Politisi PDIP: DPR Sepakat Pemungutan Suara 14 Februari 2024, Tak Perlu Debat Lagi

Andika PratamaAndika Pratama - Jumat, 11 Maret 2022
Politisi PDIP: DPR Sepakat Pemungutan Suara 14 Februari 2024, Tak Perlu Debat Lagi

Rifqinizamy Karsayuda. Foto: Runi/Man

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Wacana penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) yang dilontarkan sejumlah pihak masih menjadi perbincangan hangat di masyarakat.

Anggota Komisi II DPR Muhammad Rifqinizamy Karsayuda meminta semua pihak terutama para elite politik tidak lagi berdebat panjang lebar soal penundaan Pemilu 2024.

Baca Juga

PKB Sebut Wacana Penundaan Pemilu Urusan Politik Bukan Luhut

Rifqi, sapaan akrabnya menyatakan, Pemilu 2024 sudah clear dengan disepakatinya hari pemungutan oleh KPU, DPR dan pemerintah. Bahkan, KPU sudah menetapkan hari pemungutan suara Pemilu 2024 pada 14 Februari 2024.

“Ini sudah clear dan tidak perlu kita berdebat cukup panjang,” ujar Rifqi di Jakarta, Kamis (10/3).

Rifqi mengakui saat ini sudah berkembang wacana amendemen UUD 1945 untuk mengakomodir rencana penundaan pemilu. Namun, menurut dia, amendemen UUD 1945 tidak tepat jika dilakukan. Karena hal tersebut bisa membuka kotak pandora yang pada akhirnya tidak hanya soal kepemiluan atau periodesasi presiden yang diamendemen, tetapi juga isu lainnya.

“Karena itu kami berpandangan momentumnya tidak tepat untuk kita memunculkan wacana itu (amendemen UUD 1945),” tegas Rifqi.

Baca Juga

Demokrat Nilai Pernyataan Jokowi soal Tunda Pemilu 2024 Masih Mengambang

Rifqi menekankan terdapat hal mendasar yang membuat isu penundaan Pemilu 2024 sudah selesai dan tidak perlu diperdebatkan. Menurut Politikus PDIP ini, amanat konstitusi atau UUD 1945 menyatakan masa jabatan presiden lima tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu periode.

Untuk itu, katanya, semua pihak harus menghormati dan menjalakan konstitusi, yakni pemilu lima tahun sekali.

“Norma yang berlaku saat ini adalah mengatur pemilu itu lima tahun sekali dan akan jatuh temponya pada 2024, kita harus hormati itu,” jelas politisi asal Kalimantan Selatan ini.

PDIP juga sudah menyikapi secara jelas dan tegas, yakni menolak penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. Hal ini karena platform politik PDIP mengendepankan dan menjalankan Pancasila dan UUD 1945. (Knu)

Baca Juga

Airlangga-Surya Paloh Bertemu, NasDem Bantah Bahas Penundaan Pemilu

#Pemilu #Pilpres #DPR RI #Partai Politik
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Komisi III DPR Sebut RUU Perampasan Aset Berpotensi Disahkan sebelum 15 Desember
Salah satu langkah yang ditempuh yakni memajukan jadwal rapat dengar pendapat umum (RDPU) untuk menyerap masukan dari masyarakat.
Dwi Astarini - Senin, 26 Oktober 2026
Komisi III DPR Sebut RUU Perampasan Aset Berpotensi Disahkan sebelum 15 Desember
Dunia
Lula da Silva Menangkan Masa Jabatan Presiden Brasil ke-4
Kemenangan tersebut memberi Lula masa jabatan presiden keempat yang tidak berurutan, setelah menang pada 2002, 2006, dan 2022.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 26 Oktober 2026
Lula da Silva Menangkan Masa Jabatan Presiden Brasil ke-4
Indonesia
Demo Jakarta 20 Oktober 2026, ini Daftar Jalan Alternatif dan Titik Aksi
Demo Jakarta 20 Oktober 2026 akan dimulai pukul 10.00 WIB. Ada sejumlah jalan alternatif yang bisa dilalui.
Soffi Amira - Selasa, 20 Oktober 2026
Demo Jakarta 20 Oktober 2026, ini Daftar Jalan Alternatif dan Titik Aksi
Indonesia
Karhutla Berbulan-bulan, DPR Desak Pemerintah Pertimbangkan Bantuan Singapura
Penerimaan bantuan luar negeri bukan berarti Indonesia tidak memiliki kemampuan.
Yusuf Abdillah - Sabtu, 17 Oktober 2026
Karhutla Berbulan-bulan, DPR Desak Pemerintah Pertimbangkan Bantuan Singapura
Indonesia
Warga Dikepung Asap Karhutla, DPR Ingatkan Pejabat jangan Asal Bicara
Penanganan bencana tidak cukup hanya mengandalkan koordinasi dan pernyataan resmi.
Dwi Astarini - Kamis, 15 Oktober 2026
Warga Dikepung Asap Karhutla, DPR Ingatkan Pejabat jangan Asal Bicara
Indonesia
Baleg DPR dan Pemerintah Targetkan RUU Hak Cipta Rampung Sebelum Akhir Desember 2026
Baleg DPR RI dan pemerintah tetap mengejar target penyelesaian RUU Hak Cipta pada 17 Desember 2026 meski pembahasan DIM disesuaikan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 08 Oktober 2026
Baleg DPR dan Pemerintah Targetkan RUU Hak Cipta Rampung Sebelum Akhir Desember 2026
Indonesia
Cuti Melahirkan hingga Aturan Magang Berubah, Ini Isi UU Pelindungan Ketenagakerjaan
UU Pelindungan Ketenagakerjaan disahkan. Regulasi ini mengatur larangan menahan ijazah, pesangon, JKP, cuti pekerja perempuan, magang, disabilitas, dan sanksi.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 06 Oktober 2026
Cuti Melahirkan hingga Aturan Magang Berubah, Ini Isi UU Pelindungan Ketenagakerjaan
Indonesia
DPR Resmi Sahkan UU Pelindungan Ketenagakerjaan dalam Rapat Paripurna, Terdiri dari 23 Bab dan 313 Pasal
DPR RI mengesahkan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna, Selasa (6/10). UU ini terdiri dari 23 bab dan 313 pasal.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 06 Oktober 2026
DPR Resmi Sahkan UU Pelindungan Ketenagakerjaan dalam Rapat Paripurna, Terdiri dari 23 Bab dan 313 Pasal
Indonesia
Ada Demo 6-8 Oktober 2026 di Gedung MPR/DPR, Pengendara Diminta Hindari Jalan Gatot Subroto
Demo di Gedung MPR/DPR akan berlangsung 6-8 Oktober 2026. Polisi pun menyiapkan sejumlah jalan alternatif.
Soffi Amira - Selasa, 06 Oktober 2026
Ada Demo 6-8 Oktober 2026 di Gedung MPR/DPR, Pengendara Diminta Hindari Jalan Gatot Subroto
Indonesia
10 Isu Strategis Dalam Rancangan Undang-Undang Pemilu
Isu-isu strategis yang akan dibahas itu menjadi dasar bagi panja untuk mengundang pihak-pihak terkait guna menyampaikan saran dan masukannya terhadap sistem Pemilu.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 05 Oktober 2026
10 Isu Strategis Dalam Rancangan Undang-Undang Pemilu
Bagikan