Politisi PKS Sebut KPK Sedang Dibajak

Eddy FloEddy Flo - Jumat, 19 Mei 2017
Politisi PKS Sebut KPK Sedang Dibajak

Wakil Ketua Komisi III DPR Nasir Djamil memberikan keterangan kepada sejumlah wartawan (FOTO/Rony Muharrman)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Nasir Djamil, menyebut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini seperti pesawat yang sedang dibajak. Ia mensinyalir, ada kekuatan yang mencoba mengendalikan lembaga antirasuah tersebut.

"Saya ibaratkan KPK seperti pesawat, ada yang membajak. Dan pembajak ini mengarahkan pilotnya. Saya berksimpulan KPK sedang dibajak," ," ujar Nasir dalam diskusi bertajuk “Kemana Hak Angket Berujung” di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Kamis (18/5).

“Biasanya dalam semua kasus pembajakan itu melibatkan orang dalam. Biasanya seperti itu,” sambugnya.

Menurut Nasir, KPK perlu dievaluasi, karena usia KPK saat ini sudah di atas 10 tahun. Pasalnya, menurut dia, dalam satu dasawarsa saja harus dilaksanakan evaluasi termasuk akuntabilitasnya.

“KPK amanat reformasi, institusi penegak hukum. Tidak menggunakan akuntabilitas berarti cari duit atau cari popularitas,”pungkasnya.

Anggota Komisi III DPR ini menilai, isu mengenai hak angket yang tak kunjung mencapai mufakat karena belum terbangun komunikasi yang baik antar fraksi-fraksi di DPR.

"Ini masalah komunikasi saja sebenarnya. Kalau NKRI harga mati, di politik tidak ada harga mati,"pungkasnya.

Menurut Nasir, dengan belum adanya komunikasi yang bagus, maka ada kecurigaan bahwa hak angket tersebut digunakan untuk melindungi pihak-pihak tertentu.

“Masih terjadi perbedaan pandangan seperti ada anggapan Hak Angket itu bukan untuk menyelidiki penyelewengan atau memperbaiki kinerja KPK tetapi muncul dugaan untuk menyelamatkan seseorang atau sekelompok orang,” paparnya. (Pon)

#KPK #PKS #DPR RI #Kasus Korupsi
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Kematian Badak Jawa Musofa Harus Contoh, Pemidahan Jangan Jadi Kepunahan
Setiap kebijakan terkait konservasi badak jawa benar-benar mengutamakan keselamatan satwa dan tidak justru memperbesar risiko kepunahan
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 22 November 2026
Kematian Badak Jawa Musofa Harus Contoh, Pemidahan Jangan Jadi Kepunahan
Indonesia
Tim MPR Bakal Verifikasi Cawapres Pengganti Gibran, KPK Soroti Rekam Jejak dan LHKPN
KPK mendukung rencana tim MPR memverifikasi cawapres pengganti Gibran. Rekam jejak, integritas, dan kepatuhan LHKPN menjadi perhatian.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 20 November 2026
Tim MPR Bakal Verifikasi Cawapres Pengganti Gibran, KPK Soroti Rekam Jejak dan LHKPN
Indonesia
Puan dan Dasco Beri Perhatian Serius soal Pembahasan RUU Perampasan Aset, Ikut Pantau Langsung
Puan Maharani dan Sufmi Dasco Ahmad disebut memberi perhatian serius terhadap pembahasan RUU Perampasan Aset. Hal itu disampaikan DPR.
Soffi Amira - Jumat, 20 November 2026
Puan dan Dasco Beri Perhatian Serius soal Pembahasan RUU Perampasan Aset, Ikut Pantau Langsung
Indonesia
DPR Bantah Pembahasan RUU Perampasan Aset tak Transparan, Ungkap Sudah 87 Kali Rapat
DPR membantah pembahasan RUU Perampasan Aset tidak transparan. DPR mengungkap 87 rapat, kunjungan ke 15 provinsi, dan penyerapan aspirasi masyarakat.
Soffi Amira - Jumat, 20 November 2026
DPR Bantah Pembahasan RUU Perampasan Aset tak Transparan, Ungkap Sudah 87 Kali Rapat
Indonesia
Ketua DPR Pastikan Dukung Siapa pun Sosok Wapres yang Diajukan Prabowo
Puan tidak merekomendasikan nama siapa pun untuk mengisi jabatan RI 2 itu karena yakin tokoh yang nanti dicalonkan Presiden ialah sosok terbaik.
Dwi Astarini - Kamis, 19 November 2026
Ketua DPR Pastikan Dukung Siapa pun Sosok Wapres yang Diajukan Prabowo
Indonesia
UU Perampasan Aset Bisa Sasar Travel Bodong, Harta Pelaku untuk Pulihkan Kerugian Korban
Aturan tersebut mencakup perampasan aset terkait tindak pidana maupun melalui mekanisme non-conviction based atau perampasan aset tanpa pemidanaan.
Dwi Astarini - Kamis, 19 November 2026
UU Perampasan Aset Bisa Sasar Travel Bodong, Harta Pelaku untuk Pulihkan Kerugian Korban
Indonesia
UU Perampasan Aset Resmi Disahkan, DPR Dorong Pembentukan Badan Pengawas Independen
DPR mendorong pembentukan Badan Pengawas Perampasan Aset dan badan khusus pengelola aset untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 19 November 2026
UU Perampasan Aset Resmi Disahkan, DPR Dorong Pembentukan Badan Pengawas Independen
Indonesia
DPR Sahkan UU Perampasan Aset, Negara Bisa Sita Aset Tanpa Pemidanaan
DPR resmi mengesahkan UU Perampasan Aset. Regulasi ini mengatur perampasan aset terkait tindak pidana dan tanpa pemidanaan, dengan proses melalui pengadilan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 19 November 2026
DPR Sahkan UU Perampasan Aset, Negara Bisa Sita Aset Tanpa Pemidanaan
Indonesia
UU Perampasan Aset Bakal Diawasi Badan Independen, ini Mekanisme yang Disiapkan DPR
DPR menyiapkan badan pengawas independen dalam RUU Perampasan Aset untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Simak mekanisme pengawasan yang dirancang.
Soffi Amira - Kamis, 19 November 2026
UU Perampasan Aset Bakal Diawasi Badan Independen, ini Mekanisme yang Disiapkan DPR
Indonesia
18 Tahun Dinanti, RUU Perampasan Aset Akhirnya Disahkan di Paripurna DPR
RUU Perampasan Aset dijadwalkan dibawa ke rapat paripurna DPR pada 19 November 2026. Habiburokhman menyebut aturan ini telah dinanti selama 18 tahun.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 19 November 2026
18 Tahun Dinanti, RUU Perampasan Aset Akhirnya Disahkan di Paripurna DPR
Bagikan