PPP Bantah Calon Ketum Mentan Amran Titipan Haji Isam, Tetapi Saran Jokowi

Wisnu CiptoWisnu Cipto - Senin, 26 Mei 2025
PPP Bantah Calon Ketum Mentan Amran Titipan Haji Isam, Tetapi Saran Jokowi

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman tiba di kompleks Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Senin (3/3/2025) sore, untuk menghadap Presiden RI Prabowo Subianto terkait kenaikan harga cabai. ANTA

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dijadwalkan menyelenggarakan Muktamar pada September 2025. Salah satu agendannya adalah memilih ketua umum baru.

Salah satu nama yang ramai bakal menjadi pucuk pimpinan partai berlambang Kabah itu yakni Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman. Tetapi, munculnya nama Amran sebagai caketum PPP karena ada sosok Haji Isam yang merupakan kerabatnya.

Menanggapi kabar tersebut, Ketua Majelis Pertimbangan PPP Romahurmuziy dengan tegas membantah isu itu. Ia mengklaim mencuatnya nama Amran sebagai kandidat ketua umum PPP adalah murni hasil diskusi di internal pengurus partai.

"Yang terjadi di PPP sama sekali bukan upaya Haji Isam utk mengakuisi melalui kerabatnya. Sebagai pengusaha sukses, Haji Isam tidak butuh mengakuisisi partai manapun," kata Romahurmuziy dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin (26/5).

Baca juga:

Plt Ketum PPP Mardiono Sambangi Prabowo Subianto di Rumah Kertanegara

Rommy, sapaan akrab Romahurmuziy menjelaskan Haji Isam memiliki jejaring komunikasi yang luas dengan berbagai partai politik. Bahkan, lanjutnya, banyak tokoh politik yang berasal dari lingkaran orang Haji Isam.

Meskipun demikian, Rommy menegaskan partainya melihat Amran karena mempertimbangkan kemampuan sebagai menteri, bukan karena kerabat Haji Isam.

“Bisa dilihat, berapa banyak anggota kabinet Merah Putih lintas partai yang adalah ‘orang Haji Isam’. Tapi yang terjadi di PPP adalah 'tumbu golek tutup' (mencari orang yang cocok),” katanya.

“Kami seluruh kader PPP memang sedang talent scouting, mencari pemimpin ekstraordinari yang bersedia mewakafkan sumber daya yang dimilikinya untuk membantu PPP kembali ke Senayan,” imbuh dia.

Baca juga:

Mentan Amran Sidak MinyaKita, Temukan Kecurangan di Pasar Gede Solo

Rommy menuturkan, naiknya nama Amran dalam radar caketum PPP setelah dirinya bertemu dengan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi). Pasalnya, Amran sudah menjadi menteri sejak era Jokowi.

“Saya memang menyampaikan sejumlah nama, dan sepengetahuan Pak Jokowi, dari nama-nama tersebut, Pak Amran adalah yang paling sesuai dengan kebutuhan PPP di 2029 mendatang,” tandasnya. (Pon)

#PPP #Amran Sulaiman #Jokowi
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Berwasiat Agar Gibran dan Kaesang Jadi Pasangan Capres-Cawapres di Pemilu 2029
Beredar informasi yang menyebut Presiden ke-7 RI Joko Widodo akan menduetkan Gibran-Kaesang di Pilpres 2029. Cek kebenaran informasinya.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 28 Januari 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Berwasiat Agar Gibran dan Kaesang Jadi Pasangan Capres-Cawapres di Pemilu 2029
Indonesia
Hadir Bawa Badan, Eks Menpora Dito Siap Diperiksa KPK soal Dampingi Jokowi Lobi Haji
Dito Ariotedjo ikut mendampingi Jokowi bertemu PM Arab Saudi Mohammed bin Salman Al-Saud membahas lobi penambahan kuota haji Indonesia tahun 2024.
Wisnu Cipto - Jumat, 23 Januari 2026
Hadir Bawa Badan, Eks Menpora Dito Siap Diperiksa KPK soal Dampingi Jokowi Lobi Haji
Indonesia
Roy Suryo Ajukan Ahli Bedah Saraf hingga Pendeteksi Gambar ke Polda Metro, Tepis Penetapan Status Tersangka Dirinya
Polda Metro Jaya menjadwalkan pemeriksaan sejumlah saksi dan ahli meringankan yang diajukan Roy Suryo Cs dalam kasus tudingan ijazah palsu Jokowi.
Dwi Astarini - Selasa, 20 Januari 2026
Roy Suryo Ajukan Ahli Bedah Saraf hingga Pendeteksi Gambar ke Polda Metro, Tepis Penetapan Status Tersangka Dirinya
Indonesia
Ketua Komisi III DPR Sebut Restorative Justice Kasus Ijazah Jokowi, Bukti Implementasi KUHP Baru
Penerapan mekanisme keadilan restoratif (restorative justice/RJ) dalam perkara tersebut mencerminkan arah kebijakan hukum pidana nasional di masa depan.
Dwi Astarini - Senin, 19 Januari 2026
Ketua Komisi III DPR Sebut Restorative Justice Kasus Ijazah Jokowi, Bukti Implementasi KUHP Baru
Indonesia
Eggi Sudjana Ajukan RJ ke Polda, Kasus Hoaks Ijazah Jokowi Berpotensi Damai
Tersangka Eggi Sudjana dan Damai Hari Lubis telah mengajukan surat permohonan restorative justice (RJ) ke Polda Metro Jaya.
Wisnu Cipto - Jumat, 16 Januari 2026
Eggi Sudjana Ajukan RJ ke Polda, Kasus Hoaks Ijazah Jokowi Berpotensi Damai
Indonesia
Kuasa Hukum Jokowi: Terlalu Dini Simpulkan Restorative Justice usai Pertemuan dengan Eggi Sudjana
Kuasa hukum Jokowi, Yakup Hasibuan mengatakan, terlalu dini membicarkan restorative justice usai kliennya bertemu dengan Eggi Sudjana.
Soffi Amira - Sabtu, 10 Januari 2026
Kuasa Hukum Jokowi: Terlalu Dini Simpulkan Restorative Justice usai Pertemuan dengan Eggi Sudjana
Indonesia
Jokowi Maafkan 2 Tersangka Kasus Ijazah Palsu, PSI: Proses Hukum Harus Tetap Berjalan
Presiden ke-7 RI, Jokowi, memaafkan dua tersangka kasus ijazah palsu. Namun, PSI menyebutkan bahwa proses hukum harus tetap berjalan.
Soffi Amira - Sabtu, 10 Januari 2026
Jokowi Maafkan 2 Tersangka Kasus Ijazah Palsu, PSI: Proses Hukum Harus Tetap Berjalan
Indonesia
2 Tersangka Kasus Ijazah Palsu Kunjungi Rumah Jokowi di Solo, Apa Saja yang Dibahas?
Dua tersangka kasus ijazah palsu menemui Jokowi di Solo, Kamis (8/1) sore. Lokasi kediamannya pun langsung disterilkan.
Soffi Amira - Jumat, 09 Januari 2026
2 Tersangka Kasus Ijazah Palsu Kunjungi Rumah Jokowi di Solo, Apa Saja yang Dibahas?
Indonesia
Sidang Gugatan Ijazah Jokowi, Tergugat tak Bisa Tunjukkan Ijazah karena Dibawa Polda Metro
Tim kuasa hukum tergugat hanya mengajukan satu alat bukti berupa salinan hasil pemindaian laporan polisi yang menyatakan ijazah sedang disita.
Dwi Astarini - Rabu, 07 Januari 2026
Sidang Gugatan Ijazah Jokowi, Tergugat tak Bisa Tunjukkan Ijazah karena Dibawa Polda Metro
Indonesia
SBY Dibawa-bawa dalam Kasus Ijazah Palsu Jokowi, Demokrat Tegaskan itu Fitnah
Susilo Bambayng Yudhoyono (SBY) dikaitkan dengan isu ijazah palsu Jokowi. Partai Demokrat pun menegaskan, bahwa hal itu merupakan fitnah.
Soffi Amira - Jumat, 02 Januari 2026
SBY Dibawa-bawa dalam Kasus Ijazah Palsu Jokowi, Demokrat Tegaskan itu Fitnah
Bagikan