Polri Buka Peluang Periksa Kapolda Kaltara Terkait Kasus Kematian Pengawal Pribadinya

Andika PratamaAndika Pratama - Kamis, 28 September 2023
Polri Buka Peluang Periksa Kapolda Kaltara Terkait Kasus Kematian Pengawal Pribadinya

Kapolda Irjen Pol. Daniel Aditya Jaya saat berada si RS Bhayangkara Semarang, Sabtu. (ANTARA/ I.C. Senjaya)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Propam Polri berpotensi memeriksa Kapolda Kalimantan Utara (Kaltara) Irjen Daniel Adityajaya terkait kasus kematian pengawal pribadinya (Walpri) Brigadir Setyo Herlambang akibat tertembak senjata api.

Kepala Divisi Hubungan Masyarakat (Kadiv Humas) Polri Irjen Sandi Nugroho menuturkan, pemeriksaan bakal dilakukan oleh Propam Polri jika memang dibutuhkan keterangan dari Daniel. Namun, hingga sekarang, menurut Sandi, masih belum ada pemeriksaan yang dilakukan terhadap Daniel dalam kasus itu.

Baca Juga

Pengungkapan Kasus Tertembaknya Pengawal Kapolda Kaltara Harus Terbuka

“Apabila Pak Kapolda memang terkait masalah itu bisa diperiksa, tapi sampai dengan saat ini belum diperiksa dan nanti akan disimpulkan dari hasil penyelidikan-penyelidikan dan nanti akan digelar apakah dibutuhkan atau tidak,” tutur Sandi di Jakarta, Kamis (28/9).

Menurut Sandi, sekarang tim Propam Polri yang sudah diterjunkan ke Polda Kaltara masih akan memeriksa saksi-saksi lain terlebih dahulu. Jika nanti dari hasil gelar perkara dibutuhkan keterangan Daniel, maka pemeriksaan baru akan dilakukan.

"Nanti disimpulkan dari hasil penyelidikan-penyelidikan. Dan nanti akan digelar apakah dibutuhkan atau tidak," tandasnya.

Baca Juga

Hasil Autopsi Walpri Kapolda Kaltara: Luka Tembak di Dada Kiri Tembus ke Jantung

Sementara itu, Irjen Daniel Aditya Jaya menyatakan bersedia untuk dimintai keterangan. Hal tersebut merupakan tanggapannya terkait dengan langkah Polri yang membuka kemungkinan untuk memeriksanya dalam mengusut kasus tersebut.

"Apabila dibutuhkan untuk membuat terang masalah ini, saya siap untuk diklarifikasi,” kata Daniel.

Daniel menyampaikan, Polri sedari awal dalam penanganan dan pengusutan kasus tersebut sudah transparan sesuai dengan komitmen dari pimpinan.

"Polri sudah transparan dari awal penanganan kasus ini, dan pimpinan Polri sudah berkomitmen untuk mengusut masalah ini secara obyektif dan transparant," ucap Daniel.

Diberitakan sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memastikan pihaknya akan mengusut tuntas kematian anggota Brimob Polda Kaltara, Brigpol Setyo Herlambang secara transparan.

Dia menginstruksikan agar penyelidikan dilakukan secara cermat. Dia meminta pengusutan ini memanfaatkan Scientific Crime Investigation (SCI). (Knu)

Baca Juga

Bareskrim Polri dan Puslabfor Usut Kematian Walpri Kapolda Kaltara

#Kalimantan Utara #Polri
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Rumah di Cibinong Titik Awal Rencana Makar Sadap Prabowo, Intip Penampakannya
Bareskrim menggeledah rumah di Cibinong yang diduga menjadi lokasi awal permufakatan kasus makar terkait dengan perkara penyadapan ilegal. Penyidik menyita dokumen, spanduk, dan perangkat elektronik.
Wisnu Cipto - Jumat, 20 November 2026
Rumah di Cibinong Titik Awal Rencana Makar Sadap Prabowo, Intip Penampakannya
Indonesia
Usut Kasus Dugaan Makar terhadap Presiden Prabowo, Polisi Geledah Sejumlah Tempat di Tangerang dan Bogor
Penggeledahan tersebut merupakan bagian dari lanjutan penyidikan.
Dwi Astarini - Jumat, 20 November 2026
Usut Kasus Dugaan Makar terhadap Presiden Prabowo, Polisi Geledah Sejumlah Tempat di Tangerang dan Bogor
Indonesia
Polri Kerahkan Bhabinkamtibmas Bantu Atasi Pengangguran, 30 Ribu Lowongan Kerja Terdata
Program ini dilakukan dengan menggandeng perusahaan dan dunia usaha untuk membuka informasi serta kesempatan kerja bagi masyarakat yang membutuhkan pekerjaan.
Dwi Astarini - Kamis, 19 November 2026
Polri Kerahkan Bhabinkamtibmas Bantu Atasi Pengangguran, 30 Ribu Lowongan Kerja Terdata
Indonesia
Polri Perketat Syarat Pengunduran Diri Anggota yang Terancam Dipecat tidak Hormat
Dengan perubahan tersebut, tindak pidana yang memiliki ancaman hukuman tepat lima tahun juga masuk cakupan ketentuan baru.
Dwi Astarini - Rabu, 18 November 2026
Polri Perketat Syarat Pengunduran Diri Anggota yang Terancam Dipecat tidak Hormat
Indonesia
Jelang Sidang Etik Listyo Sigit, Kapolri Terbitkan Perpol Baru soal Kode Etik Polri
Kapolri terbitkan Perpol Nomor 4 Tahun 2026 menjelang sidang etik Listyo Sigit. Aturan baru mengubah pangkat majelis dan memungkinkan sidang daring.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 18 November 2026
Jelang Sidang Etik Listyo Sigit, Kapolri Terbitkan Perpol Baru soal Kode Etik Polri
Indonesia
Kapolri Terbitkan Perpol Baru soal Sidang Etik, Pangkat Majelis Bisa Dua Tingkat di Bawah Pelanggar
Terdapat sembilan poin perubahan dan penambahan norma dalam perpol tersebut.
Dwi Astarini - Rabu, 18 November 2026
Kapolri Terbitkan Perpol Baru soal Sidang Etik, Pangkat Majelis Bisa Dua Tingkat di Bawah Pelanggar
Indonesia
Polri Dalami Dugaan Cip Nvidia Diselundupkan ke China lewat Indonesia
Dugaan penggunaan Indonesia sebagai jalur transit pengiriman cip AI Nvidia ke China sebelumnya mencuat setelah adanya laporan media internasional.
Dwi Astarini - Selasa, 17 November 2026
Polri Dalami Dugaan Cip Nvidia Diselundupkan ke China lewat Indonesia
Indonesia
Pengendali Teknis Penyadapan Presiden Prabowo belum Disidang, masih Sakit
Slamet masih menjalani perawatan intensif akibat penyakit yang dideritanya.
Dwi Astarini - Selasa, 17 November 2026
Pengendali Teknis Penyadapan Presiden Prabowo belum Disidang, masih Sakit
Indonesia
Kasus Penyadapan, Komjen Hendro Pandowo Pimpin Sidang Etik Irjen Eko Hadi Santoso
Sidang etik tersebut digelar di Gedung Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Mabes Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
Dwi Astarini - Selasa, 17 November 2026
Kasus Penyadapan, Komjen Hendro Pandowo Pimpin Sidang Etik Irjen Eko Hadi Santoso
Berita Foto
Kabaintelkam dan Komisi III DPR Bahas Rancangan UU Penyadapan
Kabaintelkam Polri Komjen Pol. Dedy Kusuma Bakti (kiri) menyampaikan paparan dalam RDP dengan Komisi III DPR di Jakarta, Senin (16/11/2026).
Didik Setiawan - Senin, 16 November 2026
Kabaintelkam dan Komisi III DPR Bahas Rancangan UU Penyadapan
Bagikan