P Suryo R
BARU-baru ini Pemerintah Hong Kong mengumumkan kabar yang terbilang unik terkait populasi warganya. Walau saat ini sudah banyak negara yang telah melonggarkan kebijakannya, Hong Kong masih mengikuti kebijakan dari Tiongkok terkait pengetatan untuk mencegah penyebaran COVID-19.
Menariknya ini memiliki dampak terhadap jumlah masyarakatnya. Akibat kebijakan pandemi tersebut, angka populasi di Hong Kong dikabarkan menyusut.
Baca Juga:
Kabar ini disampaikan Pemerintah Hong Kong pada 16 Februari 2023 yang di mana berdasarkan Departemen Sensus dan Statistik setempat, populasi warga menurun sekitar 0,9 persen hingga akhir tahun 2022.
Dengan demikian, jumlah populasi Kota Hong Kong ada di angka 7,3 juta jiwa dengan tercatat ada 60 ribu orang yang keluar dari kota itu dan 21 ribu warga yang baru datang.
Dari sisi pemicunya sendiri, sebagaimana dikutip dari Associated Press (16/2), terdapat dua potensi mengapa jumlah populasi di sini menurun.
Pertama adalah aspek Negara Tiongkok yang memang memiliki kebijakan Zero COVID sehingga berbagai kebijakan pengetatan serta pembatasan diterapkan di Hong Kong dan ini disebut mempersulit para profesional untuk datang ke kota yang menjadi pusat keuangan internasional itu.
Kemudian aspek kedua adalah keputusan dari kelompok profesional muda Hong Kong yang memutuskan bertolak ke negara-negara di Barat usai terkikisnya kebebasan berpendapat di sana dengan keamanan setempat bisa memenjarakan mereka yang dicap sebagai pembangkang kebijakan Tiongkok daratan.
Baca Juga:
Apalagi ini ditambah dengan upaya otoritas di Hong Kong mengesahkan RUU Pasal 23 yang dianggap akan semakin menyulitkan proses mengemukakan pendapat di sana dengan larangan terhadap kegiatan yang dianggap mengkhianati atau melakukan tindakan suberversif terhadap pemerintah pusat (Tiongkok).
Walau terjadi penurunan populasi tapi berdasarkan data Pemerintah Hong Kong, trennya terbilang positif. Karena berdasarkan rilis dari pemerintah diungkapkan bahwa para paruh kedua tahun 2022, penurunan populasi cenderung lebih menyempit dibandingkan paruh pertama yang lebih tinggi.
Hal tersebut dipandang positif, karena artinya pergerakan masyarakat di kota ini berangsur normal.
Sehubungan kebijakan pengetatan dengan para pekerja yang kesulitan masuk ke Hong Kong, pemerintah memprediksikan faktor tersebut dapat dihilangkan nantinya usai kebijakan berpergian di Tiongkok daratan dicabut.
Bahkan ini didukung oleh program yang diluncurkan oleh Kepala Eksekutif Hong Kong John Lee yang menargetkan sekitar 35 ribu pekerja profesional datang ke kotanya setiap tahun pada periode 2023-2025. (aru)
Baca Juga:
