Politisi PKS Pertanyakan Konsistensi Kenegarawanan Jokowi

Rendy NugrohoRendy Nugroho - Rabu, 18 Februari 2015
Politisi PKS Pertanyakan Konsistensi Kenegarawanan Jokowi

Foto: Antarafoto

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Nasional - Presiden Joko Widodo alias Jokowi disebut tidak konsiten dalam menepati janjinya dalam konteks pencalonan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Kapolri.

Betapa tidak, Jokowi sendiri pernah mengatakan bahwa palantikan BG sebagai Kapolri ditunda bukan dibatalkan. Namun setelah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengeluarkan putusan, Jokowi malah memilih dan mengajukan Wakapolri Badroddin Hati sebagai calon Kapori ke DPR. (Baca: Bambang Soesatyo: Presiden Inkonsisten jika Batal Lantik BG)

"Langkah yang dilakukan Jokowi tersebut dapat berakibat pada wibawa dan konsistensi kenegarawanan presiden akan dipertanyakan," Tutur Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS, Aboe Bakar Al-Habsyi, Kamis (18/2).

Menurut Aboe, yang mengusulkan BG sebagai calon Kapolri ke DPR adalah Presiden Jokowi. Bahkan presiden Jokowi hanya mengusulkan calon tunggal. Menurut Aboe, hal ini menunjukkan presiden sangat percaya diri dengan kualifikasi calon yang diajukannya ke DPR.

Dikatakannya, secara yuridis formal, sebenarnya presiden Jokowi memiliki kewajiban untuk melantik BG sebagai Kapolri karena telah disetujui oleh DPR. Bila kemarin pelantikan sempat ditunda presiden dengan alasan status tersangka untuk komjen Budi Gunawan, maka alasan tersebut saat ini telah hilang lantaran Pengadilan telah membatalkan status tersangka tersebut.

"Maka, seharusnya dilakukan pelantikan, lantaran presiden sendiri yang menyatakan bahwa beliau tidak membatalkan pencalonan Komjen Budi Gunawan, melainkan hanya menunda sampai proses ada kejelasan proses hukum," Jelasnya.

Menurut Aboe, bila saat ini presiden hendak mengeluarkan Perpu untuk mengangkat orang lain sebagai kapolri, maka sikap tersebut tentunya tidak konsisten dengan pencalonan yang diajukan serta alasan penundaan yang telah disampaikan kepada masyarakat. Bila sikap presiden kerap berubah begini, kata dia, tentunya marwah kenegarawanannya akan hilang.

"Memimpin negara itu memerlukan konsistensi untuk menjaga marwah lembaga kepresidenan, berbeda dengan main monopoli yang bisa maju mundur sesuka hati," Tambahnya. (hur)

#Calon Kapolri #Badrodin Haiti #PKS #Pelantikan Budi Gunawan #Presiden Jokowi
Bagikan
Ditulis Oleh

Rendy Nugroho

Berita Terkait

Indonesia
Putusan MK soal Caleg Perempuan Didukung PKS dan PAN, Partai Bisa Gugur di Dapil
Putusan MK yang mewajibkan keterwakilan 30% caleg perempuan mendapat dukungan dari PKS dan PAN. Partai yang tidak memenuhi aturan kini terancam gugur di dapil terkait.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 26 Mei 2026
Putusan MK soal Caleg Perempuan Didukung PKS dan PAN, Partai Bisa Gugur di Dapil
Indonesia
PKS Dorong Pembahasan RUU Pemilu Transparan, Libatkan Publik Sejak Awal
PKS meminta pembahasan RUU Pemilu dilakukan secara transparan. Sebab, hal itu menyangkut kepentingan publik.
Soffi Amira - Kamis, 23 April 2026
PKS Dorong Pembahasan RUU Pemilu Transparan, Libatkan Publik Sejak Awal
Indonesia
Bamus Tetapkan Jadwal Pergantian Ketua DPRD DKI Baru 30 April 2026
DPRD berharap Gubernur Pramono Anung dapat hadir langsung dalam rapat paripurna tersebut.
Dwi Astarini - Rabu, 22 April 2026
Bamus Tetapkan Jadwal Pergantian Ketua DPRD DKI Baru 30 April 2026
Indonesia
Suhud Alynudin Diusulkan Jadi Ketua DPRD DKI, ini Alasan PKS
Suhud Alynudin diusulkan menjadi Ketua DPRD DKI Jakarta. PKS pun membeberkan alasan pergantian tersebut.
Soffi Amira - Selasa, 21 April 2026
Suhud Alynudin Diusulkan Jadi Ketua DPRD DKI, ini Alasan PKS
Indonesia
DPP PKS Perintahkan Pergantian Khoirudin dari Kursi DPRD DKI Jakarta
Termuat dalam SK, mengusulkan penggantian Ketua DPRD Provinsi Jakarta yang semula dijabat Khoirudin digantikan Suhud Alynudin.
Dwi Astarini - Selasa, 21 April 2026
DPP PKS Perintahkan Pergantian Khoirudin dari Kursi DPRD DKI Jakarta
Indonesia
PKS: Serangan terhadap Andrie Yunus Diduga Terencana dan Ancam Pembela HAM
PKS mengecam keras serangan penyiraman cairan kimia terhadap aktivis KontraS Andrie Yunus dan mendesak polisi segera mengungkap pelaku serta aktor intelektual di baliknya.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 16 Maret 2026
PKS: Serangan terhadap Andrie Yunus Diduga Terencana dan Ancam Pembela HAM
Indonesia
Konflik Timur Tengah Memanas, PKS Kritik Agresi AS-Israel ke Iran Cederai Perdamaian Global
PKS mengkritik agresi AS-Israel ke Iran. PKS menilai, bahwa hal itu mencederai perdamaian dunia.
Soffi Amira - Rabu, 11 Maret 2026
Konflik Timur Tengah Memanas, PKS Kritik Agresi AS-Israel ke Iran Cederai Perdamaian Global
Indonesia
Prabowo Undang Para Mantan Presiden ke Istana, Bahas Situasi Global dan Konsolidasi Nasional
Presiden Prabowo mengundang para mantan presiden dan wakil presiden RI ke Istana Kepresidenan, bahas situasi nasional dan geopolitik global.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 03 Maret 2026
Prabowo Undang Para Mantan Presiden ke Istana, Bahas Situasi Global dan Konsolidasi Nasional
Indonesia
PKS Tegaskan Larangan Keluarga Presiden Maju Pilpres Sejalan Upaya Cegah KKN
Pelarangan tersebut seharusnya tidak hanya berlaku pada pilpres, tetapi juga pada pemilihan kepala daerah.
Dwi Astarini - Jumat, 27 Februari 2026
PKS Tegaskan Larangan Keluarga Presiden Maju Pilpres Sejalan Upaya Cegah KKN
Indonesia
PKS Peringatkan Semua Pihak Berhati-Hati Menykapi Perjanjian Dagang Indonesia-AS
Kehati-kehatian ini khususnya terkait dengan klausul pengakuan standar regulasi produk pertanian dan daging Amerika Serikat.
Dwi Astarini - Selasa, 24 Februari 2026
PKS Peringatkan Semua Pihak Berhati-Hati Menykapi Perjanjian Dagang Indonesia-AS
Bagikan