MerahPutih Nasional - Komite Aksi Solidaritas untuk Munir (Kasum) berencana melayangkan somasi terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait pembebasan bersyarat (PB) yang diberikan kepada Pollycarpus Budihari Priyanto.
Direktur Yayasan Lembaga Bimbingan Hukum Indonesia (YLBHI), Febi Yonesta menilai bekas pilot Garuda tersebut sama sekali tidak pantas diberikan pembebasan bersyarat.
Menurut Febi pemberian PB kepada Pollycarpus jelas kegagalan pemerintah dalam menjalankan pemidanaan terhadap mantan pilot Garuda tersebut.
"Pollycarpus tidak pantas diberikan pembebasan bersyarat karena esensi dari pemidanaan baik penjeraan atau perbaikan sikap pelaku belum tercapai," kata Febi kepada wartawan di kantor YLBHI Jakarta, Rabu (3/12).
Febi juga menilai, PB terhadap Pollycarpus berdasarkan SK Menteri Hukum dan HAM Nomor W11.PK.01.05.06.0028 Tahun 2014 tanggal 13 November 2014 telah menyakiti rasa keadilan masyarakat dan menggangu kepentingan publik.
"Padahal dalam putusannya, MA menyebutkan bahwa perbuatan Pollycarpus adalah perbuatan yang keji dan memalukan Indonesia di mata dunia," tuturnya.
Terbitnya PB untuk Pollycarpus tidak membuat perbaikan sikap pelaku sehingga pelaku dapat menjadi orang yang lebih baik. Selain itu, lanjut Febi, belum terungkapnya dalang intelektual pembunuhan aktivitas HAM Munir membahayakan terhadap proses penegakan hukum.
"Dikhawatirkan Pollycarpus bisa merusak, menghilangkan, dan atau mengaburkan bukti-bukti yang ada dan belum didapatkan oleh penyidik, dan kita khawatir bisa menjadi ancaman terhadap saksi-saksi yang masih hidup," demikian Febi.
Pollycarpus Tak Pantas Dibebaskan
Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Bagikan
Follow Me
Berita Terkait
Indonesia
Stabilitas Politik Prabowo jangan cuma Untungkan Elite, Rakyat Tunggu Bukti Kesejahteraan
Jangan sampai elite politik sibuk dengan pertarungan kekuasaan, sedangkan persoalan ekonomi dan kebutuhan dasar masyarakat terabaikan,
Dwi Astarini - Rabu, 21 Oktober 2026
Indonesia
2 Tahun Pemerintahan Presiden Prabowo, Dukungan Politik Kuat tapi Ada Bahaya Pengawasan Lemah
Stabilitas politik tidak boleh dijadikan alasan untuk membatasi kritik, mengabaikan oposisi, atau menyeragamkan pandangan politik.
Dwi Astarini - Rabu, 21 Oktober 2026
Indonesia
Bongkar Isi Pertemuan 2 Jam dengan Prabowo, Jokowi: Bahas Bola, Ekonomi, hingga Politik
Jokowi mengungkap isi pertemuan dua jam dengan Prabowo di Kertanegara. Mereka membahas sepak bola, ekonomi, politik, hingga isu Pemilu 2029.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 08 Oktober 2026
Indonesia
Parliamentary Threshold Naik, Proses Regenerasi Kader Politik Bakal Terpengaruh
peningkatan ambang batas juga dinilai bakal memberi tantangan berat bagi partai politik yang meraih suara di kisaran 1 - 3 perse
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 30 September 2026
Indonesia
Prabowo Sebut Pakar Pesan Pemimpin Tidak Boleh Joget, Rakyat Kita Suka Joget
“Saya sudah dipesan saya tidak boleh joget. Jadi, pakar-pakar itu, mereka merasa tidak pantas pemimpin Indonesia joget. Gimana? Rakyat kita suka joget kok,” kata Prabowo
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 19 September 2026
Berita Foto
Nyatakan Sikap, Gerakan Pemuda Islam Tolak Aksi yang Memecah Belah
Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Islam (PP - GPI) Khoirul Amin menyampaikan pernyataan sikap dalam konferensi pers, di Jakarta, Rabu (25l6/8/2026).
Didik Setiawan - Rabu, 26 Agustus 2026
Indonesia
Advokat Prabu Sutisna Imbau Tokoh Publik Jaga Persatuan, Sampaikan Pengaduan ke Bareskrim Polri
Advokat Prabu Sutisna mengimbau tokoh publik lebih bijak dalam menyampaikan pernyataan agar tidak memicu polemik di masyarakat.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 28 Juli 2026
Olahraga
Timnas Argentina Terancam Sanksi FIFA Akibat Bentangkan Spanduk Politik Kontroversial Usai Kalahkan Inggris
Hukuman masa lalu tersebut jatuh setelah sejumlah pemain berpose menggunakan spanduk politik serupa menjelang laga persahabatan melawan Slovenia
Angga Yudha Pratama - Kamis, 16 Juli 2026
Indonesia
KPK Ungkap Dugaan Intervensi Politik Fadia Arafiq dalam Kasus Outsourcing Pemkab Pekalongan
KPK mengungkap dugaan intervensi politik dalam kasus outsourcing di Pemkab Pekalongan. Pegawai outsourcing disebut diduga diarahkan mendukung Fadia Arafiq dalam pilkada.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 29 Mei 2026
Indonesia
Dasco Dukung Putusan MK soal Kuota 30 Persen Perempuan, Bakal Masuk Revisi UU Pemilu
Putusan MK soal kewajiban 30 persen caleg perempuan mendapat dukungan dari Sufmi Dasco Ahmad. DPR memastikan aturan tersebut akan masuk dalam revisi UU Pemilu.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 26 Mei 2026