 Juli 2026
Transformasi PNM di Bawah Danantara, Perluas Pemberdayaan UMKM hingga Wilayah 3T
Indonesia
Ojol Bakal Masuk Sebagai UMKM
Penyusunan regulasi tersebut ditargetkan dapat diselesaikan secepatnya agar status pelaku usaha bagi pengemudi ojol segera memiliki dasar hukum
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 08 Juli 2026
Ojol Bakal Masuk Sebagai UMKM
Indonesia
DPR Desak Pemerintah Audit TikTok Shop usai Dugaan Penahanan Dana UMKM
Komisi VII DPR meminta Kemendag dan Komdigi membentuk tim audit independen untuk mengusut dugaan penahanan dana pelaku UMKM di TikTok Shop.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 08 Juli 2026
DPR Desak Pemerintah Audit TikTok Shop usai Dugaan Penahanan Dana UMKM
Indonesia
SPAI Tolak Pengemudi Ojol Masuk Kategori UMKM, Minta Pemerintah Akui sebagai Pekerja
SPAI menolak pengemudi ojol, taksol, dan kurir kargo dikategorikan sebagai UMKM. Desak pemerintah mengakui mereka sebagai pekerja dan menjamin hak ketenagakerjaan.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 08 Juli 2026
SPAI Tolak Pengemudi Ojol Masuk Kategori UMKM, Minta Pemerintah Akui sebagai Pekerja
Indonesia
OJK Apresiasi Dukungan Bank Jakarta Perkuat Ekonomi Kreatif Lewat Program PED
OJK mengapresiasi dukungan Bank Jakarta dalam Program Pengembangan Ekonomi Daerah yang memperkuat ekosistem ekonomi kreatif dan inklusi keuangan di DKI Jakarta.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 06 Juli 2026
OJK Apresiasi Dukungan Bank Jakarta Perkuat Ekonomi Kreatif Lewat Program PED
Indonesia
Pajak Pedagang Online Harus Lihat Kondisi Riil
Implementasinya harus dilakukan secara terukur dengan mempertimbangkan kondisi riil pelaku UMKM.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 02 Juli 2026
Pajak Pedagang Online Harus Lihat Kondisi Riil
Bagikan