Politisi PKS Sebut KPK Sedang Dibajak

Eddy FloEddy Flo - Jumat, 19 Mei 2017
Politisi PKS Sebut KPK Sedang Dibajak

Wakil Ketua Komisi III DPR Nasir Djamil memberikan keterangan kepada sejumlah wartawan (FOTO/Rony Muharrman)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Nasir Djamil, menyebut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini seperti pesawat yang sedang dibajak. Ia mensinyalir, ada kekuatan yang mencoba mengendalikan lembaga antirasuah tersebut.

"Saya ibaratkan KPK seperti pesawat, ada yang membajak. Dan pembajak ini mengarahkan pilotnya. Saya berksimpulan KPK sedang dibajak," ," ujar Nasir dalam diskusi bertajuk “Kemana Hak Angket Berujung” di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Kamis (18/5).

“Biasanya dalam semua kasus pembajakan itu melibatkan orang dalam. Biasanya seperti itu,” sambugnya.

Menurut Nasir, KPK perlu dievaluasi, karena usia KPK saat ini sudah di atas 10 tahun. Pasalnya, menurut dia, dalam satu dasawarsa saja harus dilaksanakan evaluasi termasuk akuntabilitasnya.

“KPK amanat reformasi, institusi penegak hukum. Tidak menggunakan akuntabilitas berarti cari duit atau cari popularitas,”pungkasnya.

Anggota Komisi III DPR ini menilai, isu mengenai hak angket yang tak kunjung mencapai mufakat karena belum terbangun komunikasi yang baik antar fraksi-fraksi di DPR.

"Ini masalah komunikasi saja sebenarnya. Kalau NKRI harga mati, di politik tidak ada harga mati,"pungkasnya.

Menurut Nasir, dengan belum adanya komunikasi yang bagus, maka ada kecurigaan bahwa hak angket tersebut digunakan untuk melindungi pihak-pihak tertentu.

“Masih terjadi perbedaan pandangan seperti ada anggapan Hak Angket itu bukan untuk menyelidiki penyelewengan atau memperbaiki kinerja KPK tetapi muncul dugaan untuk menyelamatkan seseorang atau sekelompok orang,” paparnya. (Pon)

#KPK #PKS #DPR RI #Kasus Korupsi
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Kasus Dugaan Korupsi ATR/BPN, KPK Periksa Nusron Wahid Sebagai Saksi Hari Ini
Nusron Wahid diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan ATR/BPN, Rabu (7/10).
Yusuf Abdillah - Rabu, 07 Oktober 2026
Kasus Dugaan Korupsi ATR/BPN, KPK Periksa Nusron Wahid Sebagai Saksi Hari Ini
Indonesia
Cuti Melahirkan hingga Aturan Magang Berubah, Ini Isi UU Pelindungan Ketenagakerjaan
UU Pelindungan Ketenagakerjaan disahkan. Regulasi ini mengatur larangan menahan ijazah, pesangon, JKP, cuti pekerja perempuan, magang, disabilitas, dan sanksi.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 06 Oktober 2026
Cuti Melahirkan hingga Aturan Magang Berubah, Ini Isi UU Pelindungan Ketenagakerjaan
Indonesia
DPR Resmi Sahkan UU Pelindungan Ketenagakerjaan dalam Rapat Paripurna, Terdiri dari 23 Bab dan 313 Pasal
DPR RI mengesahkan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna, Selasa (6/10). UU ini terdiri dari 23 bab dan 313 pasal.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 06 Oktober 2026
DPR Resmi Sahkan UU Pelindungan Ketenagakerjaan dalam Rapat Paripurna, Terdiri dari 23 Bab dan 313 Pasal
Indonesia
Ada Demo 6-8 Oktober 2026 di Gedung MPR/DPR, Pengendara Diminta Hindari Jalan Gatot Subroto
Demo di Gedung MPR/DPR akan berlangsung 6-8 Oktober 2026. Polisi pun menyiapkan sejumlah jalan alternatif.
Soffi Amira - Selasa, 06 Oktober 2026
Ada Demo 6-8 Oktober 2026 di Gedung MPR/DPR, Pengendara Diminta Hindari Jalan Gatot Subroto
Indonesia
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Usul tersebut bukan untuk menambah jumlah anggota DPRD dari 106 menjadi 180–220 kursi, melainkan untuk memastikan 106 saat ini tetap dapat dipertahankan.
Dwi Astarini - Sabtu, 03 Oktober 2026
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Indonesia
DPR Harap Diplomasi RI makin Kuat, Soroti Rekam Jejak Menlu Arrmanatha Nasir sebagai Diplomat di PBB
Pengalaman panjang Tata, termasuk kiprahnya di PBB, menjadi modal penting untuk memimpin Kemenlu di tengah dinamika internasional yang semakin kompleks.
Dwi Astarini - Jumat, 02 Oktober 2026
DPR Harap Diplomasi RI makin Kuat, Soroti Rekam Jejak Menlu Arrmanatha Nasir sebagai Diplomat di PBB
Indonesia
Komjen Suyudi Diajukan Prabowo Jadi Kapolri
DPR menugaskan Komisi III untuk melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap Komjen Suyudi Ario Seto sebagai calon Kapolri.
Frengky Aruan - Kamis, 01 Oktober 2026
Komjen Suyudi Diajukan Prabowo Jadi Kapolri
Indonesia
Bupati Rejang Lebong Nonaktif Fikri Thobari Akui Terima Rp550 Juta
Bupati Rejang Lebong nonaktif Muhammad Fikri Thobari mengakui menerima uang Rp550 juta.
Yusuf Abdillah - Selasa, 29 September 2026
Bupati Rejang Lebong Nonaktif Fikri Thobari Akui Terima Rp550 Juta
Indonesia
Transjakarta Rekayasa Sejumlah Rute Imbas Demo DPR 29 September 2026, ini Daftarnya
Transjakarta menyesuaikan rute perjalanan imbas demo DPR, Selasa (29/9). Berikut daftar rute yang dialihkan sementara.
Soffi Amira - Selasa, 29 September 2026
Transjakarta Rekayasa Sejumlah Rute Imbas Demo DPR 29 September 2026, ini Daftarnya
Indonesia
Nasib Penahanan Bupati Gowa Ditentukan setelah Pemeriksaan
Kasus yang menjerat HT berkaitan dengan dugaan pemerasan dan gratifikasi pengurusan sejumlah perizinan di Kabupaten Gowa periode 2025-2026 serta dugaan TPPU.
Dwi Astarini - Senin, 28 September 2026
Nasib Penahanan Bupati Gowa Ditentukan setelah Pemeriksaan
Bagikan