Zulfikar Sy
MerahPutih.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno merespons pernyataan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait Provinsi DKI Jakarta menjadi provinsi yang paling rawan potensi praktik Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
Mengenai hal tersebut Sandiaga memastikan pihaknya akan terus memantau pengeluaran uang yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
"Jadi ini kita harus pastikan bahwa APBD ini dipantau terus, maka kita ada tim monitoring dan tim percepatan yang sudah dibentuk," ujar Sandiaga di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Rabu (17/1).
Mantan Ketua HIPMI ini menjamin tak akan ada TPPU karena keluar masuknya dana terus dimonitor oleh tim monitoring Pemprov DKI, bahkan ada Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP).
Diketahui TGUPP terdiri dari 73 orang dan dibagi ke dalam lima bidang yakni bidang percepatan pembangunan, bidang pencegahan korupsi, bidang harmonisasi regulasi, bidang pengelolaan pesisir, bidang ekonomi dan pembangunan.
"Maka kita ada tim monitoring dan tim percepatan yang sudah dibentuk kita pastikan bahwa tidak ada lagi potensi TPPU yang disamapiakn PPATK," jelasnya.
Seperti diketahui, pada Selasa (16/1) kemarin PPATK merilis Provinsi DKI Jakarta menjadi provinsi paling berisiko terjadi Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Salah satu faktornya yaitu jumlah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta yang sangat besar.
APBD DKI Jakarta pada tahun 2018 sebesar Rp 77,117 triliun. (Asp)
Baca juga berita lainnya dalam artikel: Dikritik Ketua DPRD Soal Monas, Ini Jawaban Sandiaga
