Eddy Flo
MerahPutih.Com - Pusat Pengelola Kawasan (PPK) Kemayoran buka suara menanggapi kewenangan penanganan masalah banjir yang terjadi di underpass Kemayoran, Jakarta Pusat.
Menurut Direktur Perencanaan Pusat Pengelola Komplek Kemayoran (PPKK) Riski Renando, persoalan banjir yang mengepung underpass Kemayoran merupakan tanggungjawab bersama. Riski menyayangkan kalau masalah ini menjadi dilempar ke pihak-pihak tertentu.
Baca Juga:
Banjir Underpass Kemayoran, Anak Buah Anies: Itu Kewenangan Pemerintah Pusat
"Jadi memang ini kan bukan dilihat ini lahan ini Pusat atau Pemprov, karena walaupun ini yang mengelola Setneg, tapi kan yang melintasi sini juga Warga DKI juga," kata Riski kepada awak media, Minggu (26/1).
Karena, kata Riski, area underpass Kemayoran bukanlah wilayah ekslusif. Oleh sebab itu, bila terjadi masalah seperti banjir kali ini, sudah sewajarnya untuk saling membantu, baik dari Pemprov DKI ataupun Pemerintah Pusat.
"Jadi kan bukan lahan ekslusif juga di sini. Enggak bisa kita bilang ini lahan ini, lahan itu. Menurut saya mungkin terlalu banyak dikotominya, perbedaan-perbedaan ini punya siapa punya siapa. Ya kita kelola bersama lah, saling bantu-bantu juga gitu," paparnya.
"Karena kami mengelola ini kan juga buat warga DKI juga, bukan warga Kemayoran saja. Enggak bisa ini Setneg, ini DKI," sambung Riski.
Seperti diketahui, Sabut (25/1) kemarin Sekretaris Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta Dudi Gardesi mengatakan permasalahan banjir di area Kemayoran berada di bawah wewenang Kementerian Sekretariat Negara.
Baca Juga:
Tak Kunjung Surut, Underpass Kemayoran Masih Terendam Air Setinggi 5 Meter
Kepala Sekrerariat Presiden Heru Budi Hartono langsung menanggapi pernyataan Dinas SDA itu. Heru mengatakan bahwa underpass Kemayoran, Jakarta Pusat yang terkena banjir ada di bawah wewenang pemerintah pusat.
"Saya minta jajaran pejabat Pemda DKI, khususnya dalam menangani banjir agar tidak berpolemik, tapi harus bersinergi. Mari kita bersama-sama mengatasi banjir ini, kita utamakan kelancaran pelayanan publik dan kepentingan masyarakat," kata Heru Minggu (26/1).(Asp)
Baca Juga:
Jalan Depan Istana Negara Sempat Banjir, Warga: Malu Kalau Ada Turis Lewat
