Dwi Astarini
MERAHPUTIH.COM - DUGAAN delapan warga negara Indonesia (WNI) direkrut untuk bergabung dengan angkatan bersenjata Rusia menjadi perhatian Komisi I DPR RI. Pemerintah diminta tidak hanya memastikan keberadaan dan kondisi para WNI tersebut, tetapi juga menelusuri pola perekrutan yang membuat mereka bisa berada di wilayah konflik.
Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono mengatakan tawaran pekerjaan dengan iming-iming penghasilan tinggi perlu diwaspadai, terutama jika ditujukan kepada WNI untuk bekerja di wilayah yang sedang dilanda konflik. Menurut Dave, modus semacam itu berpotensi membuat calon pekerja tidak memahami secara utuh risiko yang akan mereka hadapi, termasuk kemungkinan terlibat dalam aktivitas militer.
“Hal ini perlu menjadi perhatian karena tawaran pekerjaan dengan iming-iming penghasilan tinggi dapat dimanfaatkan pihak tertentu untuk merekrut WNI tanpa memberikan informasi yang utuh mengenai risiko dan konsekuensinya,” kata Dave kepada wartawan di Jakarta, Selasa (1/9).
Oleh karena itu, ia meminta pemerintah menelusuri sejak awal jenis pekerjaan yang ditawarkan kepada delapan WNI tersebut, termasuk bagaimana proses perekrutan dilakukan dan pihak yang berada di baliknya.
Baca juga:
Kemlu RI Verifikasi 8 WNI Diduga Direkrut Jadi Tentara Rusia, Dalami Dugaan Penipuan
Dave menilai penelusuran tersebut penting untuk memastikan apakah kasus ini murni berkaitan dengan pekerjaan atau terdapat unsur lain seperti penipuan maupun eksploitasi. “Apabila dari hasil pendalaman ditemukan unsur penipuan, eksploitasi, atau jaringan perekrutan, tentu perlu ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku,” ujarnya.
Ia mengapresiasi langkah Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI yang tengah melakukan pendalaman melalui perwakilan Indonesia di Rusia serta berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait. Dave menegaskan penanganan kasus tersebut tidak boleh berhenti pada upaya mencari tahu keberadaan para WNI. Pemerintah juga perlu memperkuat langkah pencegahan agar warga Indonesia tidak kembali menjadi sasaran perekrutan serupa.
“Masyarakat, khususnya WNI yang memperoleh tawaran pekerjaan di wilayah konflik, perlu mendapatkan informasi yang memadai agar dapat memahami risikonya dan mengambil keputusan secara lebih hati-hati,” katanya.
Menurut dia, perlindungan WNI harus menjadi perhatian utama dalam penanganan kasus tersebut. Koordinasi antara Kemlu, Kementerian Pertahanan, aparat penegak hukum, dan kementerian dan lembaga terkait dinilai perlu diperkuat.
“Kita berharap pendalaman yang sedang dilakukan dapat segera memberikan gambaran yang jelas mengenai situasi sebenarnya. Hal yang terpenting, keselamatan dan perlindungan WNI tetap menjadi prioritas,” ujar Dave.
Sebelumnya, dugaan keterlibatan delapan WNI sebagai tentara Rusia diungkap Intelijen Ukraina melalui situs resmi Foreign Intelligence Service of Ukraine (FISU). Dalam keterangannya, badan intelijen tersebut turut menampilkan dokumen identitas sejumlah WNI yang diduga direkrut untuk bergabung dengan militer Rusia.
Informasi tersebut kini masih perlu diverifikasi lebih lanjut oleh pemerintah Indonesia untuk memastikan identitas, proses perekrutan, serta bentuk keterlibatan para WNI tersebut.(knu)
Baca juga:
