Polres Bekasi Ungkap Kronologi dan Penyelidikan Temuan 7 Jenazah di Kali Bekasi

Frengky AruanFrengky Aruan - Selasa, 24 September 2024
Polres Bekasi Ungkap Kronologi dan Penyelidikan Temuan 7 Jenazah di Kali Bekasi

Komisi III DPR RI meninjau langsung tempat penemuan 7 jenazah remaja di Kali Bekasi. (MP/Ponco)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Kapolres Metro Bekasi Kota Kombes Pol Dani Hamdani menjelaskan secara singkat kronologi temuan 7 jenazah di Kali Bekasi kepada Komisi III DPR RI, yang meninjau langsung tempat kejadian perkara.

Ia mengatakan, mulanya Polsek Jati Asih menerima laporan dari warga atas nama Uni Suci terkait penemuan jasad tersebut pada Minggu (22/9). Dani mengatakan kala itu Suci sedang mencari kucing, kemudian melaporkan temuan jenazah.

"Bahwa ada jenazah yang mengalir di sungai kemudian dari laporan pertama itu, laporan awal kemudian dikontak Pak Eko yang langsung menghubungi Polsek," ujar Dani.

Setelah menerima laporan tersebut, pihaknya langsung meninjau lokasi untuk mengevakuasi korban. Informasi awal ada lima jenazah.

Baca juga:

Tinjau Lokasi Penemuan 7 Jenazah di Kali Bekasi, Komisi III Minta Penyelidikan Transparan

"Kemudian berikutnya enam, lalu tujuh jenazah. Proses evakuasi berlangsung hingga sekitar pukul 8 atau 9 pagi," tuturnya.

Kemudian, Polres Bekasi melakukan evakuasi dibantu Basarnas dan BPBD untuk mencari jenazah lain. Pencarian berakhir setelah 7 jenazah dikonfirmasi.

"Tujuh jenazah tersebut kami bawa ke RS Polri Kramat Jati untuk dilakukan identifikasi karena pada tubuh jenazah tidak ditemukan identitas, tidak ada dompet, tidak ada data apa pun," kata dia.

Ia mengatakan tim evakuasi menemukan dua ponsel yang sudah terendam air. Kemudian, dua barang bukti itu dikirim ke Divisi Siber untuk ditelusuri.

"Handphone awalnya ditemukan ada dua, itu juga kena air sehingga coba kami kirim ke siber untuk dibuka tapi sampai saat ini masih proses," ucapnya.

"Itu dari handphone kami mencoba mencari identitas siapa-siapa korban ini. Untuk sampai hari ini belum bisa dibuka," imbuhnya. (Pon)

#Kali Bekasi #Polres Metro Bekasi #Komisi III DPR
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Berita
Kronologi Lengkap Kasus Penyadapan Prabowo: Berawal dari Perintah Lisan hingga 4 Perwira Tinggi Polri Tersangka
Kronologi kasus penyadapan Prabowo terungkap. Empat perwira tinggi Polri jadi tersangka, 28 saksi diperiksa, hingga muncul dugaan makar.
ImanK - Kamis, 12 November 2026
Kronologi Lengkap Kasus Penyadapan Prabowo: Berawal dari Perintah Lisan hingga 4 Perwira Tinggi Polri Tersangka
Indonesia
DPR Desak Polri Bongkar Bandar Besar Narkoba Kampung Bahari hingga Aliran Dana
Penangkapan harus menjadi pintu masuk untuk membongkar bandar, pemasok, pengendali, hingga pihak yang diduga memberikan perlindungan terhadap jaringan narkoba.
Dwi Astarini - Selasa, 03 November 2026
DPR Desak Polri Bongkar Bandar Besar Narkoba Kampung Bahari hingga Aliran Dana
Indonesia
RUU Perampasan Aset Disiapkan untuk Kembalikan Uang Korban Investasi Bodong
Aset hasil tindak pidana investasi bodong diharapkan dapat dirampas dan dikembalikan kepada korban, bukan justru masuk ke kas negara.
Dwi Astarini - Jumat, 30 Oktober 2026
RUU Perampasan Aset Disiapkan untuk Kembalikan Uang Korban Investasi Bodong
Indonesia
Investor Asing dan Lokal Dijadikan Tersangka Karhutla, DPR Tegas Minta Usut Tuntas
Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni memuji penegakan hukum yang dilakukan Polri.
Dwi Astarini - Kamis, 29 Oktober 2026
Investor Asing dan Lokal Dijadikan Tersangka Karhutla, DPR Tegas Minta Usut Tuntas
Indonesia
DPR Khawatir Nilai Aset Rampasan Turun, Minta Pengelolaannya Dimaksimalkan
Pengelolaannya juga perlu diperhatikan agar nilai ekonominya tidak menyusut dan potensi penerimaan negara dapat dimaksimalkan.
Dwi Astarini - Selasa, 27 Oktober 2026
DPR Khawatir Nilai Aset Rampasan Turun, Minta Pengelolaannya Dimaksimalkan
Indonesia
DPR Wanti-Wanti Kepentingan Asing Menyusup dalam Pembahasan RUU Perampasan Aset
Pembahasan regulasi tersebut harus tetap berorientasi pada kepentingan nasional, terutama dalam memperbaiki penegakan hukum di Indonesia.
Dwi Astarini - Selasa, 27 Oktober 2026
DPR Wanti-Wanti Kepentingan Asing Menyusup dalam Pembahasan RUU Perampasan Aset
Indonesia
Komisi III DPR Sebut RUU Perampasan Aset Berpotensi Disahkan sebelum 15 Desember
Salah satu langkah yang ditempuh yakni memajukan jadwal rapat dengar pendapat umum (RDPU) untuk menyerap masukan dari masyarakat.
Dwi Astarini - Senin, 26 Oktober 2026
Komisi III DPR Sebut RUU Perampasan Aset Berpotensi Disahkan sebelum 15 Desember
Indonesia
Tak Cukup Tangkap Pengedar, Pemberantasan Narkoba Harus Putus Jaringan Produksi
Keterlibatan langsung pemimpin Polri menjadi bentuk komitmen dalam melindungi masyarakat, terutama generasi muda, dari ancaman penyalahgunaan narkotika.
Dwi Astarini - Senin, 26 Oktober 2026
Tak Cukup Tangkap Pengedar, Pemberantasan Narkoba Harus Putus Jaringan Produksi
Indonesia
Wacana Larangan Total Vape di Indonesia, DPR Soroti Bahaya Narkoba Cair
Komisi III DPR mendukung usulan Kapolri untuk melarang total vape di Indonesia. Hal itu terkait temuan narkoba dalam liquid vape.
Soffi Amira - Sabtu, 24 Oktober 2026
Wacana Larangan Total Vape di Indonesia, DPR Soroti Bahaya Narkoba Cair
Indonesia
Kenapa Kapolri Suyudi Disebut Harus Tancap Gas Tata Internal Polri? Ini Kata Komisi III DPR
Soedeson Tandra mengungkap alasan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto perlu segera menata internal Polri, termasuk perombakan sejumlah Kapolda.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 06 Oktober 2026
Kenapa Kapolri Suyudi Disebut Harus Tancap Gas Tata Internal Polri? Ini Kata Komisi III DPR
Bagikan