Politisi PKS Pertanyakan Konsistensi Kenegarawanan Jokowi

MerahPutih Nasional - Presiden Joko Widodo alias Jokowi disebut tidak konsiten dalam menepati janjinya dalam konteks pencalonan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Kapolri.

Betapa tidak, Jokowi sendiri pernah mengatakan bahwa palantikan BG sebagai Kapolri ditunda bukan dibatalkan. Namun setelah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengeluarkan putusan, Jokowi malah memilih dan mengajukan Wakapolri Badroddin Hati sebagai calon Kapori ke DPR. (Baca: Bambang Soesatyo: Presiden Inkonsisten jika Batal Lantik BG)

"Langkah yang dilakukan Jokowi tersebut dapat berakibat pada wibawa dan konsistensi kenegarawanan presiden akan dipertanyakan," Tutur Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS, Aboe Bakar Al-Habsyi, Kamis (18/2).

Menurut Aboe, yang mengusulkan BG sebagai calon Kapolri ke DPR adalah Presiden Jokowi. Bahkan presiden Jokowi hanya mengusulkan calon tunggal. Menurut Aboe, hal ini menunjukkan presiden sangat percaya diri dengan kualifikasi calon yang diajukannya ke DPR.

Dikatakannya, secara yuridis formal, sebenarnya presiden Jokowi memiliki kewajiban untuk melantik BG sebagai Kapolri karena telah disetujui oleh DPR. Bila kemarin pelantikan sempat ditunda presiden dengan alasan status tersangka untuk komjen Budi Gunawan, maka alasan tersebut saat ini telah hilang lantaran Pengadilan telah membatalkan status tersangka tersebut.

"Maka, seharusnya dilakukan pelantikan, lantaran presiden sendiri yang menyatakan bahwa beliau tidak membatalkan pencalonan Komjen Budi Gunawan, melainkan hanya menunda sampai proses ada kejelasan proses hukum," Jelasnya.

Menurut Aboe, bila saat ini presiden hendak mengeluarkan Perpu untuk mengangkat orang lain sebagai kapolri, maka sikap tersebut tentunya tidak konsisten dengan pencalonan yang diajukan serta alasan penundaan yang telah disampaikan kepada masyarakat. Bila sikap presiden kerap berubah begini, kata dia, tentunya marwah kenegarawanannya akan hilang.

"Memimpin negara itu memerlukan konsistensi untuk menjaga marwah lembaga kepresidenan, berbeda dengan main monopoli yang bisa maju mundur sesuka hati," Tambahnya. (hur)