Polwan Ditempatkan jadi Kapolres, Polri: Dorong Kesetaraan Gender dan Profesionalisme Berbasis Kompetensi

Ananda Dimas PrasetyaAnanda Dimas Prasetya - Rabu, 25 Juni 2025
Polwan Ditempatkan jadi Kapolres, Polri: Dorong Kesetaraan Gender dan Profesionalisme Berbasis Kompetensi

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. (Foto: Dok. Humas Polri)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memutasi sejumlah perwira menengah (Pamen) dan perwira tinggi (Pati) Polri. Total ada 702 personel yang mengalami perubahan jabatan maupun status kedinasan.

Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko menjelaskan mutasi merupakan bagian dari dinamika organisasi.

“Lalu, mutasi jabatan merupakan proses alamiah dalam organisasi sebagai bentuk penyegaran, pengembangan karier, serta pemenuhan kebutuhan organisasi," kata Trunoyudo dalam keterangan tertulis, Rabu (25/6).

Salah satunya yang terkena mutasi adalah polisi wanita (polwan) yang ditempatkan pada jabatan Kapolres.

Yakni AKBP Dewiana Syamsu Indyasari, jadi Kapolres Sragen, Polda Jawa Tengah; AKBP Marieta Dwi Ardhini, jadi Kapolres Sumbawa, Polda Nusa Tenggara Barat (NTB); dan AKBP Devi Ariantari, jadi Kapolres Landak, Polda Kalimantan Barat (Kalbar).

"Penempatan Polwan dalam jabatan Kapolres menunjukkan bahwa Polri terus mendorong kesetaraan dan profesionalisme berbasis kompetensi, tanpa membedakan gender," ujar Trunoyudo.

Baca juga:

Ahli Forensik Brigjen Hastry Tambah Daftar Polwan Polri Berpangkat Jenderal

Dari total 702 personel yang dimutasi, sebanyak 534 personel menjalani promosi jabatan atau perpindahan setara (flat). Rinciannya, jabatan tingkat Irjen Pol (IB) lima personel, jabatan Brigjen Pol (IIA) tujuh personel.

Kemudian, jabatan Kombes Pol (IIB): 321 personel. Termasuk Nivelering IIB1 57 personel, IIB2: 109 personel, IIB3: 154 personel, Analis Kebijakan satu personel, jabatan Kapolrestabes/ta/metro 15 personel, jabatan AKBP Mantap (IIIA1) 89 personel, jabatan Kapolres (IIIA2) 74 personel.

Salah satu jabatan Kapolres yang diganti ialah Kapolres Metro Jakarta Selatan dan Jakarta Timur.

Posisi Kapolres Metro Jakarta Selatan yang sebelumnya dijabat oleh Kombes Ade Rahmat Idnal, akan digantikan oleh Kombes Nicolas Ary Lilipaly.

Baca juga:

DPR Desak Polri Usut Tuntas Kasus Ancaman Bom Pesawat Haji, Keamanan Nasional Jadi Taruhan

Sementara itu, Kombes Ade Rahmat Idnal mendapat promosi jabatan menjadi Widyaiswara Kepolisian Utama TK. II Sespim Lemdiklat Polri.

Sedangkan, posisi Kapolres Metro Jakarta Timur yang ditinggalkan Nicolas Lilipaly akan digantikan oleh Kombes Alfian Nurrizal, yang sebelumnya Analis Kebijakan Madya Pamobvit Baharkam Polri. (Knu)

#Polisi #Polri #Polwan #Kapolri #Listyo Sigit Prabowo
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Dibidik KPK, Pejabat Bea Cukai Dedi Congor Sudah Tersangka di Polri Sejak 2023
Pejabat Bea Cukai Madya, Ahmad Dedi alias Dedi Congor, sudah ditetapkan tersangka gratifikasi oleh Polri sejak 2023.
Wisnu Cipto - Selasa, 11 Agustus 2026
Dibidik KPK, Pejabat Bea Cukai Dedi Congor Sudah Tersangka di Polri Sejak 2023
Indonesia
DPR Panggil Panglima TNI dan Kapolri Bahas Keamanan Jelang HUT Ke-81 RI
Mensesneg juga menyampaikan rapat yang membahas keamanan dan ketertiban itu juga diarahkan untuk persiapan Sidang Tahunan MPR RI pada 14 Agustus 2026
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 10 Agustus 2026
DPR Panggil Panglima TNI dan Kapolri Bahas Keamanan Jelang HUT Ke-81 RI
Indonesia
Polri Tepis Sertifikat Pramuka Garuda 'Jalur Tol' Jadi Polisi, Tetap Harus Lulus Seleksi
Polri menegaskan sertifikat Pramuka Garuda hanya dokumen pendukung seleksi. Calon anggota tetap wajib mengikuti tes sesuai aturan rekrutmen Polri.
Wisnu Cipto - Minggu, 09 Agustus 2026
Polri Tepis Sertifikat Pramuka Garuda 'Jalur Tol' Jadi Polisi, Tetap Harus Lulus Seleksi
Indonesia
Hanya 7 Profesi Sipil Boleh Punya Senjata Api di Indonesia, Cek Syarat dan Aturannya!
Polri menegaskan kepemilikan senjata api sipil di Indonesia hanya untuk profesi tertentu. Calon pemilik wajib lolos tes kesehatan, psikologi, sertifikat menembak, dan screening Polri.
Wisnu Cipto - Minggu, 09 Agustus 2026
Hanya 7 Profesi Sipil Boleh Punya Senjata Api di Indonesia, Cek Syarat dan Aturannya!
Indonesia
Polisi Bongkar Jalur Ganja Aceh ke Pulau Jawa, Sita 132 Kg Barang Haram
Pengungkapan tersebut merupakan hasil penanganan tiga laporan polisi yang berkaitan.
Dwi Astarini - Jumat, 07 Agustus 2026
Polisi Bongkar Jalur Ganja Aceh ke Pulau Jawa, Sita 132 Kg Barang Haram
Indonesia
Profil Untung Sangaji, Eks Polisi Pahlawan Bom Sarinah yang Bongkar Gudang 995 Senjata di Sekolah Jaksel
Untung Sangaji menjadi sosok kunci di balik pembongkaran 995 pucuk senjata api dan airgun, ribuan amunisi, alat cetak peluru, hingga narkotika di lingkungan sekolah swasta kawasan Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.
Dwi Astarini - Jumat, 07 Agustus 2026
Profil Untung Sangaji, Eks Polisi Pahlawan Bom Sarinah yang Bongkar Gudang 995 Senjata di Sekolah Jaksel
Indonesia
Polisi tak Yakin Ratusan Senpi di Bunker Sekolah untuk Kegiatan Ekskul Murid
Menurut polisi, tidak ada kaitan antara senpi dan ekstrakurikuler di sekolah.
Dwi Astarini - Jumat, 07 Agustus 2026
Polisi tak Yakin Ratusan Senpi di Bunker Sekolah untuk Kegiatan Ekskul Murid
Indonesia
Polisi akan Panggil Eks Ketua Yayasan Sekolah Pondok Pinang Terkait Temuan 995 Senjata
Polres Metro Jakarta Selatan berencana memanggil eks Ketua Yayasan berinisial IWD untuk mendalami keterkaitannya dengan temuan 995 airsoft gun dan senjata lainnya.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 07 Agustus 2026
Polisi akan Panggil Eks Ketua Yayasan Sekolah Pondok Pinang Terkait Temuan 995 Senjata
Indonesia
Polisi Selidiki 995 Senjata di Yayasan Sekolah Pondok Pinang, Dalami Izin Kepemilikan
Polisi menyelidiki penemuan 995 senjata di yayasan sekolah Pondok Pinang, Jakarta Selatan, termasuk kepemilikan, dokumen, dan perizinannya.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 07 Agustus 2026
Polisi Selidiki 995 Senjata di Yayasan Sekolah Pondok Pinang, Dalami Izin Kepemilikan
Indonesia
Pengamat Sebut Regenerasi Kapolri Keniscayaan, Keputusan Tetap Hak Prerogatif Presiden
Pergantian Kapolri merupakan bagian dari regenerasi organisasi yang wajar dan harus ditempatkan dalam koridor konstitusi, bukan didorong tekanan demonstrasi.
Dwi Astarini - Kamis, 06 Agustus 2026
Pengamat Sebut Regenerasi Kapolri Keniscayaan, Keputusan Tetap Hak Prerogatif Presiden
Bagikan